Kolom

Mengendalikan Nafsu Kekuasaan

Hasibullah Satrawi - detikNews
Rabu, 20 Apr 2022 15:30 WIB
Hasibullah Satrawi (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Dalam hukum Islam (fikih), puasa dimaknai sebagai perbuatan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa (alimsak 'anil mufthirat), dimulai dari pagi (subuh) hingga sore hari (magrib). Di antara hal-hal yang membatalkan puasa adalah makanan dan minuman yang di luar waktu puasa dihalalkan untuk dimakan maupun diminum. Karena itu, berpuasa, bagi umat Islam, dipahami sebagai perbuatan menahan diri dari segala jenis makanan dan minuman pada siang hari.

Pertanyaannya, kenapa seseorang harus berpuasa? Secara normatif sudah pasti karena hal ini merupakan perintah Allah (QS. Al-Baqarah: 183). Tapi secara teologis, Allah dalam Islam digambarkan sebagai Dzat Yang Maha Kaya. Karena itu Allah tidak membutuhkan apa pun dari umat manusia, termasuk ibadah ataupun puasa manusia itu sendiri.

Bahkan dalam sebuah Hadis Kudsi disebutkan bahwa andai seluruh makhluk menjadi makluk terbaik semua (atqa qalbi rajulin) maka hal itu tidak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun (ma zada zalika fi mulkiy syaian). Sebaliknya, andai seluruh makhluk menjadi makhluk terburuk semuanya (afjari qalbi rajulin), maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah (ma naqasha zalika min mulkiy sya'an).

Itu sebabnya, dalam hukum Islam, segala ibadah diyakini mengandung unsur hikmah atau kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri, termasuk ibadah puasa. Baik kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat. Sebaliknya segala hal yang dilarang diyakini mengandung unsur keburukan yang harus dijauhi oleh manusia. Amal ibadah adalah kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri.

Menjaga Batasan

Maka pertanyaan selanjutnya, apa hikmah puasa yang tak lain menahan diri dari makanan dan minum yang di luar waktu puasa dihalalkan oleh Allah? Apa hikmah puasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mutakhir? Dalam hemat saya, salah satu hikmah puasa yang relevan dengan konteks kebangsaan mutakhir adalah pentingnya menjaga batasan perkara halal agar tidak menjadi perkara haram yang menyakitkan dan memudaratkan.

Makanan dan minuman pada prinsipnya adalah halal bagi umat Islam (terkecuali jenis makanan dan minuman tertentu yang diharamkan). Itu sebabnya, sepanjang tahun manusia bisa makan dan minum apa pun yang dikehendaki. Semua makanan dan minuman yang ada menyehatkan. Bahkan pada tahap tertentu makanan dan minuman menjadi sebuah keharusan.

Namun demikian, makanan dan minuman yang halal bisa mengendap menjadi sebuah penyakit di dalam tubuh, khususnya bila makanan dan minuman yang ada tidak dikonsumsi dengan kesadaran keseimbangan gizi. Hingga akhirnya seseorang mulai mengalami penyakit tertentu akibat pola makan yang tidak memerhatikan keseimbangan gizi dan kesadaran akan batasan yang ada.

Itulah sebabnya, dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat yang menegaskan pentingnya memerhatikan batasan yang ada dan tidak melampaui batas. Dengan kata lain, walaupun termasuk perkara halal, bila dikonsumsi secara berlebihan dan melampaui batas, maka hal tersebut bisa menimbulkan penyakit dan kerusakan-kerusakan lainnya, baik terhadap tubuh, lingkungan ataupun kehidupan secara umum.

Dalam konteks seperti ini, puasa bisa menjadi momen penyeimbang dan kontrol untuk menyehatkan kembali umat manusia. Hingga penyakit-penyakit yang mulai menyerang tubuh akibat pola makan yang tidak sehat bisa dinetralisasi, minimal tidak dilanjutkan hingga berpotensi lebih buruk lagi. Dan manusia yang mulai alpa terhadap batasannya kembali diingatkan untuk tunduk-patuh pada batasan yang ada.

Nafsu Kekuasaan

Pada tahap tertentu, kekuasaan bisa diibaratkan seperti makanan dan minuman. Kekuasaan merupakan perkara halal yang dibutuhkan bahkan merupakan sebuah keharusan. Karena tanpa kekuasaan, sulit membayangkan kehidupan umat manusia bisa bertumbuh secara sehat dan kuat.

Ibarat makanan dan minuman, kekuasaan terasa nikmat. Aromanya menggoda selera orang yang berada di dekatnya. Tampilannya memikat mata orang yang melihatnya. Siapa pun yang menyantap akan terbuai oleh kenikmatan dan kelezatannya. Dan ketika sudah terbuai, tak jarang orang yang ingin nambah dan nambah sembari melupakan batasan yang ada.

Dalam sejarah panjang manusia, kekuasaan selalu diperebutkan dan dipertahankan, bahkan dengan peperangan yang penuh dengan aksi kekerasan, seperti masih terjadi di negara-negara Timur Tengah hingga hari ini. Demokrasi mencoba untuk mengelola kekuasaan secara lebih damai, lebih teratur, dan terbuka untuk semua, termasuk transisi dari satu penguasa ke penguasa yang lain. Hingga ada kepastian terkait masa kepemimpinan seseorang yang sekaligus menjadi harapan bagi pihak-pihak lain yang juga ingin mendapatkan kekuasaan.

Ibadah puasa kali ini sejatinya menjadi momentum dan refleksi bagi semua pihak, khususnya di saat pemberitaan terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi kontroversi yang mulai meresahkan dan membelah masyarakat luas. Apa pun alasannya, ambisi menambah masa jabatan presiden bisa dipahami sebagai keterbuaian terhadap nikmatnya kekuasaan yang ada. Bila diteruskan hal ini bisa menimbulkan penyakit. Tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat secara umum.

Hal ini tak berarti alasan di balik wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden (demi efisiensi, keberlangsungan pembangunan, dan lain-lain) dan cara yang akan (melalui amandemen UUD) tidak benar. Secara pribadi saya masih bisa menerima alasan dan cara dimaksud. Tapi bagaimana memastikan mereka yang mendukung wacana penundaan atau perpanjangan tidak saling menyalahkan dengan mereka yang anti terhadap penundaan maupun perpanjangan?

Bagaimana caranya agar tidak timbul kegaduhan di tengah-tengah masyarakat akibat semua ini? Inilah yang justru lebih penting. Dalam konteks seperti ini, kepastian dalam politik kadang jauh lebih penting dari pada alasan moral selangit atau filosofis sejagat sekalipun. Dan, bila kepastian itu dirombak atau diubah tanpa hati-hati bukan tidak mungkin menimbulkan aksi-aksi yang tidak produktif di tengah-tengah masyarakat.

Sekali lagi hal ini tak berarti perubahan masa jabatan presiden dengan niat dan cara yang konstitusional tidak dimungkinkan. Demokrasi sangat memungkinkan bagi terjadinya perubahan seperti ini. Tapi hal ini tak boleh dilakukan pada momen pergantian kekuasaan yang bisa menimbulkan ketidakpastian seperti sekarang. Kalau mau dilakukan, menurut saya, hal ini bisa dilakukan di waktu dan keadaan yang jauh dari masa-masa pergantian kekuasaan (sesuai konstitusi yang ada).

Dalam perkembangan seperti sekarang, semangat puasa sangat penting digunakan sebagai renungan untuk menahan diri dari pelbagai macam godaan dan hawa nafsu kekuasaan. Puasa melatih manusia untuk senantiasa patuh dan berpegang teguh pada batasan waktu yang ada, termasuk batasan masa jabatan seorang pemimpin. Karena perkara halal sekalipun dapat diharamkan manakala dilakukan secara berlebihan dan mengabaikan batas waktu yang ada.

Hasibullah Satrawi alumnus Al-Azhar Kairo, pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam

(mmu/mmu)