Kolom

"Calo Legal" Layanan Keimigrasian

Ardi Permana - detikNews
Jumat, 01 Apr 2022 11:15 WIB
Ilustrasi Paspor Indonesia
Foto: detikcom/Ari Saputra
Jakarta -
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak, termasuk dalam penyelenggaraan layanan keimigrasian. Keberadaan penyedia jasa konsultasi dan bantuan bagi pemohon layanan keimigrasian yang tidak profesional dan akuntabel telah merugikan pemohon layanan keimigrasian. Oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan keimigrasian, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2021 tentang Konsultan Keimigrasian yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM pada 17 September 2021.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa Konsultan Keimigrasian adalah orang yang memberi pelayanan jasa keimigrasian yang telah mengikuti pelatihan pelaksana jasa keimigrasian dan dinyatakan lulus. Konsultan Keimigrasian inilah yang nantinya dapat memberikan jasa pengurusan layanan di bidang Keimigrasian yang meliputi layanan visa, paspor, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lain. Berbeda dengan "calo" yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia yang sering kali memberikan janji palsu atau bohong, wanprestasi terhadap klien, sampai dengan memotong antrean dan terkadang ada unsur paksaan kepada klien/pemohon layanan keimigrasian.

Angin Segar

Layanan keimigrasian pada saat ini tidak lagi hanya dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat mengakses teknologi informasi secara mandiri, namun juga terdapat segmen masyarakat dan korporasi yang membutuhkan advis dan asistensi dalam mendapatkan layanan keimigrasian. Sebagai benchmarking, untuk membantu mengatasi kebutuhan tersebut pada negara-negara lain dikenal adanya licensed agency, immigration consultant, atau immigration agent yang ditunjuk oleh pemerintah guna mempermudah masyarakat atau orang asing dalam mengakses layanan keimigrasian secara efektif dan efisien.

Keberadaan Konsultan Keimigrasian ini tentunya akan menjadi angin segar bagi para masyarakat yang membutuhkan advis dan asistensi layanan keimigrasian atau bagi masyarakat yang tidak yakin, tidak percaya diri, atau bahkan malas untuk mengurus sendiri permohonan layanan keimigrasian. Berdasarkan Permenkumham No 35 Tahun 2021 ini dijelaskan bahwa Konsultan Keimigrasian menyediakan jasa konsultasi dan pemberian bantuan bagi pemohon layanan keimigrasian yang terdiri atas warga negara Indonesia, orang asing dan penjaminnya.

Layanan keimigrasian yang dilakukan oleh Konsultan Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan kuasa dari pemohon dan harus diwadahi dalam Kantor Konsultan Keimigrasian yang dapat berbentuk perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, kantor hukum, biro perjalanan wisata, biro perjalanan ibadah umroh dan haji khusus, agen perjalanan wisata, agen perjalanan ibadah umroh dan haji khusus, jasa impresariat/promotor atau biro perjalanan lainnya.

Kantor Konsultan Keimigrasian dapat memiliki wilayah kerja di wilayah Indonesia dan/atau luar negeri dengan terlebih memenuhi syarat berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian serta memiliki sarana dan prasarana yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi setelah melakukan pendaftaran.

Syarat Pendaftaran

Pendaftaran kantor Konsultan Keimigrasian dapat diajukan baik secara elektronik atau non-elektronik kepada Direktur Jenderal dengan mengisi data dan melampirkan:
(a). surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal yang ditandatangani pimpinan perusahaan.
(b). KTP dan NPWP pimpinan perusahaan.
(c). rekening koran atau buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir sebesar Rp 2.000.000.000 bagi pendaftaran kantor Konsultan Keimigrasian yang memiliki wilayah kerja meliputi seluruh Wilayah Indonesia, Rp 1.000.000.000 bagi pendaftaran kantor Konsultan Keimigrasian yang memiliki wilayah kerja dalam 1 (satu) provinsi dan Rp 5.000.000.000 bagi pendaftaran kantor Konsultan Keimigrasian yang memiliki wilayah kerja dalam 1 (satu) provinsi dan luar negeri.
(d). Nomor Induk Berusaha.
(e). bukti kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama kantor.
(f). surat keterangan mempekerjakan Konsultan Keimigrasian yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus; (g). sertifikat pelatihan Konsultan Keimigrasian.
(h). akta perusahaan terbaru.

Selain itu terdapat tambahan persyaratan dokumen bagi calon Kantor Konsultan Keimigrasian yang berbentuk perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, yaitu harus melampirkan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan bagi calon Kantor Konsultan Keimigrasian yang berbentuk biro perjalanan wisata, biro perjalanan ibadah umroh dan haji khusus, agen perjalanan wisata, agen perjalanan ibadah umroh dan haji khusus, serta biro perjalanan lainnya harus melampirkan sertifikat usaha pariwisata.

Pelatihan

Untuk mewujudkan Konsultan Keimigrasian yang profesional dan memiliki pemahaman mengenai peraturan dan kebijakan di bidang Keimigrasian, diperlukan Pelatihan Konsultan Keimigrasian yang memungkinkan peserta untuk memperoleh kompetensi dan wawasan di bidang Keimigrasian. Dalam menyelenggarakan pelatihan konsultan keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi hukum.

Pendaftaran peserta pelatihan Konsultan Keimigrasian diajukan melalui permohonan secara elektronik atau non-elektronik kepada Direktur Jenderal dengan mengisi data dan melampirkan surat permohonan mengikuti pelatihan Konsultan, Daftar Riwayat Hidup yang memuat riwayat pengalaman kerja dan riwayat pendidikan, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, SKCK yang diterbitkan oleh Polri, pasfoto berwarna terbaru dan surat pernyataan tidak berstatus sebagai ASN atau TNI atau Polri. Kemudian peserta yang telah mengikuti pelatihan Konsultan Keimigrasian dan dinyatakan lulus akan diberikan bukti kelulusan.

Kewajiban dan Larangan


Permenkumham No 35 Tahun 2021 tentang Konsultan Keimigrasian ini sudah mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, dengan demikian seluruh kantor/perusahaan/biro perjalanan sudah bisa mendaftarkan untuk menjadi sebuah Kantor Konsultan Keimigrasian.

Konsultan Keimigrasian memiliki kewajiban untuk memberikan jasa konsultansi di bidang Layanan Keimigrasian, melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait permohonan Layanan Keimigrasian terkecuali apabila dibutuhkan dalam kepentingan pemeriksaan, memberikan laporan bulanan secara akurat mengenai pelayanan keimigrasian yang diberikan, melaporkan perpindahan alamat kantor, perpindahan Konsultan Keimigrasian, dan/atau perubahan susunan organisasi, memastikan kebenaran data dan informasi dalam permohonan atau pengurusan Layanan Keimigrasian dan memberikan data dan informasi yang sebenar-benarnya mengenai pendaftaran Konsultan Keimigrasian. Selain itu Konsultan Keimigrasian dilarang melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

Sanksi


Bagi Kantor Konsultan Keimigrasian yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Permenkumham No 35 Tahun 2021 tentang Konsultasi Keimigrasian maka akan dihadapkan dengan Sanksi administratif yang terdiri atas: a. teguran tertulis; b. pengenaan denda administratif; c. pembinaan Keimigrasian terhadap pimpinan Konsultan Keimigrasian; d. pembekuan sementara izin pelayanan pengurusan Layanan Keimigrasian selama 6 (enam) bulan; e. penyegelan izin pelayanan pengurusan selama 1 (satu) tahun; dan f. pencabutan penetapan Direktur Jenderal

Penjatuhan sanksi administratif pembinaan Keimigrasian terhadap pimpinan Konsultan Keimigrasian, pembekuan sementara izin pelayanan pengurusan Layanan Keimigrasian selama 6 (enam) bulan, penyegelan izin pelayanan pengurusan selama 1 (satu) tahun dan pencabutan penetapan Direktur Jenderal hanya dapat dilakukan dilakukan oleh Direktur Jenderal. Sedangkan Penjatuhan sanksi administratif teguran tertulis dan pengenaan denda administratif dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi pada Kantor Wilayah atau Kantor Imigrasi. Namun demikian Penjatuhan sanksi administratif oleh Pejabat Imigrasi pada Kantor Wilayah atau Kantor Imigrasi dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.

Sebuah Profesi

Sepertinya hal nya Ikatan Konsulen Pajak Indonesia (IKPI) yang sudah eksis terlebih dahulu di Indonesia, keberadaan Konsultan Keimigrasian yang dihadapkan dengan tuntutan globalisasi dan perkembangan kemudahan di bidang investasi membuat kebutuhan masyarakat akan layanan Keimigrasian menjadi semakin meningkat dan tersegmentasi. Oleh karenanya diharapkan ke depannya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dapat menjembatani dibentuknya Ikatan Konsultan Keimigrasian Indonesia yang berbentuk Perkumpulan berbadan hukum untuk menjadikannya asosiasi Konsultan Keimigrasian yang mandiri dan profesional.

Ardi Permana, S.H
Analis Keimigrasian Ahli Pertama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

(mmu/mmu)