Kolom

Menggebu-Gebu Menerapkan EBT?

David Richardo - detikNews
Selasa, 05 Apr 2022 14:27 WIB
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengajak Pemda untuk dapat mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Energi merupakan salah satu input ekonomi terpenting dalam mentransformasi suatu negara dari negara berkembang menjadi negara maju. Tetapi, di saat yang bersamaan konsumsi energi yang berasal dari fosil dapat memberikan efek negatif terhadap lingkungan. Ada cara lain untuk menghasilkan energi yang ramah lingkungan, yaitu Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

EBT telah mendapat perhatian besar masyarakat dunia akhir-akhir ini. Berbagai kampanye untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke EBT semakin intens di media sosial. Tidak sedikit negara yang membuat kebijakan dan langkah nyata untuk beralih ke EBT, terutama negara-negara di Eropa. Bahkan, transisi dari energi fosil ke EBT sudah menjadi tren di negara-negara lainnya, termasuk negara berkembang seperti Indonesia.

Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditetapkan melalui Perpres No 22/2017 menyebutkan bahwa EBT akan menyuplai energi primer minimal sebesar 23% pada 2025 dan menjadi 31,2% pada 2050. Upaya pemerintah dalam meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional bukan berarti tanpa risiko. EBT itu sendiri memiliki biaya produksi (pembangkitan) yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan energi fosil pada umumnya. Hal ini menimbulkan beberapa risiko, di antaranya risiko fiskal, risiko neraca, dan distorsi pasar.

Risiko Fiskal

Berdasarkan RUEN, porsi minyak dalam bauran energi Indonesia ditargetkan menurun dari 24,7% pada 2025 menjadi 19,5% pada 2050, tetapi secara volume konsumsinya masih mengalami peningkatan sekitar 111% dari 2,19 juta Barrel Oil Equivalent per Day (BOEPD) pada 2025 menjadi 4,62 juta BOPD pada 2050.

Di sisi lain, porsi gas ditargetkan meningkat dari 22,4% pada 2025 menjadi 24% pada 2050 dengan volume konsumsi diproyeksikan meningkat sekitar 171% dari 1,76 juta BOEPD pada 2025 menjadi 4,79 juta BOEPD pada 2050. Dengan kata lain, walaupun pemerintah menargetkan peningkatan porsi EBT dalam bauran energi Indonesia, secara volume konsumsi energi fosil masih terbilang besar. Sepanjang 2015 - 2021 saja, rata-rata subsidi yang dialokasikan sekitar Rp 122,7 triliun per tahun.

Pada saat itu, volume BBM yang disubsidi rata-rata sebesar 17,9 juta KL per tahun dan untuk LPG bersubsidi rata-rata sekitar 8,13 juta MT per tahun. Dengan perkiraan kebutuhan konsumsi energi fosil yang semakin besar (secara volume) tentunya akan lebih membebankan APBN.

Ditambah lagi insentif dan dana yang dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan EBT di Indonesia. Dalam Naskah Akademik (NA) RUU EBT terdapat tiga opsi kebijakan fiskal dan ketiganya akan dibebankan pada APBN. Apabila ketiga opsi ditotalkan, negara akan menanggung beban tambahan di bidang energi sekitar Rp 21,4 triliun per tahunnya.

Risiko Neraca

Konsumsi energi yang tinggi karena peningkatan aktivitas ekonomi setiap tahunnya tidak mampu diimbangi dengan produksi energi domestik saja, sehingga Indonesia selalu mengimpor energi. Jenis energi yang sering diimpor, di antaranya BBM, LNG, dan LPG. Secara total, pertumbuhan impor energi rata-rata sekitar 4,8% per tahunnya.

Berdasarkan data BPS (2021) sepanjang 2015 - 2020 saja, Indonesia mengimpor energi dengan rata-rata US$ 22.28 miliar per tahun atau sekitar Rp 320,5 triliun per tahun (dengan kurs Rp 14.385,75/dolar AS). Bahkan, pada 2050, kendati porsi EBT sudah mendominasi (31,2%) rasio impor energi masih cukup tinggi sekitar 33%. Artinya, Indonesia masih tetap mengimpor energi dengan volume yang jauh lebih banyak dan ini akan berpotensi pada keseimbangan neraca.

Distorsi Pasar

Environmental Kuznet Curve (EKC) menggambarkan hubungan antara degradasi lingkungan hidup (emisi karbon) dengan pendapatan per kapita suatu negara yang membentuk kurva U terbalik. Pada tahap awal pembangunan, suatu negara akan berfokus pada peningkatan pendapatan per kapita yang disertai dengan peningkatan degradasi lingkungan (emisi). Kemudian, pada titik balik tertentu akan peningkatan pendapatan per kapita negara tersebut akan berjalan beriringan dengan pemulihan lingkungan hidup atau penurunan emisi karbon.

Berdasarkan kajian ReforMiner Institute, titik balik EKC negara-negara di Eropa rata-rata terjadi pada saat PDB per kapita mereka telah mencapai lebih dari US$ 30.000 per kapita. Amerika Serikat sendiri yang telah memiliki level kesejahteraan cukup tinggi relatif belum memberikan perhatian besar terhadap pengembangan EBT. Porsi EBT-nya pada 2020 tercatat hanya sekitar 12% terhadap total konsumsi energi. Padahal, PDB per kapita Amerika Serikat mencapai US$ 64.000 per kapita.

Lain halnya dengan Indonesia, pendapatan per kapita baru sekitar US$ 3.900 per kapita pada 2020 atau hanya 6% dari pendapatan per kapita Amerika Serikat. Dengan kata lain, ketika porsi EBT Amerika Serikat dalam bauran energi mereka baru sekitar 12%, sedangkan Indonesia memaksakan diri untuk mencapai porsi 23% pada 2025 nanti dalam bauran energi primer nasional dapat dikatakan tidak proporsional.

Akibatnya terjadi distorsi pasar yang menghambat proses pertumbuhan ekonomi Indonesia karena terlalu dini untuk mengadopsi teknologi berkarbon rendah yang berbiaya tinggi. Ini patut disayangkan mengingat negara-negara maju tersebut telah menggunakan energi fosil sebagai basis energinya selama lebih dari 200 tahun sejak revolusi industri abad ke-18.

Di sisi lain, pemerintah juga mencanangkan penghapusan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) secara total hingga 2060. Hasil simulasi ReforMiner Institute, apabila seluruh PLTU digantikan dengan panas bumi (PLTP), rata-rata biaya pembangkitan listrik akan meningkat menjadi Rp 3.346/kWh atau sekitar 11,55 %. Sedangkan, jika digantikan dengan tenaga surya (PLTS), rata-rata biaya pembangkitan listrik akan meningkat menjadi Rp 9.867/kWh atau membengkak sebesar 228,94%.

Bagi perekonomian Indonesia, dampaknya sangat besar karena sekitar 70% PDB Indonesia ditopang oleh sektor ekonomi yang padat listrik. Beberapa sektor tersebut, seperti industri pengolahan, perdagangan, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, serta sektor jasa-jasa. Harga-harga secara umum akan meningkat dan dapat menurunkan daya beli masyarakat. Distorsi seperti ini harus dapat diantisipasi agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

(mmu/mmu)