Kolom

Menangkal Urbanisasi di Era Dana Desa

Paulus Mujiran - detikNews
Selasa, 10 Mei 2022 11:30 WIB
Jalur Pantura Karawang menuju Jakarta terpantau padat kendaraan di puncak arus balik lebaran 2022. Antrean panjang kendaraan terlihat di jalur itu. Ini fotonya.
Foto ilustrasii: ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu Chazar
Jakarta -

Masalah rutin yang menyertai arus balik Lebaran adalah fenomena urbanisasi. Saat balik para pemudik membawa serta keluarga, saudara, kawan, kenalan untuk bersama-sama meraih mimpi dengan bekerja di kota. Urbanisasi berpangkal dari sulitnya mencari pekerjaan berbasis pedesaan seperti pertanian, perkebunan akibat kian sempitnya lahan pertanian.

Mereka menjadikan kota sebagai sumber harapan baru. Mereka yang nir keterampilan dan berpendidikan rendah hanya akan menjadi beban di kota karena tidak memberi kontribusi dalam pembangunan kota. Mereka pun akhirnya jatuh di sektor informal yang membebani. Beda halnya dengan mereka yang berlatar belakang pendidikan tinggi peluang lebih tersedia untuk pembangunan di kota.

Urbanisasi menjadi pilihan bagi penduduk dalam usaha mendapatkan penghasilan yang lebih baik dibandingkan dengan waktu di desa. Ini menjadi bukti kian terpinggirnya generasi muda menekuni sektor pertanian. Beberapa kajian menunjuk serendah-rendahnya jenis pekerjaan yang dilakukan pendatang di kota senantiasa mendapatkan penghasilan lebih baik dibandingkan waktu di desa.

Desa dengan segala ketertinggalannya kurang berkembang. Akibatnya selain perekonomian berjalan stagnan mereka yang bertahan di desa cenderung bertahan dalam kehidupan subsisten alias pas-pasan. Gelontoran dana desa yang demikian besar rupanya belum mengubah wajah pedesaan lebih menarik dan menekan laju urbanisasi.

Di pihak lain daya tarik kota jauh lebih menjanjikan. Apapun jenis pekerjaan di kota jauh lebih mudah mendapatkan uang ketimbang di desa. Dengan adanya kecenderungan seperti itu logika ekonomi berlaku, urbanisasi menjadi pilihan di tengah sulitnya mencari penghasilan di desa. Sektor informal kota pun jauh lebih menarik ketimbang di desa. Bagi desa, urbanisasi mengurangi beban desa untuk menyediakan pekerjaan bagi warganya.

Namun tidak demikian dengan di kota proses perpindahan penduduk yang mendadak dalam sekejap dan tidak terkendali pada akhirnya membawa preseden buruk bagi pembangunan perkotaan. Urbanisasi lebih kerap memunculkan masalah baru di perkotaan. Urbanisasi berakibat kualitas hidup pendatang minim. Sebagian besar dari mereka akhirnya hidup secara subsisten.

Kondisi ini pada gilirannya hanya memindahkan persoalan kemiskinan dari desa ke kota. Peralihan tenaga kerja yang pindah dari desa ke kota tidak mampu di tampung di dalam sektor formal yang mengakibatkan deformasi atau menurunnya kualitas dan bentuk pendapatan. Kondisi ini bukan karena lonjakan permintaan akan jasa di sektor industri melainkan disebabkan ketidakmampuan sektor industri menyerap tenaga kerja.

Masalah sosial pun kemudian mengemuka. Problem anak jalanan, gelandangan, pengemis, pekerja seks komersial dan terciptanya kantong-kantong kemiskinan di kota menjadi dampaknya. Menjamurnya pemukiman kumuh perkotaan dengan sanitasi yang buruk dan kesehatan berkualitas rendah justru menjadi malapetaka bagi pendatang. Ini akibat kota tidak lagi memiliki daya dukung memadai dalam penyediaan perumahan, lapangan kerja, air bersih, akses pendidikan dan kesehatan secara layak.

Ketidakjelasan identitas juga menyebabkan mereka tidak mampu mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang disediakan pemerintah kota. Karena lapangan pekerjaan di kota tidak semudah yang dibayangkan akhirnya orang memilih cara instan dan tidak halal dalam memperoleh penghidupan. Dari sebab itu tidak usah bermimpi hidup di kota kalau memang tidak punya pendidikan dan keterampilan yang memadai.

Urbanisasi menjadi keniscayaan yang tidak terelakkan ketika pekerjaan beragam hanya tersedia di kota. Caranya sederhana pemerintah harus menyejahterakan rakyatnya terutama yang berada di desa. Ketimpangan ekonomi desa harus dijembatani dengan pembangunan berbasis pedesaan. Saatnya pemerintah tidak hanya membangun hanya terpusat di kota-kota besar tetapi arahkan akses juga untuk ke desa.

Pemerintah terutama di daerah harus didorong membangun desa. Apalagi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan PP 14/2014 secara tegas mengamanatkan pembangunan desa. Menurut Sjamsoe'oed Sadjad dalam buku Menuju Desa 2030 (2011), kebijakan pembangunan nasional bisa direformasi dan berangkat dari desa melalui sektor pertanian. Sangat ironis negeri yang agraris dan bahari kemiskinan justru berasal di balik desa.

Industri modern dan menyerap banyak tenaga kerja harus dibangun di desa dengan daya dukung infrastruktur yang memadai. Perangkat desa memang harus dididik agar dengan anggaran dana desa miliaran mampu menyejahterakan rakyat. Dana besar tidak hanya untuk infrastruktur tetapi juga diarahkan untuk pembangunan manusia, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Juga membangun ekonomi seperti membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk kesejahteraan warganya.

Berurbanisasi tanpa keterampilan hanya akan menjadi beban kota. Dengan begitu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi kota. Pada saat bersamaan urbanisasi bisa membawa dampak negatif dan menimbulkan masalah kompleks. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan tingginya persaingan bisa berdampak pada tingginya angka pengangguran. Tidak adanya keterampilan bisa berdampak makin tingginya angka kriminalitas dan kejahatan.

Kota pun tidak selalu mampu menampung para pendatang. Terbatasnya fasilitas perumahan menyebabkan pendatang tinggal di rumah-rumah kumuh, bawah jembatan yang tidak layak huni. Pendatang yang tidak beruntung ini kemudian tinggal di gubuk-gubuk liar tepi sungai dan rel kereta api sehingga menambah kekumuhan dan kesemrawutan kota.

Para pendatang pun akan berhadapan dengan persaingan sengit kehidupan kota. Sebagian di antaranya kalah dalam roda persaingan karena tingginya persaingan membuat orang kota cenderung individualis. Gaya hidup individualis memicu depresi dan berujung pada tindakan kriminal.

Oleh karena itu urbanisasi perlu ditekan agar tidak membawa dampak buruk. Urbanisasi hanya membawa kesengsaraan bagi pendatang. Pemerintah perlu mengendalikan laju urbanisasi. Upaya pengendalian urbanisasi perlu dilakukan. Gegap gempita dan arus balik yang menyertainya merupakan bukti kegagalan pemerintah membangun pedesaan. Pedesaan sejak dahulu hingga sekarang tetap dibiarkan merana, membangun sendiri, sementara infrastruktur hanya dibangun di kota.

Otonomi daerah ternyata belum mampu mengangkat harkat dan martabat desa. Perlu ada terobosan membangun infrastruktur yang mengarah ke pedesaan sehingga industri dapat dibangun di kawasan pedesaan. Ibarat orang mau makan kue saja tidak harus mencarinya ke kota. Dana desa adalah kesempatan memandirikan pedesaan.

Penduduk desa yang hendak bekerja sebagai buruh pabrik tidak perlu jauh-jauh merantau ke kota. Yang diperlukan adalah membangun desa sehingga mempunyai daya dukung yang memadai mencegah urbanisasi. Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sarana kesehatan dan pendidikan sudah saatnya berorientasi pada pedesaan.

Di era dana desa mestinya pembangunan lebih berfokus di desa. Pengenalan teknologi pertanian serta penyediaan kredit penting bagi penduduk desa. Memperluas kesempatan kerja di desa sekaligus meningkatkan pendapatan dapat menangkal penduduk desa berurbanisasi ke kota.

Urbanisasi adalah berawal dari kebijakan pembangunan yang tidak ramah orang desa. Urbanisasi pascamudik hanya akan menjadi pemandangan yang terus berulang selama kebijakan pembangunan tidak menyasar ke desa.

Paulus Mujiran pengamat sosial, alumnus Pascasarjana Undip Semarang

(mmu/mmu)