Kolom

Arus Balik dan Urbanisasi Pascamudik

Arfanda Siregar - detikNews
Selasa, 10 Mei 2022 10:39 WIB
Minggu (8/5) atau hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik lebaran 2022. Kesibukan pun terlihat di pelabuhan hingga bandara. Ini potretnya.
Foto ilustrasi: Antara Foto
Jakarta -

Arus mudik 2022 sukses! Tidak banyak hambatan yang terjadi selama mudik. Kalaupun ada kemacetan, seperti antrean panjang mobil di pintu masuk pelabuhan Merak mampu diantisipasi dengan cepat. Begitu juga kemacetan di depan pintu masuk jalan tol, juga tak berlangsung lama. Semua masalah mudik dapat diselesaikan oleh institusi terkait.

Namun, keberhasilan mudik juga harus dilihat dari kesuksesan arus balik. Bukan sekadar lancarnya lalu lintas dan selamatnya pemudik sampai ke kota. Yang terpenting adalah kesadaran pemudik untuk tidak membawa "penumpang gelap" ke kota. Meningkatnya jumlah warga yang masuk ke kota seiring kepulangan pemudik merupakan masalah yang tidak kalah pelik dibandingkan menjamin keselamatan pemudik di jalan.

Menjemput Kesuksesan

Di mata orang kampung, pemudik merupakan sosok panutan. Mereka berani ke kota meninggalkan kampung demi mengubah takdir dengan modal pas-pasan. Mereka pulang ke kampung berpenampilan sukses serta menawan membuat kaum kerabat di kampung juga ingin merantau ke kota menjemput kesuksesan.

Mereka beranggapan bahwa tinggal di desa tidak menjanjikan kesuksesan. Lahan pertanian semakin terbatas. Sebagian besar warga desa hanya menjadi petani gurem yang tidak memiliki lahan pertanian. Namanya saja petani, namun mengelola lahan orang lain. Di desa tidak ada pabrik yang padat karya seperti di kota. Kebanyakan anak muda di desa menganggur dan menghabiskan waktu bukan untuk bekerja sehingga tingkat kemiskinan di desa lebih tinggi ketimbang kota.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 13,2% sedangkan di kawasan perkotaan sebesar 7,88%. Ketimpangan lainnya, sekitar 70% uang yang ada di Indonesia beredar di ibu kota, sedangkan sisanya 30 persen di daerah lain.

Kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya yang biasa disebut Jabodetabek telah menjadi pusat pertumbuhan yang menarik banyak orang untuk tinggal di wilayah ini. Kementerian Perhubungan memperkirakan 13 juta orang akan mudik dari Jabodetabek pada 2022.

Jakarta dengan segala citra negatifnya sebagai kota yang padat penduduk memiliki tingkat polusi tinggi dan rawan kejahatan tampaknya masih menjadi magnet bagi para pendatang baru. Gemerlap Jakarta yang tergambarkan jelas dari berbagai tayangan televisi atau dari cerita kesuksesan saudara, tetangga, atau handai-taulan menjadi daya tarik bagi masyarakat di kawasan pedesaan untuk melakukan urbanisasi alias hijrah ke kawasan perkotaan.

Kedatangan kaum pendatang gelap bakal menambah beban kota dan ibu kota. Kota yang sudah padat, jenuh, dan mempunyai beragam persoalan dipaksa menyelesaikan persoalan kaum pendatang. Dalam sudut pandang kependudukan, keberadaan penumpang gelap tersebut diistilahkan dengan urbanisasi. Pengertian urbanisasi berarti perpindahan warga desa (rural) ke kota dengan motivasi mendapatkan pekerjaan di kota (urban).

Urbanisasi pascamudik sering diistilahkan dengan migrasi berantai (chain migration) karena perpindahan penduduk ke kota disertai kaum kerabat yang memiliki hubungan darah dan keturunan. Atas dasar jaminan dari kerabat, pendatang baru ke kota besar berani ambil risiko, meskipun bekal dan keterampilan mereka sangat minim.

Membenahi Desa

Dari Lebaran ke Lebaran kaum urban baru menjadi masalah besar kota dan ibu kota. Dibandingkan dengan tingkat kecelakaan selama arus mudik dan balik, lebih berbahaya penumpang gelap arus balik. Korban laka lantas hanya terjadi saat proses mudik dan balik. Sedangkan kaum urban baru bisa berdampak jangka panjang bagi kehidupan kota. Betapa banyak penyakit sosial di kota, seperti pengemis, premanisme, dan kriminalitas berasal dari mereka yang gagal menggapai keberhasilan di kota.

Menurut catatan Bank Dunia, tiap tahun jumlah penduduk perkotaan di Indonesia naik rata-rata 4,4%. Dengan laju seperti itu, pada sekitar 2025, lebih dari 65% penduduk Indonesia diperkirakan bermukim di perkotaan. Saat ini jumlah penduduk perkotaan hampir mencakup 55% populasi di Indonesia. Laju urbanisasi di Indonesia terhitung melampaui Tiongkok dan India yang memiliki jumlah penduduk lebih besar ketimbang Indonesia.

Di sisi lain, kualitas kontribusi urbanisasi di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah. Jika di India 1% kenaikan laju urbanisasi mampu memberikan kontribusi pada produk domestik bruto (PDB) per kapita hingga 13%, di Indonesia hanya sekitar 4%. Sementara itu, di Tiongkok laju urbanisasi mampu mempengaruhi pertumbuhan PDB per kapita sekitar 10%.

Angka-angka itu menunjukkan urbanisasi di Indonesia tidak secara signifikan mendongkrak kesejahteraan. banyak dari mereka yang bermigrasi dari perdesaan ke perkotaan tetap berkubang dalam kemiskinan karena terbatasnya daya dukung perkotaan. Selama pemerintah gagal meningkatkan kualitas kehidupan di desa, maka persoalan penumpang gelap yang memasuki kota tanpa bekal keterampilan membuat kehidupan kota semakin penat.

Jumlah penduduk yang makin padat dengan kualitas manusia yang rendah menjadi masa depan kota kian suram. Rupanya usaha pemerintah yang mengalokasikan dana desa sejak tahun 2015 hingga sekarang masih belum efektif meningkatkan kesejahteraan warga desa jika mengacu kepada tingginya tingkat urbanisasi pasca-Lebaran. Tahun 2022 ini saja pemerintah sampai memberikan dana yang ditransfer ke kas seluruh desa di Indonesia mencapai Rp 65 triliun.

Alokasi dana desa belum mampu menyulap desa menjadi pusat ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan kepada warganya. Sebagian dana desar habis untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa (261.877 km), jembatan (1.494.804 meter), pasar desa (11.944 unit), BUMDES (39.844 kegiatan), tambatan perahu (7.007 unit), embung (5.202 unit), irigasi (76.453 unit), dan sarana olahraga (27.753 unit).

Sudah rahasia umum pembangunan infrastruktur selalu identik dengan kebocoran anggaran. Mulai dari pengadaan bahan mentah, pemilihan kontraktor, hingga kualitas bangunan selalu kerap berbau korupsi dan kolusi. Menurut penelitian Hendri Achmad, tidak optimalnya penurunan kemiskinan setelah dikucurkannya dana desa adalah karena faktor penyimpangan dalam pengelolaan dana yang dilakukan beberapa oknum.

Berdasarkan catatan KPK ada enam modus penyimpangan dana desa, yaitu pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark-up anggaran yang tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi, dan lemahnya pengawasan serta penggelapan honor aparat desa.

Indonesian Corruption Watch (ICW) juga mencatat, kasus korupsi dana desa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dari semula 22 kasus pada 2015 menjadi 96 kasus pada 2018. Jika dijumlahkan, sejak 2015-2018 korupsi dana desa sudah mencapai 252 kasus. Jumlah yang tidak sedikit, tentu saja.

Berangkat dari berbagai permasalahan di atas, tentu diperlukan langkah perbaikan serius untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa tersebut. Bukan sekadar meningkatkan pengawasan penggunaannya, dana tersebut harus digunakan untuk peningkatan kesejahteraan warga desa yang terukur capaiannya setiap tahun

Jika desa dibangun untuk kesejahteraan warganya, bukan hanya aparat desa yang menikmati, warga desa akan betah di desa. Dan, ketika kerabat mudik kala Lebaran, tak ada lagi kerabat di kampung yang menjadi penumpang gelap arus balik. Masalah kota pun sedikit demi sedikit mulai terurai dan teratasi.

Dr. Arfanda Siregar, M.Si dosen Politeknik Negeri Medan

(mmu/mmu)