Kolom

Arus Balik Mudik dan Nestapa Kaum Urban

Imron Rosyadi - detikNews
Selasa, 10 Mei 2022 13:18 WIB
Kemacetan terlihat di Km 54 Tol Jakarta-Cikampek, Jawa Barat. Kepadatan terjadi imbas meningkatnya volume kendaraan di puncak arus balik lebaran 2022.
Foto ilustrasi: Agung Pambudhy
Jakarta -

Setiap momen arus balik pasca Hari Raya Idul Fitri, umumnya diikuti dengan fenomena pergerakan penduduk dari desa ke kota. Alhasil, berimbas pada peningkatan populasi kaum urban di perkotaan, terutama di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Disdukcapil DKI Jakarta (2022) mengestimasi pendatang baru yang akan memadati Jakarta tahun ini akan lebih banyak dibanding pada 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Pasca Lebaran 2022 diperkirakan mencapai 180 ribu pendatang baru, dan sebagian besar berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera.

Perkembangan teranyar, urbanisasi di Tanah Air berdasarkan sensus penduduk 2020 telah mencapai 44,3 persen dan diproyeksikan akan mencapai 56,2 persen pada 2025. Fenomena ini terjadi lantaran menguatnya magnet kota yang dikemas melalui "kisah sukses" para pemudik, serta dibarengi "promosi" yang menggiurkan perihal kemudahan menikmati segala fasilitas hidup dan penghidupan di kota besar.

Sebaliknya, sebagian masyarakat desa memandang kehidupan di pedesaan sudah tidak lagi menjanjikan masa depan yang baik karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang layak.

Tidak Dibekali Skill

Namun kisah sukses itu kerap membawa 'kesengsaraan' bagi sebagian perantau baru sebab kehidupan baru yang diimpikan tidak sesuai dengan realitas. Tidak sedikit di antara mereka yang bertahun-tahun hidup di kota besar tanpa status pekerjaan yang jelas, alias menjalani hidup sebagai gelandangan dan pengemis .

Bahkan yang lebih parah lagi, mereka rentan melakukan tindakan berisiko yang berujung pada konsekuensi hukum hingga kematian tragis, seperti terlibat dalam perampokan, kekerasan jalanan (pretty crime), hingga jaringan perdagangan narkoba dan sindikat kriminal berbahaya lainnya.

Hal itu sejalan dengan sejumlah temuan riset yang menyimpulkan bahwa terdapat korelasi antara ketiadaan pekerjaan di kalangan kaum muda dengan dorongan memulai dan/ atau melanjutkan tindak kejahatan (perilaku berisiko).

Lebih tegas Barker (2005) dalam karyanya Dying to be men: Youth, masculinity and social exclusion mengingatkan pentingnya menyoal pengangguran tidak hanya dari perspektif ekonomi, namun juga psikososial dan gender.

Pandangan itu bisa kita pahami lantaran ketiadaan pekerjaan bukan hanya dimaknai tidak punya penghasilan, tetapi perasaan hilangnya identitas diri dan harga diri sebagai laki-laki muda yang semestinya menjadi tulang punggung keluarga. Kondisi psikososial itulah yang diyakini memicu seseorang nekat melakukan tindakan berisiko.

Banyak pihak menduga problematika tersebut muncul karena dua faktor utama. Pertama, sebagian besar perantau baru berpendidikan rendah. BPS (2021) mencatat kualitas tenaga kerja kita didominasi pekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 49,97 juta orang atau setara dengan 42,20 persen. Sementara pekerja yang mengenyam pendidikan tinggi hanya 3,41 juta orang atau 2,88 persen dari total tenaga kerja.

Pendidikan yang rendah tentu akan menghambat perantau baru beradaptasi dengan lingkungan barunya di kota yang sarat dengan kecanggihan teknologi, dan kemajuan teknologi informasi. Apalagi kota metropolitan sekelas Jakarta yang telah bertransformasi sebagai kota bercirikan perekonomian berbasis jasa dan ekonomi digital.

Sehingga kondisi itu menuntut para pekerja beradaptasi dengan budaya kerja yang cepat, efisien, dan efektif. Kondisi seperti itu sangat berbeda dengan tradisi kerja di daerah asal perantau yang masih lekat dengan kearifan lokal, seperti alon-alon asal kelakon, guyub rukun agawe sentosa, tuna satak bathi sanak, dan lainnya. Bukan berarti local wisdom ini buruk, melainkan tidak sesuai dengan ritme kehidupan di kota besar.

Kedua, pendatang baru tidak membawa bekal keterampilan dan keahlian yang memadai. Sebagian pendatang baru memang lulusan perguruan tinggi (PT), namun tidak dibekali skill yang dibutuhkan dunia industri baik manufaktur maupun jasa.

Peluang bekerja pun semakin sempit manakala perusahaan menuntut perantau memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun. Sehingga berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi. Pada medio Agustus 2020 pengangguran lulusan universitas sebanyak 981.203 alumni. Sementara pada Februari 2021 meningkat menjadi 999.543 sarjana/diploma. BPS (2021) juga mencatat terdapat 1,62 juta orang menganggur karena terdampak Covid-19.

Mengurangi Ketimpangan

Untuk mengatasi buruknya dampak urbanisasi, pemerintah baik pusat maupun daerah disarankan menetralisasi magnet kota dengan jalan mengurangi ketimpangan pembangunan perkotaan dan perdesaan. Hal itu mengingat sebagian besar rumah tangga miskin tinggal di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Data terakhir menunjukkan persentase kemiskinan di kota 7,73 persen dan desa 13,96 persen.

Oleh karena itu paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Menurut hemat saya terdapat sejumlah langkah strategis yang bisa dilakukan. Pertama, memangkas rantai pemasaran/distribusi produk pertanian.

Panjangnya rantai distribusi hasil pertanian berakibat pada disparitas harga yang sangat besar antara harga di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen akhir (pasar ritel). Parahnya, tingginya harga di pasar ritel tidak bisa dinikmati petani, tapi keuntungan besar bagi para tengkulak dan pedagang besar.

Kedua, menggalakkan program efisiensi produksi pertanian. Efisiensi produsksi hasil pertanian mendesak untuk dilakukan. Sebab, petani kerapkali mengalami kerugian lantaran tingginya biaya produksi, terutama biaya pupuk dan obat pertanian. Dengan subsidi harga pupuk diharapkan Nilai Tukar Petani NTP dapat meningkat secara signifikan.

Kurang tepat jika pemerintah mencabut subsidi harga pupuk. Sebab, subsidi itu dibutuhkan petani untuk menekan tingginya biaya produksi. Justru yang diperlukan adalah bagaimana menciptakan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran. Hal ini mengingat, di lapangan banyak terjadi penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi.

Ketiga, mendorong pertumbuhan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) skema khusus sektor pertanian. Pembiayaan supermurah melalui KUR sangat diperlukan petani untuk menjamin keberlangsungan usaha taninya. Oleh karenanya pemerintah disarankan untuk mendorong pertumbuhan KUR bagi petani.

Selain itu, KUR dan program pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan permodalan dan kapasitas usaha ultra-mikro dan usaha mikro di perdesaan. Sehingga diharapkan skala usaha tersebut bisa naik kelas menjadi usaha kecil dan menengan.

Terakhir, merealisasikan dan mengembangkan program-program strategis di perdesaan, antara lain digitalisasi pertanian, desa wisata, sarjana mbagun desa, desa mandiri, serta mengembangkan BUMDes dan koperasi.

Imron Rosyadi dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta

(mmu/mmu)