Kolom

Nasionalisme dan Budaya Digital

Ferdinandus Jehalut - detikNews
Jumat, 22 Apr 2022 13:10 WIB
Ilustrasi Digital
Foto ilustrasi: Shutterstock
Jakarta -

Tragedi perang, gerakan separatis, radikalisme, dan intoleransi yang terjadi belakangan ini membawa isu nasionalisme kembali pada tempat strategis yang menyita perhatian publik. Nasionalisme memang selalu berwajah ganda. Dengan semangat nasionalisme orang bisa menegaskan persatuan 'ke dalam', tetapi juga bisa mempertajam perbedaan 'ke luar'.

Secara historis, nasionalisme telah menjadi unsur yang sangat penting dan dominan dalam tatanan politik global selama lebih dari dua abad terakhir. Ia telah memicu serangkaian perang, revolusi, tragedi, dan konflik. Nasionalisme dalam konteks ini dikaitkan dengan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme. Ia juga dihubungkan dengan upaya untuk meruntuhkan sistem dan struktur kekuasaan monarki tradisional (Heywood, 2014). Prestasi gemilang nasionalisme dalam konteks ini ialah pembentukan negara-bangsa (nation-state) sebagai unit kekuasaan politik yang otonom.

Kendati telah menjadi unsur yang dominan dalam tatanan politik global selama lebih dari dua abad terakhir, secara konseptual nasionalisme merupakan sesuatu yang cair. Tidak ada suatu konsep baku dan kaku tentang nasionalisme yang diterima oleh semua warga dunia. Konsep dan imajinasi tentang nasionalisme sangat bergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya tertentu.

Awalnya nasionalisme dipahami sebagai semangat bela negara dan cinta Tanah Air. Pemahaman ini terutama muncul pada masa kolonial yang didengungkan untuk meningkatkan gairah dalam mengusir penjajah. Namun, dalam perjalanan waktu, nasionalisme dikaitkan juga dengan upaya memelihara identitas nasional. Nasionalisme pada titik ini mendapat pemaknaan baru dan dihubungkan dengan konsep tentang bangsa sebagai imagined community dalam pandangan Benedict Anderson (1983).

Selain karena pengaruh konteks sosial, politik, dan budaya, perbedaan konsep tentang nasionalisme juga dipengaruh oleh ideologi. Setiap definisi selalu terikat pada ideologi tertentu. Seorang liberal, misalnya, akan memberikan definisi yang berbeda tentang nasionalisme dibandingkan dengan seorang konservatif. Bagi seorang liberal, nasionalisme tidak bisa dijadikan dasar untuk membenarkan narasi-narasi anti-asing, nativisme, xenofobia, anti-imigran, dan invasi terhadap negara-negara lain. Bagi kaum liberal, kemanusiaan melampaui batas-batas wilayah, bangsa, suku, ras, dan agama.

Untuk konteks Indonesia, saya cenderung menggunakan istilah nasionalisme humanitarian untuk jenis nasionalisme liberal di atas. Istilah nasionalisme humanitarian menurut saya sangat kompatibel dengan sila kedua Pancasila: "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Kemanusiaan dalam konteks sila ini tidak bisa dipahami secara eksklusif hanya untuk manusia Indonesia, tetapi harus dipahami secara inklusif, yang mencakup semua manusia yang berada di bawah kolong langit.

Pemahaman kemanusiaan yang demikian menjadi dasar bagi kita untuk mengutuk invansi dan perang dalam bentuk apa pun di seluruh dunia, termasuk perang Rusia melawan Ukraina yang terjadi hingga saat ini. Inilah yang menjadi pijakan etis bagi kita sebenarnya dalam mendukung dan menjaga perdamaian dunia sebagaimana amanat UUD 1945.

Pemahaman liberal tentang nasionalisme berbeda dengan pandangan konservatif atau penganut nasionalisme etnis. Bagi seorang konservatif atau penganut nasionalisme etnis, kecintaan terhadap identitas kolektif suatu nation-state mengharuskan seseorang bersikap resisten terhadap segala sesuatu yang berasal dari luar. Kalangan konservatif ini akan lebih mudah terjebak dalam sikap puritan yang ingin menjaga kemurnian identitas sebuah bangsa. Sikap puritan ini setiap saat berpotensi menjelma menjadi tindakan barbaristik dan tribalistik.

Tantangan Era Digital

Tantangan terhadap nasionalisme muncul di era globalisasi dan proliferasi teknologi digital. Globalisasi telah memungkinkan migrasi besar-besaran penduduk dunia yang sudah pasti diikuti juga oleh proses pembauran kebudayaan dan ideologi yang tak terelakan. Hal ini memantik diskusi tentang kemurnian identitas suatu bangsa. Masih mungkinkah orang berbicara tentang identitas nasional di tengah kenyataan pembauaran kebudayaan yang tak terelakan di era globalisasi?

Selain itu, penemuan teknologi digital di era globalisasi ini juga membawa tantangan tersendiri bagi formasi nasionalisme. Besarnya arus pertukaran informasi di ranah digital di satu sisi bisa memperkaya orang, tetapi di sisi lain bisa membuat orang terdisrupsi dari akar budaya dan identitasnya.

Secara global, seperti ditunjukkan oleh Mihelj dan Jiménez-Martínez (2020), para sarjana mengakui peran teknologi digital terhadap pembentukan nasionalisme baru dan kebangkitan populisme sayap kanan. Hal itu misalnya, tampak dalam peristiwa Brexit di Eropa dan terpilihnya Donald Trump di Amerika serta keberhasilan pemilihan sejumlah pemimpin nasionalis dan anti-imigran yang gencar di tempat lain di dunia.

Para sarjana meyakini bahwa teknologi digital memainkan peran kunci dalam sejumlah peristiwa di atas. Seperti ditunjukkan oleh banyak penelitian (Fuchs, 2020; Pajnik & Sauer, 2018; Kreis, 2017; Lim, 2017), web memainkan peran sentral dalam strategi komunikasi para pemimpin dan partai populis di seluruh dunia. Mereka mengandalkan media digital untuk menyebarkan retorika nasionalis untuk mempromosikan pandangan anti-imigran, nativisme, xenofobia, dan anti-liberal.

Platform media sosial khususnya telah disalahkan karena memperdalam sentimen nasionalis dan mendorong bentuk nasionalisme etnis selama peristiwa politik penting di seluruh dunia, dari referendum Uni Eropa Inggris dan pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat hingga Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 dan bukan tidak mungkin juga dalam perhelatan Pilpres 2024.

Secara sepintas mungkin dinilai teknologi digital tidak dapat disalahkan atas persoalan di atas. Sebab pada dasarnya teknologi hanya tools. Namun, jika ditelusuri lebih dalam terkait ekologi komunikasi media digital, penilaian itu dianggap rapuh. Proses kurasi algoritma di media digital diduga telah mendorong polarisasi dan fragmentasi debat publik dengan cara menciptakan "gelembung filter".

Di dalam gelembung filter itu orang secara selektif dihadapkan pada pandangan yang sesuai dengan sikap dan keyakinan mereka yang ada dan jarang dipertemukan atau dipertentangkan dengan pandangan yang berbeda. Akibatnya, orang merasa pandangannya selalu dibenarkan atau dijustifikasi. Padahal, idealnya, setiap pandangan mesti diuji di ruang publik dalam suatu perdebatan yang rasional, bebas, dan setara.

Bennett dan Pfetsch (2018) meyakini bahwa kenyataan di atas tidak hanya menyebabkan fragmentasi ruang publik tetapi juga mendorong tumbuhnya rasa tidak hormat terhadap pandangan yang berbeda, toleransi terhadap retorika nasionalis eksklusif dan ujaran kebencian, serta kecenderungan ekstremisme dan radikalisme.

Pada saat yang sama, sifat partisipatif media sosial, dikombinasikan dengan kurangnya (tidak adanya) pengawasan editorial dan prosedur pengecekan fakta di platform media sosial, telah memudahkan individu dan kelompok untuk mengomunikasikan pandangan ekstremis dan informasi yang salah yang "mendukung penyebaran ideologi sayap kanan (nasionalis) secara online" (Rojecki & Meraz, 2016).

Perkuat Budaya Digital

Berhadapan dengan tantangan di atas, satu pertanyaan kunci yang perlu diajukan ialah, apa yang perlu dilakukan untuk membendung dampak negatif media digital terhadap semangat nasionalisme kita? Salah satu jawabannya menurut saya ialah memperkuat budaya digital.

Budaya digital adalah salah satu kompetensi penting dalam literasi digital. Ini didasarkan pada pemetaan yang dilakukan oleh Kominfo, Siberkreasi, dan Deloitte (2020). Ketiganya memetahkan empat kompetensi dasar dalam literasi digital, yakni digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety.

Secara sederhana budaya digital dapat dipahami sebagai kebiasaan-kebiasaan baik yang dibakukan dan dipraktikkan dalam mengoperasikan piranti lunak teknologi serta sistem operasi digital. Kebiasaan-kebiasaan itu terkait dengan disiplin verifikasi, kritisisme, praktik skeptisisme dan kecurigaan terhadap sebuah konten sebelum dibagikan, kecakapan dalam mengevaluasi serta mengoperasikan piranti lunak teknologi dalam membendung penyebaran ideologi radikal, dan kemampuan memproduksi konten yang membangun serta memperkuat solidaritas kita sebagai satu bangsa.

Kominfo, Siberkreasi, dan Deloitte (2020: 42) mendefinisikan digital culture sebagai kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari saat mengoperasikan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital.

Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dijadikan dasar dan tolok ukur dalam menilai budaya digital karena merupakan identitas nasional kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika merupakan nilai-nilai yang merekatkan kita sebagai satu bangsa. Dalam menghadapi tantangan nasionalisme di era digital, semangat Pancasila ini harus tertanam kuat dalam diri warga negara agar pengaruh negatif teknologi digital terhadap formasi semangat kebangsaan kita dapat dibendung.

Agar nilai-nilai Pancasila tertanam kuat dalam diri warga negara, pendidikan Pancasila sejak usia dini harus diupayakan terus-menerus. Model pengajarannya tentu tidak bisa dilakukan hanya pada tataran formal saja melalui pengajaran di bangku sekolah, tetapi juga yang lebih penting melalui kesaksian hidup setiap hari.

Ferdinandus Jehalut mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UGM, Awardee LPDP 2021, penulis buku Paradoks Demokrasi (2020)

(mmu/mmu)