ADVERTISEMENT

Kolom

Mengatasi Kelangkaan Biosolar

Bambang Widjanarko - detikNews
Kamis, 07 Apr 2022 10:35 WIB
Pertamina ungkap faktor-faktor kelangkaan bio solar di Riau
Foto: Raja Adil Siregar
Jakarta -

Kelangkaan bahan bakar jenis Biosolar yang dimulai sejak sebulan lalu di luar Jawa belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera teratasi, bahkan daerah yang mengalami kelangkaan telah semakin meluas. Di beberapa daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa masih saja terjadi antrean panjang untuk mendapatkan Biosolar. Pengemudi truk terpaksa banyak yang sampai harus rela menginap di sejumlah SPBU demi untuk mendapatkan Biosolar.

Sebenarnya pemerintah, Pertamina, dan BPH Migas perlu berterus terang kepada masyarakat tentang apa yang sedang terjadi. Jangan semua pihak hanya berusaha mengeluarkan pernyataan berupa pembelaan terhadap institusinya masing-masing saja, namun tidak ada yang berusaha memperbaiki keadaan.

Bagi masyarakat pengguna Biosolar yang paling dibutuhkan adalah bagaimana caranya agar Biosolar selalu tersedia dan pembeli tidak perlu mengantre hingga berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mendapatkannya, daripada harus mendengar keterangan yang berbeda-beda dari pemerintah, Pertamina, dan BPH Migas.

Alternatif

Sebenarnya ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan agar kuota Biosolar bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Antara lain adalah Biosolar hanya dijual kepada semua jenis angkutan umum darat, sungai dan laut, para petani dan nelayan saja dan tidak diperuntukkan bagi semua jenis kendaraan pribadi.

Namun agar distribusi Biosolar bersubsidi bisa dilaksanakan dengan benar, pemerintah perlu membentuk satuan tugas pengawasan yang tidak hanya terdiri dari orang dari pemerintahan dan Pertamina saja, melainkan harus terdiri dari berbagai elemen yang ada di masyarakat seperti misalnya melibatkan para pemilik SPBU, Asosiasi Angkutan Orang, Asosiasi Angkutan Barang, Asosiasi Petani, Asosiasi Nelayan, dan Masyarakat Transportasi Indonesia.

Perlu juga diberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi SPBU jika ada yang terbukti menyalurkan Biosolar kepada yang tidak berhak. Atau, pemerintah harus berani mencabut subsidi Biosolar jika memang punya alasan tidak mau APBN tekor gara-gara kenaikan harga minyak dunia yang sudah hampir mencapai 100 persen (dari 65 dolar AS menjadi di atas 100 dolar AS per barel )

Alternatif selanjutnya, jika memang pemerintah tetap tidak mau mencabut subsidi namun tidak mau tekor lebih banyak lagi akibat kenaikan harga minyak dunia, maka bisa saja menetapkan misalnya hanya sanggup mensubsidi Rp 2.000 per liter saja --berarti menaikkan harga Biosolar tanpa harus melepas subsidi sepenuhnya. Daripada, harga Biosolar tetap sedangkan harga minyak dunia sudah naik sangat signifikan, sehingga subsidi pemerintah membengkak dan tidak mau APBN jebol dengan mengambil opsi mengurangi pasokan Biosolar yang justru mempersulit masyarakat yang membutuhkan.

Kita bisa belajar dari kasus minyak goreng yang membuat rakyat merasa bingung;, ketika pemerintah mencabut patokan harga eceran terendah, tiba-tiba kelangkaan berakhir dan minyak goreng segera membanjiri pasaran. Memang seperti itulah sejatinya dunia perdagangan, tidak ada orang yang mau merugi.

Bambang Widjanarko Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO ) Jateng & DIY

Simak juga 'Demi Solar, Sopir dan Nelayan Pasuruan Sampai Menginap di SPBU':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT