Produk pertanian Indonesia hanya mengalami sedikit proses pengolahan dan peningkatan nilai tambah. Secara teoritis, sektor pertanian dikenal sebagai pengganda pendapatan dan pengganda tenaga kerja yang sekaligus mampu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Strategi agroindustri lahir dari peningkatan keterkaitan antara sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku dan sektor industri sebagai pengolah bahan baku produk pertanian.
Agroindustri minyak kelapa sawit amat menarik untuk dianalisis karena kebijakan agroindustri yang ditempuh pemerintah sering terperangkap ke dalam distorsi pasar yang cukup akut dari hulu sampai hilir. Dominasi sistem perkebunan kelapa sawit dalam skala rakyat tidak mampu secara signifikan mengangkat kesejahteraan petani sawit apabila sistem insentif harga amat lemah.
Dominasi segelintir kelompok usaha besar dalam industri minyak sawit mentah dan minyak goreng justru memperbesar peluang distorsi pasar karena kebijakan pemerintah hanya dinikmati oleh beberapa pelaku agroindustri minyak sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) kedua terbesar dunia. Tetapi komoditas CPO mengalami sejarah distorsi pasar yang cukup parah dari hulu sampai hilir.
Di sektor hulu, selain persoalan bibit unggul yang amat langka karena perusahaan penangkaran belum berkembang. Nilai strategis komoditas kelapa sawit demikian tinggi, sehingga keputusan penjualan kebun-kebun dikhawatirkan dapat mengacaukan seluruh skenario dan prediksi pencapaian Indonesia sebagai produsen dan eksportir terbesar CPO di dunia. Skema pengembangan agroindustri tidak banyak membawa manfaat pada pembangunan ekonomi, apalagi pada kesejahteraan masyarakat.
Ironisnya, dengan harga tingkat tandan buah segar di tingkat petani yang cenderung menurun, maka makin banyak produsen minyak sawit termasuk petani kecil peserta plasma dalam pola perkebunan inti rakyat tidak berada dalam posisi diuntungkan oleh kebijakan agroindustri yang amat distortif tersebut. Para pelaku usaha skala kecil ini tidak memiliki akses informasi pasar dan permodalan yang memadai untuk dapat berkiprah di pasar dalam perdagangan CPO.
Pelaku usaha kecil tentu saja tidak memiliki pabrik minyak goreng skala memadai, sehingga proteksi pemerintah berupa pengekangan ekspor atau badan pemasaran bersama lebih banyak dinikmati pelaku usaha skala besar, bahkan petani dan pekebun skala kecil ini secara langsung mensubsidi industri minyak goreng, yang kebanyakan dikuasai pemodal.
Sejak awal pengembangannya, meningkatnya permintaan produksi minyak sawit dari pasaran serta produk industri hilir kelapa sawit seperti minyak goreng. Tindakan yang diharapkan mampu menghasilkan industri minyak kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir ternyata menimbulkan disintegrasi pada pada subsistem penopang serta sub-agribisnis yang lain di hulu itu sendiri.
Pesatnya pertumbuhan investasi bidang perkebunan kelapa sawit tersebut tidak diimbangi oleh pertumbuhan suplai bibit yang memadai, terutama karena tidak adanya insentif yang baik untuk memproduksi bibit kelapa sawit. Dalam jangka menengah dan panjang, kelangkaan bibit tampak akan menjadi salah satu penghambat investasi.
Di lain pihak, pengembangan industri bibit memerlukan investasi besar terutama karena kebutuhan akan kebun induk. Investasi kebun induk ini yang sulit untuk dilakukan oleh swasta. Peranan pemerintah dalam hal pengadaan kebun induk yang menjadi pendukung utama tumbuhnya industri-industri bibit berkualitas oleh swasta, karena itu diharapkan mempercepat pertumbuhan sektor hulu di masa depan.
Kebutuhan akan bibit berkualitas tinggi pada akhirnya akan berpengaruh pada produktivitas. Masalah klasik industri hulu di sektor pertanian umumnya. Permasalahan dalam manajemen produksi yang dihadapi oleh perkebunan rakyat menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas per hektar kebun kelapa sawit.
Demikian pula belum optimalnya produktivitas lahan kelapa sawit pada perkebunan swasta, lebih banyak karena masih terlalu mudanya umur tanaman. Hal yang perlu diingat adalah bahwa pesatnya pertambahan luas areal perkebunan swasta justru terjadi pada lima tahun terakhir.
Agenda Rutin
Strategi penerapan pajak ekspor terhadap CPO dan produk turunannya merupakan agenda rutin pemerintah. Kebijakan yang sangat distortif, untuk menjaga stabilitas harga produk hilir minyak goreng. Pemerintah seakan lupa bahwa pasar minyak goreng mempunyai struktur yang sangat monopolistik.
Pergerakan harga eceran minyak goreng tidak ditentukan oleh mekanisme pasar persaingan sempurna, melainkan oleh kekuatan dan penguasaan pangsa pasar dan pangsa distribusi serta faktor psikologis, kepanikan konsumen, khususnya menjelang peristiwa istimewa seperti hari raya.
Serangkaian kebijakan pada pasar minyak sawit ternyata kurang efektif untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri. Tren harga minyak goreng dalam negeri menunjukkan kenaikan yang sangat tajam, dan justru mengikuti trend kenaikan harga minyak di pasaran dunia, walaupun harga CPO dalam negeri sangat stabil. Kenaikan harga eceran rata-rata dan harga pedagang besar minyak goreng dalam negeri baik yang berasal dari minyak sawit maupun yang berasal dari minyak kelapa mentah terlihat sangat drastis.
Fenomena pergerakan harga komoditas minyak goreng yang terkesan unik, karena keseimbangan harga baru tidak murni ditentukan mekanisme pasar, tetapi lebih banyak karena pengaruh psikologis dan faktor kepanikan yang ditentukan faktor eksternal. Apabila pengaruh faktor eksternal lebih dominan dari pada harga pasar biasa, maka dapat dikatakan bahwa struktur dan tingkah laku pasar minyak goreng di dalam negeri jelas tidak sempurna.
Naiknya harga-harga pokok menjelang hari-hari besar sebenarnya dapat dipahami secara mudah, mengingat lonjakan permintaan yang juga besar karena konsumsi di tingkat rumah tangga juga meningkat. Pola kenaikan harga eceran minyak goreng di Indonesia juga sangat unik, karena kenaikan harga merupakan lonjakan yang permanen dan cenderung tidak turun lagi secara signifikan pada bulan berikutnya.
Kekuatan rebut tawar produsen minyak goreng dalam negeri dalam mempengaruhi harga juga tidak dapat dipisahkan dari tingkah laku industri minyak goreng pada umumnya. Sistem monopoli sangat sukar diperbaiki karena umumnya fenomena kegagalan pasar yang melingkupinya cenderung berlapis-lapis.
Monopoli struktural merupakan cikal-bakal sistem monopoli informasi dan monopoli hukum atau peraturan perundangan yang telah dan akan dikeluarkan. Akibatnya sistem distribusi yang ada belum memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen. Dalam hal ini konsumen juga mempunyai kedudukan dan posisi rebut tawar yang lemah dibandingkan produsen dan lembaga perantara lain yang terlibat.
Strategi pengembangan agroindustri yang luas harus merupakan suatu hasil analisis teknis yang memadai. Kebijakan publik juga harus dilihat sebagai konsensus politik antar lembaga-lembaga pemerintah serta petani sawit, produsen dan eksportir CPO, produsen pedagang, dan konsumen produk hilir. Pemerintah harus lebih proaktif dalam mempromosikan strategi pengembangan produk turunan minyak kelapa sawit, agar tidak hanya berorientasi pada industri minyak goreng.
Pengembangan agroindustri dan komoditi CPO ini harus dilakukan dengan proses perencanaan yang benar-benar matang. Kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada pihak swasta pada tahap investasi pembukaan kebun baru kelapa sawit cenderung berlebihan.
Buruknya perencanaan pembangunan agroindustri baru terlihat pada saat kelapa sawit dari perkebunan besar milik swasta telah memasuki fase produktif. Pada awal investasi perkebunan sawit milik perusahaan swasta memperoleh fasilitas keuangan seperti kredit yang sangat murah dengan bunga yang rendah asalkan mampu mengikuti pola perkebunan inti rakyat, integrasi industri, dan pemberdayaan usaha kecil.
Yoseph Yoneta Motong Wuwur alumnus Fakultas Pertanian Universitas Flores
