Kolom

Pencegahan Sengketa Konstruksi

Husni Muhammad Fakhruddin - detikNews
Kamis, 14 Apr 2022 15:10 WIB
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta – Jawa Barat Wilan Oktavian mengatakan, progres konstruksi flyover  Kopo yang berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat, sudah mencapai 84% dan ditargetkan rampung lebih cepat dari rencana, Rabu, 23/3/2022.
Foto ilustrasi: dok. Kementerian PUPR
Jakarta -
Jasa konstruksi merupakan sektor yang sangat rentan terhadap sengketa. Jumlah perkara sengketa jasa konstruksi yang masuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada 2014-2018 didominasi oleh sengketa di bidang konstruksi (BANI, 2019). Pertambahan kasus tersebut terus berlanjut seiring berjalannya waktu.

Sengketa jasa konstruksi bisa terjadi pada awal pelaksanaan sampai dengan akhir pekerjaan konstruksi. Tidak jarang pembangunan infrastruktur terhambat akibat adanya sengketa yang belum terselesaikan atau terlalu berlarut-larut dalam penyelesaiannya. Sengketa konstruksi lazim terjadi karena dalam jasa konstruksi sangat banyak risiko dan berbagai kepentingan (Hansen, 2017).

Di Indonesia penyelesaian sengketa di sektor jasa konstruksi diatur melalui UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksananya. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi diharapkan dilaksanakan dengan cepat, murah, berkepastian hukum, menjaga hubungan baik, dan tidak dibuka kepada publik. Oleh karena itu cara penyelesaian sengketa jasa konstruksi yang paling utama adalah musyawarah dengan iktikad baik untuk mencapai mufakat.

Sengketa konstruksi bisa diketahui sedari dini pada awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Namun kerap para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut abai terhadap sinyal-sinyal sengketa yang muncul pada awal pelaksanaan pekerjaan. Sengketa konstruksi dapat terjadi dari berbagai faktor, baik itu internal maupun eksternal. Adanya sengketa konstruksi jelas mengakibatkan terhambatnya suatu proyek pekerjaan konstruksi sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi negara.

Adanya Dewan Sengketa sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian sengketa konstruksi merupakan suatu ikhtiar untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa di sektor jasa konstruksi. Penerapan konsep Dewan Sengketa saat ini sudah diterapkan di beberapa paket pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR di antaranya paket pekerjaan jalan tol Cisumdawu fase III. Penggunaan Dewan Sengketa dilakukan untuk menyederhanakan proses penyelesaian sengketa yang terdapat pada paket-paket pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR.

Fungsi keberadaan Dewan Sengketa selain sebagai upaya untuk penyelesaian sengketa konstruksi, untuk mencegah sengketa konstruksi. Hal ini terdapat dalam ketentuan peraturan pelaksana dari UU Jasa Konstruksi. Namun, bagaimana mungkin Dewan Sengketa dapat mencegah sengketa konstruksi, padahal keberadaannya merupakan hal yang tidak wajib dan semuanya bergantung dari kesepakatan para pihak?

Independen

Upaya pencegahan sengketa konstruksi dapat dimulai dari awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Apabila para pihak setuju untuk membentuk dewan sengketa, maka pada saat perumusan kontrak konstruksi para pihak perlu mencantumkan hal tersebut. Pemilihan keanggotaan Dewan Sengketa harus berasal dari pihak yang independen sehingga diharapkan dapat berlaku adil karena tidak terafiliasi dengan para pihak.

Sifat independen ini merupakan jaminan untuk mencegah adanya sengketa yang berpotensi terjadi di masa depan. Sifat independen inilah yang diharapkan para pihak dalam memilih Dewan Sengketa; membuat para pihak percaya akan netralitas dalam mengatasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang berpotensi terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Permasalahannya, bagaimana menjaga Dewan Sengketa agar tetap independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

Profesional

Dewan Sengketa harus profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sepertinya kata-kata tersebut merupakan hal yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang terpilih menjadi Dewan Sengketa. Pemilihan anggota Dewan Sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak, jadi sudah seharusnya para pihak yang memilih itulah yang paling mengetahui terkait kapasitas profesionalitas dari orang yang dipilihnya. Kalau ternyata anggota Dewan Sengketa tersebut tidak mumpuni berarti merupakan kesalahan yang harus ditanggung bersama.

Pemilihan Dewan Sengketa tentunya tidak sembarangan, apalagi para pihak sudah mempercayai orang-orang pilihannya tersebut. Faktor profesionalitas memegang peran penting dalam pencegahan sengketa karena sengketa di bidang jasa konstruksi bisa dimitigasi pada awal pelaksanaan. Jika ada sengketa yang tetap timbul, maka di situlah peran Dewan Sengketa untuk meminimalisasi akibat yang ditimbulkan dari sengketa tersebut. Apabila Dewan Sengketanya tidak profesional atau dengan sengaja "melepaskan" keprofesionalitasannya, maka sudah pasti sengketa akan tetap terjadi.

Iktikad Baik

Bagaimanapun juga suatu sengketa tidak akan selesai apabila tidak ada iktikad baik dari para pihak yang berperkara. Jangankan untuk menyelesaikan atau mencegah sengketa, malahan yang terjadi memperbesar sengketa yang ada.

Iktikad baik merupakan kunci dalam mencegah maupun menyelesaikan sengketa. Sudah banyak sengketa yang berlarut-larut penyelesaiannya karena tidak adanya iktikad baik dari salah satu pihak. Bahkan sengketa tersebut sudah diputus melalui arbitrase, namun karena ada pihak yang kurang puas terhadap putusan tersebut, maka mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan guna membatalkan putusan arbitrase.

Iktikad baik merupakan hal yang harus dipegang teguh oleh para pihak termasuk Dewan Sengketa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adanya iktikad baik merupakan suatu kontrol dalam diri masing-masing individu untuk berperilaku sesuai apa yang telah menjadi kewajibannya. Sehingga iktikad baik ini sangat diperlukan dari awal pelaksanaan hingga seterusnya agar menciptakan iklim yang saling menguntungkan bagi para pihak dan juga untuk menjaga kepercayaan pada masing-masing pihak.

Sudah seyogianya dalam pelaksanaan jasa konstruksi semua pihak yang terlibat harus mengedepankan iktikad baik. Adanya iktikad baik ini akan menguntungkan bagi para pihak yang terlibat terutama dalam konteks pencegahan sengketa maupun penyelesaian sengketa jasa konstruksi. Yang selama ini terjadi adalah berlarut-larutnya penyelesaian sengketa di bidang jasa konstruksi; hal inilah yang membuat pemerintah mengambil kebijakan adanya Dewan Sengketa untuk mencegah maupun menyelesaikan sengketa.

Namun adanya Dewan Sengketa ini tidak akan maksimal apabila tidak ada iktikad baik dari para pihak dalam mencegah maupun menyelesaikan sengketa. Sebab sejatinya penyelesaian sengketa diserahkan kepada masing-masing pihak dengan musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Jadi mungkin saja keberadaan Dewan Sengketa itu bisa mencegah terjadinya sengketa sepanjang harus memegang teguh prinsip independen, profesional, dan iktikad baik.

Tentunya juga didukung oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam pekerjaan di sektor jasa konstruksi tersebut. Seperti terhambatnya pembangunan jalan tol Cisumdawu karena sengketa lahan, peran Dewan Sengketa dapat masuk ke dalam sengketa tersebut guna merumuskan langkah-langkah yang tepat bagi kontraktor maupun pemerintah untuk menyelesaikannya sehingga permasalahan yang kerap kali menjadi "momok" pembangunan jalan tol tersebut dapat diantisipasi.

Husni Muhammad Fakhruddin, S.H Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama di Kementerian PUPR

(mmu/mmu)