Kolom

Perang dan Matinya Politik

Asep Gatara - detikNews
Jumat, 01 Apr 2022 14:48 WIB
Perundingan antara Rusia dan Ukraina digelar di Turki. Menyikapi negosiasi tersebut, sejumlah warga di Turki gelar aksi menolak perang.
Foto: Dilara Senkaya/Reuters
Jakarta -

Sejak invasi Rusia ke Ukraina, 24 Februari 2022, perang telah berlangsung selama satu bulan lebih. Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim perang akan berlangsung hanya satu pekan. Selain itu, perang hanya akan diarahkan pada instalasi-instalasi militer, termasuk pasukan perang di dalamnya (misi demiliterisasi). Namun kenyataannya, perang terus berkobar dan telah menyasar instalasi-instalasi publik serta warga dan banyak memakan korban manusia tak berdosa, termasuk perempuan dan anak-anak.

Bukan tidak ada sama sekali upaya dari kedua belah pihak untuk segera mengakhiri perang. Selain meningkatkan eskalasi penyerbuan Rusia di satu pihak dan eskalasi perlawanan Ukraina di pihak lain, juga ada sejumlah upaya dialog yang telah kedua belah pihak lakukan dan upayakan. Yaitu, pertemuan di Belarus yang dihadiri sejumlah pejabat di bawah menteri (28/2), pertemuan di Turki yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba (10/3), dan pertemuan-pertemuan ataupun komunikasi-komunikasi lainnya.

Hemat saya, upaya-upaya yang disebut belakangan (upaya dialog) menjadi babak penyelesaian konflik yang paling berharga. Terutama berharga karena perang yang tengah berlangsung cenderung semakin brutal, barbar, dan bisa memancing perang-perang besar lainnya.

Antara rimba dan budaya

Dalam tata pergaulan bangsa-bangsa, perang memang acap dipilih ketika sarana mencapai tujuan berupa nilai-nilai langka seperti kehormatan, kekuasaan, dan kekayaan mengalami kebuntuan. Selain itu, perang juga kerap dipilih menjadi jalan pintas ketika jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dinilai terlalu panjang dan banyak ranjau-ranjau pengkhianatan.

Sebenarnya tersedia ragam pilihan cara dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Namun demikian, secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua mekanisme, yaitu mekanisme rimba dan mekanisme budaya.

Mekanisme rimba lebih mengedepankan proses alamiah seperti siapa yang kuat maka mereka yang menang. Perang menjadi salah satu contoh dari mekanisme rimba. Mekanisme yang banyak berlaku di masa purba (zaman ribuan atau jutaan tahun yang lalu) dan iklim hutan belantara dengan dalil umumnya untuk bertahan hidup adalah menyerang atau diserang, membunuh atau dibunuh.

Hingga era modern, termasuk era imperialisme dan kolonialisme, perang masih terus banyak dipilih dan ditempuh. Selama era tersebut perang banyak digunakan untuk ekspansi teritorial di satu pihak, dan perlawanan untuk gerakan kemerdekaan di pihak lain. Lalu era pasca kolonialisme, perang lebih banyak digunakan sebagai salah satu sistem pertahanan negara.

Sedangkan mekanisme budaya lebih mengedepankan proses budi dan daya dalam merespons lingkungan. Seperti memproduksi aturan-aturan atau hukum dalam merawat jagat (alam semesta dan tatanan dunia/negara) dan mentaati serta menegakkannya. Di sini siapa yang mampu dan mau memproduksi, mentaati, dan sekaligus menegakkannya maka mereka yang sesungguhnya pemenang.

Politik menjadi salah satu contoh produk budaya yang membersamai perang dan pelan tapi pasti ia mulai banyak dipilih dalam usaha mencapai tujuan. Cara dan sarana kehidupan publik yang mengedepankan keadaban. Pengelolaan kehidupan bangsa di atas keragaman dan kebaikan bersama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, hukum (konstitusi), dan dialog.

Maka, perang sesungguhnya bukanlah politik, karena politik adalah kemanusiaan, demokrasi, hukum, dan dialog. Dalam perang, semua itu sulit ditemukan secara tegak lurus. Perang itu identik anti-kemanusiaan, anti-demokrasi, anti-hukum, dan anti-dialog.

Menghidupkan kembali politik

Perang Rusia-Ukraina telah membuka mata pengetahuan publik bahwa saat ini muncul gejala di mana perang mengalami tren kebangkitan. Yang berarti kalau dibiarkan kita akan dipaksa untuk kembali ke masa "purba baru" dan iklim tata pergaulan global ala hutan belantara.

Sementara politik berada di ambang kemunduran atau bahkan kematian. Yang berarti matinya rasa dan nilai kemanusiaan, demokrasi, hukum, dan dialog. Ia harus tersungkur oleh terkaman kejam cakar angkara perang.

Oleh karena itu, upaya untuk kembali ke jalan politik adalah langkah yang niscaya. Jalan untuk menghidupkan kembali iklim jagat yang serba berkeadaban.

Tentu jalan politik yang dibutuhkan adalah politik inklusif, inovatif, dan transformatif-humanis. Politik yang senantiasa menawarkan pandangan dan sikap terbuka serta jujur, mengedepankan cara-cara baru, melahirkan solusi kongkrit, dan sekaligus menghadirkan proses perubahan sosial yang berkemanusiaan dan berkelanjutan.

Dalam merespons upaya-upaya politik agar segera menghentikan perang terdapat sejumlah agenda yang layak dipertimbangkan. Di antaranya, pertama, Rusia dan Ukraina yang tampak tengah mencari jalan dialog didorong oleh segala pihak, termasuk oleh Indonesia, menunjukkan kesungguhan dan komitmen baru tentang hidup berdampingan secara damai. Komitmen yang didasari oleh semangat rekonsiliasi menyeluruh.

Dengan semangat itu, kedua belah pihak sama-sama membuat peta jalan baru menuju perdamaian abadi. Misalnya, Ukraina memberikan kepastian dan penjaminan bahwa tidak akan pernah membiarkan adanya ancaman global, seperti kekuatan NATO, yang tumbuh di negaranya bagi keamanan dan kedaulatan Rusia, dan secara bersamaan Rusia harus segera keluar dari wilayah invasi di Ukraina. Ganjarannya, Ukraina akan terjaga kedaulatannya secara utuh, dan secara bersamaan Rusia memiliki jaminan terjaganya keamanan negara serta terawatnya pengaruh Rusia di sejumlah kawasan.

Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi induk kerjasama masyarakat internasional dituntut untuk lebih proaktif dan memperkuat peran-peran politiknya. Terutama peran mewujudkan perdamaian, penyelesaian konflik bersenjata, dan bantuan kemanusiaan di medan perang Rusia-Ukraina.

PBB mestinya mampu dan mau memosisikan kembali (reposisi) sebagai ruang besar permusyawaratan negara-negara dalam menyelesaikan segala perselisihan dengan semangat persaudaraan, kebersamaan, dan kesetaraan global.

Berkaitan dengan itu, seharusnya tidak bolah ada lagi anggota PBB yang merasa paling berjasa dan karenanya memiliki peran yang istimewa. Maka, "hak veto" yang selama ini membayangi kebersamaan dan kesetaraan seluruh anggota-anggota PBB tidak lagi relevan dan karenanya harus dihapuskan.

Segala keputusan PBB tentang kemanusiaan dan kedamaian dunia, selain mendorong adanya kemufakatan dalam mengambil keputusan juga memperhatikan dinamika dan perbedaan pandangan yang lazimnya ditentukan melalui pemungutan suara. Mekanisme yang melihat setiap suara anggota PBB memiliki bobot yang sama.

Upaya dan agenda di atas sejatinya menjadi momentum bagi politik, melalui para akademisi, institusi dan aktor-aktornya, untuk tetap hidup dengan benar-benar bisa sebagai sumber pengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina dan konflik-konflik sejenis lainnya. Lebih dari itu, saatnya juga politik membuktikan diri bisa terus hadir bagi jagat yang bermartabat berdasarkan kemanusiaan hakiki, kemerdekaan bangsa-bangsa, kedamaian abadi, dan keadilan global.

Asep Sahid Gatara Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung; Wakil Ketua Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL)

(mmu/mmu)