Kolom

Gelombang "Spin Off" dan Konversi BPD Syariah

Irvan Maulana - detikNews
Selasa, 19 Apr 2022 15:40 WIB
Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menunggu antrean di kantor BSI Regional XI Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (5/4/2021). BSI memulai tahapan merger operasional untuk menyatukan sistem layanan guna mendorong pengembangan keuangan syariah yang ditargetkan selesai pada 1 November 2021. ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/aww.
Foto ilustrasi: Arnas Padda/Antara
Jakarta -
Tahun ini akan menjadi momentum besar bagi perkembangan perbankan syariah nasional. Sesuai amanat Undang-Undang No. 21 tahun 2008, tahun 2023 merupakan batas akhir bagi Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melakukan penyapihan menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Dalam UU tersebut, spin off wajib dilakukan maksimal 15 tahun sejak UU diterbitkan, dengan syarat share asetnya mencapai minimal 50 persen dari aset bank induknya. Aturan ini berlaku untuk semua UUS, termasuk UUS Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Setidaknya ada tiga skenario kewajiban spin off UUS BPD yang tertuang dalam Undang-Undang, yakni konversi BPD menjadi BPD Syariah, unifikasi UUS BPD, atau UUS BPD mengembalikan izin usaha dan menjual asetnya ke bank syariah lain. Sejak diundangkan pada tahun 2008, terdapat 3 UUS BPD yang telah berubah menjadi BUS, yaitu spin off UUS BJB Syariah (2010), konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah (2016) dan terakhir konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah (2018).

Per Desember 2020, terdapat 13 UUS BPD, dua di antaranya sedang menyiapkan konversi menjadi BUS, yaitu Bank Riau Kepri dan Bank Nagari. Bahkan, Bank Nagari sudah mengantongi hasil RUPS pada 2019 yang menyetujui konversi dengan total suara setuju sebesar 56 persen, sementara 44 persen memilih spin off. Meskipun sudah dua tahun berjalan, Bank Nagari masih dalam tahap awal untuk konversi.

Memang banyak pihak yang mendukung proses spin off dan konversi BPD syariah, namun minimnya kajian riset yang komprehensif serta lemahnya komitmen selama proses konversi membuat banyak BPD terjebak dalam dilema pilihan spin-off atau konversi.

Permasalahan mendasar terkait konversi dan spin off adalah belum adanya pedoman khusus sebagai arahan perencanaan dan landasan teknis dalam masa transisi spin off. Regulasi yang ada hanya memberi pedoman bagaimana operasional sebagai UUS dan operasional sebagai BUS. Tidak ada arahan operasional selama masa transisi konversi dan spin off. Padahal, banyak hal yang harus ditempuh, mengingat proses spin off banyak menyentuh aspek hukum dan kepatuhan.

Energi yang dicurahkan pada akhirnya banyak tertuju pada proses hukum, perizinan, dan administratif ketimbang mematangkan aspek operasional dan penyiapan infrastruktur yang akan dibutuhkan pasca-spin off.

Spin off
membutuhkan permodalan dari induknya untuk menyediakan modal anak usahanya. Hal tersebut tidak mudah bagi beberapa bank termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD). POJK No.12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mewajibkan modal inti minimum Bank Umum sebesar Rp 3 triliun paling lambat akhir 2022. Namun, bagi BPD diberikan tenggat waktu hingga akhir 2024.

Dalam POJK No 59/2020 tentang syarat dan tata cara pemisahan UUS mensyaratkan modal disetor pendirian BUS hasil pemisahan paling kurang Rp 1 triliun dalam bentuk tunai. Artinya, UUS BPD yang akan melakukan pemisahan murni, perlu menyiapkan modal inti minimum Rp 1 triliun. Tentu ini bukan nominal yang kecil untuk pemerintah daerah sebagai pemegang saham BPD, mengingat pemda juga membutuhkan banyak dana untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi daerah.

Itu sebabnya dalam masa transisi harus didukung dengan kebijakan dan insentif untuk meringankan proses konversi dan spin off BPD. Namun, insentif spin off, seperti keringanan setoran modal minimum BUS Rp 500 miliar dan pengunduran pemenuhan kepemilikan maksimal 40 persen hingga tahun 2028, dianggap belum cukup mengimbangi konsekuensi yang akan dihadapi. Keberadaan insentif penting untuk menunjang dan meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah.

Saat ini, tren merger dan konsolidasi perbankan nasional dan internasional bakal melahirkan bank-bank yang besar dan kuat. Namun di sisi lain, Unit Usaha Syariah malah didorong untuk spin off atau konversi dalam waktu yang sangat sempit. Dikhawatirkan konversi dan spin off yang prematur, justru menciptakan bank-bank syariah yang kecil dan lemah, sehingga akan sulit bersaing. Hal ini mencerminkan kontradiksi dan aturan yang belum terintegrasi.

Pemaksaan spin off secara prematur bertentangan dengan logika bisnis dan maqashid syariah. Ada baiknya unit usaha syariah tak dipaksa melakukan spin off, karena proses itu memakan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh sebab itu, kehati-hatian spin off dan konversi BPD menjadi BPD syariah perlu diperhitungkan secara matang agar tidak default dan tidak dilikuidasi.

Jika UUS BPD ditutup atau dijual ke BUS lain, maka akan berdampak pada menurunnya reputasi pemda, salah satunya karena tidak lagi bisa menerima setoran pendaftaran haji. BPKH sebagai pengelola dana haji sangat membutuhkan keberadaan BUS untuk penempatan dananya. Hal ini menjadi peluang bagi BPD Syariah untuk mendapatkan sumber pendanaan baru.

Di samping besarnya peluang spin off, tantangan terkait segenap konsekuensi pasca-spin off juga perlu mendapat perhatian, baik menyangkut bisnis, operasional, maupun hubungan dengan bank induk. Beberapa masalah krusial yang harus diantisipasi oleh UUS dan bank induk.

Pertama, infrastruktur IT dan e-banking harus menjadi prioritas utama karena tanpanya operasional bank tidak dapat berjalan dan kebutuhan transaksi nasabah tak terpenuhi. Pasca-spin off, UUS yang telah menjadi BUS baru didorong memiliki sistem IT yang terpisah dari induknya.

Kedua, kerja sama jaringan juga menjadi faktor yang sangat penting mengingat banyak UUS yang mengandalkan jaringan outlet konvensional atau unit kerja induknya untuk memasarkan dan memproses produk syariahnya. Dengan spin off, hal ini tetap dapat dijalankan melalui konsep Layanan Syariah Bank (LSB), tapi dibatasi hanya untuk produk pendanaan. Perbedaan sistem IT juga akan menjadi kendala teknis yang sangat memengaruhi layanan kerja sama jaringan.

Ketiga, struktur dana UUS selama ini didukung dana bank induk yang memungkinkan UUS menawarkan pembiayaan yang kompetitif. Dengan spin off, UUS yang menjadi BUS dituntut lebih otonom sehingga struktur dananya berkemungkinan memburuk karena didominasi pertumbuhan dana mahal berupa deposito untuk mendukung tingginya kebutuhan ekspansi pembiayaan setiap tahun. Ini masalah di hampir seluruh BUS saat ini.

Keempat, sebagai BUS baru dengan permodalan sendiri yang jauh lebih kecil dari induknya, dipastikan bisnis pembiayaan menjadi lebih terbatas. Dengan modal lebih kecil, batas maksimum penyaluran pembiayaan juga mengecil. Ekspansi pembiayaan BUS juga harus memperhitungkan kecukupan modal (CAR) miliknya sendiri. Dengan kewajiban menjaga CAR, bank induk dipastikan tak dapat mengeruk laba BUS dalam beberapa tahun awal karena akumulasi laba tahunan belum mencukupi untuk menjaga CAR.

Dengan banyaknya konsekuensi yang harus dipertimbangkan, jangan sampai proses transisi ini hanya menjadi konsep yang indah dibahas di seminar, tapi sulit dimplementasikan dalam sinergi induk dan BUS. Sinergitas yang dibangun di atas relasi bank induk dan anak yang prematur akan tetap berjalan meski tertatih. Hal yang perlu diingat adalah tantangan pascakonversi BUS jauh lebih besar dibandingkan masih UUS.

Perlambatan pertumbuhan dan kinerja industri perbankan syariah dua tahun terakhir akibat pandemi selayaknya menjadi momentum evaluasi, apakah inisiatif mewajibkan spin off UUS BPD akan berdampak positif dan membantu tumbuhnya industri perbankan syariah menjadi lebih besar dan sehat. Namun, yang lebih dibutuhkan saat ini justru inisiatif alternatif, seperti menentukan KPI dan target bagi bank induk untuk memperkuat UUS terlebih dahulu dan kemudian mendorong ekspansi bisnis.

Oleh karena itu, regulator harus mencari kebijakan pelengkap untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan spin off. Peraturan OJK tentang sinergi perbankan di bawah kepemilikan yang sama dapat menjadi contoh kebijakan pelengkap dalam hal ini. Selain itu, konsolidasi di antara bank-bank yang baru yang baru disapih dari induknya dapat membantu mereka mencapai skala ekonomi, memungkinkan mereka untuk menjadi lebih kompetitif.

Pada akhirnya, semua stakeholder industri harus menyadari bahwa filosofi spin off bukanlah sebatas membuat industri perbankan syariah "lebih syariah" atau hanya sekadar memperbesar pangsa pasar perbankan syariah nasional, tetapi sebagai langkah penguatan perbankan syariah agar tumbuh kuat di tengah kompetisi bisnis perbankan yang semakin ketat.

Irvan Maulana Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah DKI Jakarta

(mmu/mmu)