Kolom

Mengurai Polarisasi Politik Pasca Insiden Ade Armando

Grady Nagara - detikNews
Selasa, 26 Apr 2022 13:30 WIB
Setelah Insiden Ade Armando: Mengurai Polarisasi Politik Masy
Grady Nagara (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Ade Armando menjadi korban kekerasan di tengah gelaran aksi mahasiswa yang menolak wacana jabatan presiden tiga periode di depan Gedung DPR-MPR, Senin (11/4). Dalam video amatir yang beredar luas, seseorang tiba-tiba meneriaki Ade disusul dengan pukulan yang berbuntut pada pengeroyokan massa. Muncul semacam "teori konspirasi" yang menyatakan bahwa kehadiran Ade memang disengaja untuk "memasang badan" bagi rezim guna mengalihkan substansi utama dari demonstrasi.

Akhirnya belakangan diketahui bahwa Ade memang sengaja hadir untuk memberikan dukungan kepada mahasiswa karena sikap politiknya yang juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Apapun alasan Ade untuk menghadiri aksi massa saat itu (yang berpotensi besar bertemu dengan para pembencinya), tindakan kekerasan tidak patut dibenarkan. Kita semua harus mengecam dan para pelaku sudah selayaknya untuk diadili.

Semakin Kuat

Insiden Ade Armando adalah ekses paling negatif dari gejala polarisasi politik yang belakangan semakin kuat. Figur Ade yang sangat pro-pemerintah dan seringkali menebar permusuhan terhadap oposisi membuat banyak orang membencinya. Sebetulnya proses penebaran permusuhan juga bukan hanya datang dari kalangan pro-pemerintah, melainkan juga oposisi sendiri. Proses saling serang yang difasilitasi media sosial telah dibumbui oleh ujaran kebencian dan pekatnya disinformasi.

Itulah mengapa banyak yang "mengaminkan" kekerasan terhadap Ade Armando. Mereka merasa senang dan menganggap pengeroyokan sebagai skenario Tuhan dalam menghukum Ade. Bayangkan jika kekerasan terhadap apa yang dianggap sebagai "musuh" diwajarkan dan diaminkan, potensi terjadinya konflik sosial di masa depan akan semakin besar. Terlalu lelah bagi kita untuk saling curiga dan bermusuhan terhadap saudara sebangsa karena perbedaan pilihan dukung-mendukung figur politik.

Polarisasi politik sendiri adalah gejala global yang melanda banyak negara di dunia. Ini memang kenyataan pahit dalam kehidupan demokrasi modern. Keadaan tersebut terjadi beriringan dengan menguatnya kepemimpinan populis seperti Trump di Amerika Serikat, Erdogan di Turki, dan Narendra Modi di India yang memobilisasi dukungan lewat pembelahan sosial.

Wacana populisme mendorong gejala politik identitas yang membentuk garis demarkasi antara "kita versus mereka". Amerika Serikat adalah contoh negara dengan polarisasi politik yang sangat kuat dan bertumbuh sejak 20 tahun ke belakang. Problemnya dapat ditelusuri dari penguatan sikap saling antipati antara para pendukung baik partai Republik maupun Demokrat (Arenas, 2019).

Berbeda dengan Amerika Serikat, di Indonesia justru cenderung menunjukkan gejala polarisasi afektif (McCoy et al, 2018; Wibowo, 2019). Polarisasi afektif terjadi karena ledakan sentimen identitas terutama sosial-keagamaan yang sebetulnya sama sekali tidak terkait dengan ideologi politik.

Dalam kasus Ade Armando, perayaan atas kekerasan justru didasari anggapan karena selama ini Ade adalah musuh umat Islam yang sering melecehkan Al-Quran. Sentimen identitas juga dibakar dengan slogan-slogan seperti "cebong" yang mewakili pendukung pemerintah dan dianggap anti-Islam; serta "kadrun" yang mewakili kaum oposisi terutama kalangan Islam politik.

Polarisasi jenis ini muncul setidaknya sejak perhelatan Pilpres 2014 lalu yang kemudian berlanjut pada Pilpres 2019 (Warburton, 2021). Ada dua konteks yang dapat menjelaskan situasi tersebut. Pertama, kedua kandidat presiden baik pada Pilpres 2014 maupun 2019 dapat dikatakan sebagai sosok populis kendati Jokowi diidentifikasi sebagai technocratic populist sementara Prabowo adalah populis-kanan (Mietzner, 2015).

Kedua, proses mobilisasi yang dilakukan sangat mengandalkan sentimen-sentimen berbasis identitas sosial. Prabowo mengambil jalan untuk berpihak pada kubu Islam politik di mana para pendukungnya melakukan mobilisasi massa dengan menyampaikan banyak ujaran kebencian terhadap Jokowi. Masih teringat bagaimana para pendukung Prabowo di Pilpres 2014 menyebarkan isu bahwa Jokowi adalah keturunan Cina, beragama Kristen, dan pro-komunis.

Ujaran kebencian ini tidak berhenti dan belanjut sebagai residu pemilu yang dilakukan oleh masing-masing pendukung Prabowo maupun Jokowi. Walaupun selepas Pemilu 2019 Prabowo bergabung dalam kabinet Jokowi, nyatanya hal tersebut tidak cukup mengurangi polarisasi yang terlanjur parah di masyarakat. Sebaliknya apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi terhadap kalangan oposisi, terutama kaum Islam politik justru tidak mencerminkan sikap demokratis (Mietzner, 2018) yang pada gilirannya memperkeruh polarisasi.

Alih-alih mengambil pendekatan humanis-dialogis, pemerintah justru serta-merta membubarkan organisasi Islam militan seperti HTI dan FPI. Di akar rumput para pendukung pemerintah (termasuk Ade Armando sendiri) tidak henti-hentinya melabelisasi kaum Islam politik sebagai intoleran, sarang teroris, dan anti-NKRI. Pembingkaian dilakukan terhadap lawan-lawan politik sebagai "musuh negara" yang bahkan memunculkan kesan bahwa mengkritik Jokowi di publik artinya anti-NKRI dan diberikan label "kadrun".

Pendekatan represif tersebut justru disambut dengan menguatnya sentimen anti-Jokowi di masyarakat, terutama mereka yang dahulu para pendukung Prabowo di pilpres. Anggapan bahwa pemerintahan Jokowi anti-Islam semakin kuat karena ada kesan bahwa pemerintah telah mengkriminalisasi para pemimpin umat (seperti dalam kasus Habib Rizieq). Kesan-kesan tersebut pada saat yang sama adalah hasil pembingkaian kalangan oposisi untuk terus membuat kesan negatif terhadap Jokowi dan pemerintahannya. Rasa benci yang terus dipupuk pada gilirannya akan meledak dalam bentuk kekerasan di mana bukti kecilnya dialami oleh Ade Armando.

Tidak lama setelah berita pengeroyokan Ade Armando naik di media massa, gejala polarisasi justru tampak mengental. Memang terlihat suara yang menaruh simpati secara objektif terhadap Ade dalam arti mengutuk kekerasan. Namun sayangnya, suara-suara yang merupakan sampah polarisasi justru jumlahnya tidak sedikit. Mereka yang sejak awal membela Ade mengungkit kembali sentimen-sentimen seperti kaum radikal dan intoleran yang dibingkai dalam slogan "kadrun". Sementara mereka yang kadung benci merayakan babak-belurnya Ade Armando, dan menganggap bahwa Tuhan telah bertindak adil karena Ade selalu dianggap kebal hukum.

Mencari Solusi

Insiden pengeroyokan Ade Armando haruslah menjadi momentum untuk mencari solusi atas persoalan polarisasi politik agar tidak ada lagi korban di masa depan. Melalui pendekatan ilmu komunikasi, Wibowo (2019) mengatakan bahwa polarisasi dapat direduksi dengan menekan misinformasi dan identitas politik. Menekan misinformasi dalam arti memunculkan sikap untuk saling memahami antara kedua kubu mengenai kekhasan identitas masing-masing.

Sementara identitas politik ditekan dengan mendorong identitas bersama yang lebih besar guna menyatukan berbagai perbedaan. Ujungnya adalah masyarakat yang lebih harmonis dan tentu saja berimplikasi positif bagi agenda demokrasi. Apa yang tidak disinggung Wibowo (2019) sebetulnya adalah problem struktural dalam gejala polarisasi politik di Indonesia. Misalnya terkait misinformasi, peranan platform media sosial dan algoritma yang bekerja di belakangnya tidak dapat dipisahkan dari sasaran solusi.

Kebangkitan era media sosial telah berkontribusi besar dalam mendorong polarisasi politik di seluruh dunia karena masifnya disinformasi dan berita bohong. Dalam konteks ini, tentu Indonesia harus ikut andil dalam gerakan internasional untuk menggugat peranan platform media sosial yang basisnya di Amerika Serikat.

Di luar faktor platform media sosial, setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan para pemimpin bangsa untuk mengurai polarisasi politik (karena menghilangkannya sama sekali adalah kemustahilan). Pertama, memberikan kesempatan luas bagi semua partai politik untuk mencalonkan presiden pada pemilu berikutnya. Gagasan untuk menghapus presidential threshold tentu dalam konteks ini patut didukung.

Kendati ada kecenderungan untuk membentuk koalisi gemuk setelah presiden terpilih, setidaknya dengan beragam pilihan calon presiden membuat kontestasi lebih berwarna. Ini menjadi awalan yang bagus untuk mengurai polarisasi karena masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan calon pemimpin bangsa. Pada saat yang sama, ujaran kebencian dan fitnah dapat berkurang karena para capres akan fokus pada persona dan kampanye keunggulannya masing-masing.

Kedua, menekankan pada pendekatan humanis-dialogis dalam menghadapi anasir yang membahayakan demokrasi. Dari pengalaman pembubaran FPI dan HTI, pemerintah sudah semestinya membangun dialog publik yang lebih terbuka kepada kalangan oposisi, terutama kaum Islam politik. Walaupun ada kelompok Islam politik yang ingin mengganti demokrasi, itu bukan berarti pendekatan anti-demokratis dibenarkan. Hal ini juga berlaku pada para pendukung di akar rumput untuk tidak lagi memproduksi ujaran kebencian.

Ketiga, sudah saatnya pemerintah untuk menggaungkan dan menegakkan keadilan sosial yang menjadi salah satu esensi Pancasila. Ada beberapa bentuk keadilan yang patut diperbaiki. Utamanya adalah keadilan dalam penegakan hukum di mana semua orang dapat diadili atas perbuatannya. Ini penting karena akan mengurangi kesan bahwa pemerintah selama ini melindungi kelompok tertentu.

Adapun yang jauh lebih penting adalah keadilan sosial-ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Kesejahteraan adalah syarat mutlak agar tidak terjadi konflik sosial. Semakin banyak kelompok yang sejahtera akan mengurangi sentimen identitas dan kecurigaannya kepada negara, di mana pada gilirannya akan lebih mudah untuk berkoordinasi dengan pemerintah. Seperti apa yang dikatakan Bung Hatta dalam Demokrasi Kita: tidak ada demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi.

Grady Nagara peneliti Next Policy


(mmu/mmu)