Kolom

Crazy Rich, Big Data, dan Isu Penundaan Pemilu

Mahir Martin, M.S - detikNews
Kamis, 14 Apr 2022 10:30 WIB
Memahami Manusia dari Big Data
Jakarta -

Saya terpukau ketika melihat angka laporan kerugian masyarakat akibat investasi bodong sepuluh tahun terakhir yang tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Angkanya fantastis, mencapai Rp 117,4 triliun.

Laporan yang dikeluarkan bulan lalu ini ramai dibicarakan setelah terkuak kasus crazy rich Bandung dan Medan. Keduanya ditangkap polisi karena dianggap melakukan penipuan. Mereka menggunakan modus judi online berkedok aplikasi trading.

Banyak masyarakat, yang digadang menjadi trader, merasa tertipu. Mereka akhirnya melaporkan aplikasi trading binary option Quotex dan Binomo. Binary option sendiri memang lebih mirip dengan judi daripada trading. Isinya, cuma menebak diantara dua pilihan.

Laporan ini menyeret nama affiliator Quotex Doni Salmanan yang dikenal dengan julukan Crazy Rich Bandung dan affiliator Binomo Ibrahim Kenz yang dikenal dengan julukan Crazy Rich Medan ke ranah kepolisian. Setelah menjalani pemeriksaan, mereka berdua akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini muncul hampir bersamaan dengan polemik isu big data yang diklaim salah seorang pejabat tinggi negara. Isu big data ini juga menyajikan angka yang fantastis sebagaimana laporan OJK.

Menurut klaim pejabat tersebut, ada big data yang menunjukkan sekitar 110 jutaan rakyat Indonesia menginginkan penundaan Pemilu 2024. Penundaan pemilu sudah barang tentu akan berakibat adanya perpanjangan masa jabatan Presiden.

Sekarang mari kita perhatikan kedua hal ini. Nyata terlihat kedua hal ini adalah produk dari ingar bingarnya media sosial. Media sosial yang telah menyihir para penggunanya.

Pada kasus penipuan trading online, media sosial digunakan sebagai alat memperdaya. Para affiliator memainkan emosi masyarakat dengan menggunakan teknik flexing di media sosial.

Dari sinilah muncul istilah crazy rich sebagai seseorang yang suka memamerkan kekayaannya. Mereka memamerkan kekayaannya hanya untuk membuat orang terpedaya dan mau mengikuti ajakan mereka.

Angka kekayaan yang fantastis dan gaya hidup mewah para crazy rich seolah telah menutup mata orang yang melihatnya. Akhirnya, mereka tidak bisa melihat sesuatu dengan pikiran jernih.

Mereka yang tak berpikir panjang dan memiliki nafsu ingin cepat kaya memutuskan untuk menjadi trader di bawah asuhan para affiliator. Alih-alih menjadi kaya, mereka justru terjebak ke dalam jeratan perjudian.

Dalam perjudian, trader yang berperan sebagai pemain akan selalu kalah. Sedangkan para affiliator akan selalu menang dan meraup keuntungan. Trader jatuh miskin, affiliator sendiri menjadi kaya raya.

Sementara itu, pada isu big data, media sosial dijadikan sebagai objeknya. Konon katanya, 110 jutaan data diambil dari aktivitas masyarakat di media sosial. Klaim ini masih diperdebatkan dan menjadi polemik di masyarakat.

Memang, di era post truth seperti saat ini, media sosial begitu memiliki pengaruh besar. Isu dan pemberitaan diperbincangkan dan diviralkan secara bebas di media sosial.

Aktivitas pegiat media sosial seolah tanpa batas. Ditambah lagi dengan tidak adanya filter, membuat media sosial makin tak jelas. Kebebasan berpendapat dan beropini yang merupakan ciri demokrasi seolah disalahartikan.

Berita hoaks bertebaran. Akun yang digunakan pun tak bisa terkonfirmasi keasliannya. Akun palsu bisa dibuat dengan berbagai cara. Akun palsu inilah yang biasa digunakan para buzzer untuk menggiring opini publik.

Ya, jika dilihat dari sisi media sosial, kasus penipuan investasi crazy rich dan isu polemik big data penundaan Pemilu 2024 ini memiliki beberapa kesamaan. Keduanya sama-sama produk media sosial dan sama-sama menunjukkan angka yang fantastis.

Namun, jika kita tilik lebih dalam, sumber angka fantastis pada keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar.

Untuk angka jumlah kerugian dari penipuan investasi bodong yang dicatat OJK adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Ada catatan lengkap dari otoritas yang memang membidanginya.

Di sisi lain, klaim jumlah big data masyarakat yang setuju penundaan Pemilu 2024 masih belum diketahui sumber jelasnya. Jadi, ini masih sebatas isu, yang bisa saja benar, bisa juga salah.

Meskipun hanya isu, polemik big data penundaan Pemilu ini patut untuk diklarifikasi. Jangan sampai, isu ini menjadi bola liar yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab.

Jika memang big data ini bisa dikonfirmasi kebenarannya, perlu ada tindak lanjutnya dari otoritas yang kompeten menanganinya.

Sebagai negara demokrasi yang berdasar hukum, pembicaraan terkait penundaan pemilu mesti di bawa ke ranah konstitusi. Artinya, isu big data perlu menjalani demokratisasi dengan alur yang sesuai konstitusi. Bisa melalui DPR, MPR, bahkan bisa juga sampai ke MK.

Alhasil, benang merah antara kasus penipuan crazy rich dan big data penundaan pemilu adalah kekuatan media sosial. Ini membuktikan betapa media sosial bisa menghasilkan produk yang mencengangkan kita.

Angka-angka fantastis tak masuk nalar dan logika dengan mudah kita dapatkan. Namun, apakah angka itu asli atau palsu terkadang perlu dipertanyakan. Oleh karenanya, kita mesti jeli untuk melihat segala produk yang dihasilkan media sosial sebelum kita benar-benar memanfaatkannya.

(mmu/mmu)