#2024Gantian

Pergantian kekuasaan di dalam negara demokratis bukanlah semata-mata seremonial atau pesta tanpa tujuan. Pembatasan kekuasaan baik dalam hal pembagian kekuasaan seperti trias politika maupun pembatasan masa jabatan merupakan kendali untuk tidak tergelincir ke bentuk otoritarianisme.

Propaganda penundaan pemilu 2024 mencederai prinsip demokrasi yakni pembatasan kekuasaan. Tidak ada kekuasaan yang tak terbatas baik dari waktu maupun otoritas, dan Pemilu setiap lima tahun serta pembatasan untuk hanya bisa 2 periode merupakan pengejawantahan semangat demokrasi ini.

Selain alasan demokrasi, #2024Gantian digulirkan karena alasan atau lebih tepatnya alibi propagandis dan agitator penundaan pemilu 2024 dapat dibantah dengan mudah. Alasan pertama agitasi penundaan pemilu 2024 adalah ekonomi. Ekonomi kini tengah menggeliat dengan pemasukan dari sektor pariwisata, energi dan tambang dimana yang pertama adalah berkah meredanya Covid-19 dan yang dua terakhir kita mendapatkan rezeki dari perang di benua biru.

Alibi berikutnya adalah Covid-19 menjadikan pemilu 2024 berisiko terhadap kesehatan rakyat Indonesia. Klaim ini berlawanan dengan logika di pilkada 2020 dan seakan-akan mengabaikan kerja keras pemerintahan Presiden Jokowi yang dipersepsi warga mampu mengendalikan pandemi Covid-19. Alibi kehendak rakyat juga kandas dengan keengganan membuka big data yang diklaim sebagai bukti dukungan rakyat untuk menunda pemilu 2024.

Propaganda penundaan Pemilu 2024 diorkestrasi oleh lingkaran terdekat Presiden Jokowi dengan berbagai alibi antara lain ekonomi, covid, dan kehendak rakyat. Dalam persuasi, kredibilitas komunikator adalah salah satu senjata untuk membujuk dan mempengaruhi sikap audiens. Komunikator penundaan Pemilu 2024 seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menkomarves Luhut Panjaitan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga bisa dideduksikan bahwa pengaruh propaganda penundaan pemilu 2024 ini akan memiliki efek besar.

Untuk melawan propaganda penundaan pemilu 2024 yang dengan jahat mencederai demokrasi dan amanat konstitusi, saya menginisiasi #20204Gantian. #2024Gantian merupakan sebuah bentuk dukungan untuk masyarakat yang menentang penundaan Pemilu dan sekaligus peringatan untuk penguasa bahwa ada konstitusi yang harus dipatuhi, ada semangat demokrasi yang harus dijalankan, dan ada pemimpin masa depan Indonesia yang harus diwujudkan melalui pergantian kepemimpinan nasional, serta menunjukkan kalau rakyat Indonesia adalah rakyat yang cerdas sehingga tidak bisa dipermainkan dengan cara-cara seperti ini.

#2024Gantian tidak hanya merupakan tagar di media sosial untuk melawan propaganda jahat. Namun tagar ini adalah simbol perlawanan terhadap kecurangan. Kecurangan terhadap konstitusi dan kesepakatan bernegara yang telah dirumuskan oleh founding fathers kita. Tagar ini juga merupakan bukti usaha untuk mengawal hal-hal teknis yang kini mengancam keberlangsungan pemilu 2024 seperti penetapan anggaran pemilu dan aturan teknis PLT kepala daerah yang sampai kini belum kelihatan hilalnya.

Sebetulnya pihak yang paling diuntungkan dari wacana penundaan Pemilu 2024 adalah Presiden Jokowi. Maka dari itu kita semua menunggu pernyataan tegas dari beliau bila Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Menurut saya Presiden Jokowi harus segera menyampaikan pernyataan tersebut untuk memperkuat statement beliau sebelumnya yang menyatakan akan taat pada konstitusi, sehingga dapat meredam spekulasi dari orang-orang di sekitarnya.

Saya yakin Indonesia sebagai bangsa yang besar tidak pernah dan tidak akan pernah kehabisan pemimpin yang bisa menghadirkan ide dan gagasan baru untuk memajukan Indonesia. Saya juga masih yakin bahwa penundaan Pemilu tidak akan terjadi karena KPU dan pemerintah telah menyepakati tanggal pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024.

Pemerintah seharusnya bisa mendengar suara masyarakat. Kita sudah sering berada di posisi sebagai pendengar pemerintah, yang jadi masalah adalah kita tidak pernah tahu apakah pemerintah mendengarkan kita atau tidak. Dengannya saya berharap agar penguasa dapat mendengar suara-suara yang muncul dari masyarakat, suara-suara yang menyuarakan #2024Gantian.

Hendri Satrio

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI