Kolom

Menyudahi Isu Penundaan Pemilu

M Hafiz Al Habsy - detikNews
Selasa, 19 Apr 2022 09:45 WIB
Wacana penundaan pemilu 2024 tuai pro-kontra. Ketum PKB Muhaimin Iskandar jadi pendukung pemerintah pertama yang membunyikan wacana itu.
Ilustrasi: 20Detik
Jakarta -

Saya tertarik membuat tulisan ini ketika mendengar bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berbicara rasionalisasi anggaran Pemilu 2024 beberapa hari yang lalu. Hal ini kemudian saya artikan bahwa KPU telah menyanggupi pelaksanaan Pemilu 2024 atau mungkin berpandangan bahwa tidak ada alasan untuk merealisasikan wacana penundaan pemilu, dan saya sepakat itu.

Beberapa waktu terakhir publik disuguhi rumor-rumor penundaan Pemilu 2024. Berbagai macam alasan dikemukakan para elite politik, mulai dari keadaan ekonomi yang katanya masih dalam pemulihan. Hingga ada juga yang mengatasnamakan publik bahwa 110 juta masyarakat di media sosial memperbincangkan penundaan pemilu. Lalu apakah pertimbangan yang dikemukakan elite-elite politik tadi cukup untuk melanggengkan penundaan pemilu tadi?

Terlepas dari benar atau salahnya alasan yang dikemukakan para elite politik, terlebih dahulu kita perlu untuk mengklasifikasikan apakah perbincangan penundaan pemilu masuk dalam rencana atau hanya sekadar isu yang dikapitalisasi. Ketika penundaan pemilu merupakan sebuah rencana, maka akan ditemukan proses yang tersistematis di dalamnya. Sedangkan ketika itu hanya isu maka ia tidak tersistematis dan tidak memiliki eskalasi yang jelas.

Lucunya, dua hal tadi telah dilupakan oleh 110 juta masyarakat Indonesia yang katanya memperbincangkan penundaan Pemilu 2024. Hal ini dapat kita lihat dari realitas bahwa penundaan pemilu mendapat atensi yang begitu tinggi dari masyarakat. Untuk memperjelas apakah penundaan pemilu merupakan sebuah rencana atau sekadar isu semata, perlu sedikit diulas bagaimana sebenarnya langkah ideal dalam penundaan Pemilu 2024.

Bagaimana Seharusnya?

Berbagai macam alasan yang telah dikemukakan akhirnya bermuara pada amandemen UUD 1945. Amandemen konstitusi sendiri bukanlah suatu hal yang haram, namun tentunya ada syarat yang harus dipenuhi dalam agenda tersebut. Seperti membutuhkan suara mayoritas di parlemen, diusulkan oleh minimal 1/3 anggota parlemen, sidang MPR dihadiri minimal 2/3 anggota parlemen, dan minimal suara yang diperoleh ialah 50 persen tambah satu dari seluruh anggota parlemen.

Ketika berbicara syarat-syarat sebagaimana di atas, artinya sudah berada pada tahap persidangan, dan penundaan pemilu melalui amandemen UUD 1945 telah menjadi sebuah rencana. Namun kembali ke awal tadi, sampai saat ini penundaan pemilu masih dipertanyakan apakah sebuah rencana atau masih isu semata.

Dalam menjawab apakah penundaan pemilu sebuah rencana atau sekadar isu semata, hal sederhana yang perlu dilihat bersama apakah penundaan Pemilu 2024 (amandemen UUD 195) sudah di usulkan atau sekadar dimunculkan. Kedua hal ini tentunya sangat berbeda; ketika diusulkan, maka ia menjadi sebuah rencana; namun ketika hanya dimunculkan ke hadapan publik ,maka hal ini masih menjadi isu semata.

Sebelum masuk dalam persidangan untuk mengamandemen UUD 1945, tentunya harus didahului dengan mengusulkan. Dan sebelum mengusulkan masih ada step yang mesti dijalankan, yaitu kajian. Untuk mengamandemen UUD 1945 tentunya harus memiliki dasar yang jelas dan dasar yang jelas tersebut ialah sebuah kajian ilmiah atau naskah akademik.

Dalam konteks penundaan Pemilu 2024, harus ada kajian ilmiah yang berujung pada kesimpulan mengharuskan penundaan. Kemudian kajian tadi juga mesti memenuhi tiga aspek yang menjadi dasar pemikirannya yakni aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Amandemen UUD 1945 bukanlah suatu hal yang main-main tentunya.

Ketika kajian tadi selesai dan didapat kesimpulan yang mengharuskan amandemen, maka masuk pada tahap selanjutnya yaitu mengusulkan secara kelembagaan dan memunculkan isu penundaan pemilu ke hadapan publik. Dalam memunculkannya mestilah berdasarkan kajian ilmiah tadi, artinya alasan yang dikemukakan pengusul merupakan prolegonema dari kajian tentang penundaan pemilu tersebut.

Selanjutnya, setelah diusulkan dan dimunculkan maka masuk dalam pembahasan, ketika pembahasan bersifat kelembagaan (MPR) syaratnya sebagaimana dijelaskan di awal tadi. Kemudian dalam masyarakat kajian itu juga dibahas, dan nantinya hasil pembahasan publik diakumulasikan untuk menjadi pertimbangan dalam pembahasan kelembagaan. Barulah usulan tadi bisa disepakati atau sebaliknya.

Isu Latah

Pertanyaan mendasar selanjutnya, apakah yang dilakukan pengusul dalam mengemukakan penundaan Pemilu 2024 sudah sesuai dengan bagaimana seharusnya tadi? Alasan-alasan yang telah dikemukakan hari ini bukanlah sebuah prolegonema, karena sampai hari ini kita belum menemukan sebuah kajian yang menunjukkan keharusan penundaan pemilu.

Kemudian, sampai saat ini juga belum ada pihak mana pun yang secara jelas mengklaim dirinya atau kelompoknya sebagai pengusul penundaan pemilu. Kebanyakan hanyalah opini dan pendapat yang mereka kemukakan di hadapan publik, dan saya setuju dengan Pak Presiden bahwa siapapun berhak untuk berpendapat. Kemudian perlu diingatkan bahwa siapapun orangnya juga berhak untuk menanggapi pendapat tersebut.

Karena dua hal tadi, saya menjadi kurang tertarik untuk membahas apakah benar 110 juta masyarakat di media sosial setuju penundaan pemilu atau sekadar memperbincangkan penundaan pemilu. Kemudian begitu juga dengan alasan lainnya seperti keadaan ekonomi yang masih dalam pemulihan. Sederhana saja, perbincangan penundaan pemilu saat ini hanyalah sekadar pembicaraan, belum sampai pada tahap rencana. Artinya eskalasinya belum kelihatan.

Tentunya agenda amandemen UUD 1945 dalam rangka penundaan pemilu masih menyisakan jalan panjang bagi sang pengusul. Namun pembicaraan yang telah dimunculkan juga tidak benar jika hanya diabaikan. Karena bisa saja yang hari ini baru sekedar opini dan isu semata menjadi sebuah rencana di kemudian hari dengan menjalankan langkah-langkah bagaimana seharusnya tadi.

Sedikit penutup, di awal tulisan saya mengatakan bahwa KPU-lah yang membuat saya tertarik untuk menuliskan ini. Karena selain dengan cara memenuhi syarat bagaimana seharusnya tadi, ketidaksanggupan KPU-lah yang bisa menjadi penyebab penundaan pemilu. Dan hal ini juga tidak semudah yang dibayangkan, tentu KPU juga harus ada alasan logis atas ketidaksanggupannya, misalnya dalam keadaan perang atau yang lainnya.

Namun dari berita yang beredar seputar KPU telah menunjukkan kesanggupannya dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Maka hanya ada satu cara lagi yang bisa ditempuh untuk melakukan penundaan pemilu yakni amandemen UUD 1945 dengan memenuhi langkah-langkah dan syarat-syarat sebagaimana mestinya. Mari kita nantikan apakah pada akhirnya penundaan Pemilu 2024 menjadi sebuah rencana atau tenggelam hanya sebatas isu saja.

M Hafiz Al Habsy Kepala Bidang Riset dan Inovasi Lembaga As Institute

Simak juga 'Alasan Cak Imin Usul Pemilu Ditunda: Demi Menolong Ma'ruf Amin':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)