.webp)
Pemerintah telah melakukan seleksi akhir calon-calon Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tahapan selanjutnya DPR akan segera melakukan pengambilan keputusan atas calon-calon Komisioner OJK. Saya percaya pemerintah melalui panitia seleksi calon Komisioner OJK telah menyaring dan memilih putera-puteri bangsa yang terbaik yang akan menjadi nakhoda OJK lima tahun ke depan.
Melihat deretan nama-nama yang diajukan pemerintah untuk menjadi calon-calon Komisioner OJK adalah mereka yang memang telah malang melintang, memiliki pengalaman, dan reputasi yang baik pada industri jasa keuangan Indonesia. Di luar urusan nama-nama yang kapasitasnya tidak kita ragukan lagi. Kita perlu membaca tantangan industri keuangan kita ke depan. Atas pembacaan itulah kita lebih memudahkan OJK menempatkan peran dan posisinya.
Pertumbuhan industri keuangan di Indonesia sangat menjanjikan. Pada tahun 2021 aset industri keuangan Indonesia mencapai lebih dari Rp 19.400 triliun. Ceruk pasar keuangan Indonesia sangat besar, dan masih belum terlalu dalam. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, indeks inklusi keuangan Indonesia masih di level 76 persen pada tahun 2020, sementara Malaysia telah mencapai 85 persen dan Thailand 82 persen pada tahun 2017.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun inklusi keuangan kita tumbuh positif secara signifikan, namun jarak indeks inklusi keuangan kita dengan indeks literasi keuangan kita masih jauh. Indeks literasi keuangan kita masih di level 38 persen, jauh di bawah indeks inklusi keuangan. Masih rendahnya indeks literasi keuangan dibanding indeks inklusi keuangan kita mengibarkan maraknya berbagai kasus yang menggunung di jasa keuangan. Tahun lalu aduan kasus ke OJK terkait pinjaman online (pinjol) saja mencapai lebih dari 19.711 kasus.
 Ketua Banggar DPR 2019-2024 Said Abdullah (Foto: dok. Istimewa) |
Pada sisi investasi, Kominfo tahun lalu telah melakukan takedown layanan investasi online, termasuk yang menggunakan robot trading seperti Binomo dan Binary Option. Karena rendahnya literasi keuangan rakyat, mereka menyedot dana nasabah (publik) hingga triliunan rupiah.
Kita juga masih menghadapi berbagai serbuan produk jasa keuangan criptocurrency seperti Bitcoin yang tidak ada undelying-nya. Banyak warga kita yang telah main produk criptocurrency, dan bahkan membuat produk serupa baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk warga kita. Belum adanya payung regulasi yang cukup mengenai criptocurrency, tetapi sebagian rakyat kita menggunakan produk tersebut, baik untuk capital gain maupun pembayaran terbatas, situasi ini mendorong risiko terhadap investasi mereka.
Indonesia berpenduduk muslim terbanyak di dunia. Seharusnya produk keuangan syariah cukup menjanjikan tumbuh besar di Indonesia. Namun kinerja keuangan syariah kita masih sangat rendah, jauh di bawah jasa keuangan lainnya. Indeks keuangan syariah kita masih 9,1 persen. Tantangan ke depan bagi OJK adalah mendorong produk produk keuangan syariah makin diminati oleh pasar kita di dalam negeri.
Jika kita timbang struktur PDB kita, pelaku utama dari PDB kita adalah UMKM, karena berkontribusi lebih dari 61 persen PDB. Namun akses keuangan UMKM kita ke industri jasa keuangan masih rendah. UMKM hanya mendapatkan dana murah dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan oleh pemerintah. Jika hanya bertumpu pada KUR tentu keterjangkaunnya sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah pelaku UMKM kita yang mencapai 64 juta.
Regulator seperti OJK sangat penting untuk mendorong akses dana murah, dan mudah bagi para pelaku UMKM merupakan agenda yang penting. Apalagi terhadap pelaku-pelaku UMKM yang berkontribusi pada pengembangan ekspor nasional, baik secara langsung maupun tak langsung.
Penetrasi teknologi informasi ke seluruh penjuru dunia makin tak terelakkan. Teknologi informasi bagaikan pisau bermata ganda, jika ditempatkan sebagai piranti pendukung pada jasa keuangan dengan benar, maka akan sangat menopang tumbuhnya jasa keuangan. Sebaliknya teknologi informasi juga sangat mungkin jadi vehicle bagi tindak kejahatan, banyak beragam cyber attack yang bisa terjadi pada industri jasa keuangan. Sebagai regulator OJK sangat penting untuk terus melakukan uji protokol keamanan ke masing-masing pelaku industri jasa keuangan secara reguler.
Kita juga berkali-kali mendapatkan pelajaran terhadap berbagai kasus pada jasa keuangan, khususnya pada sektor perbankan yang mengancam stabilitas sistem keuangan kita. Kejahatan pada sektor jasa keuangan yang sistematis dan terstuktur tentu akan makin canggih. Oleh sebab itu kita perlu terus menguji dan menyempurnakan sistem keuangan kita untuk tahan terhadap guncangan. OJK sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) adalah organ utama yang seharusnya memiliki kemampuan deteksi turbolensi pada industri jasa keuangan kita.
1. Melakukan percepatan literasi dan inklusi keuangan Indonesia. Rendahnya tingkat literasi keuangan menyuburkan berbagai praktik moral hazard dalam industri keuangan. Dengan membaiknya tingkat literasi keuangan rakyat kita harapkan menurunkan berbagai tindakan moral hazard pada industri keuangan, karena rakyat memiliki self mechanism untuk melakukan cek atas legalitas dan kelayakan layanan oleh industri keuangan. Kita harapkan pada lima tahun ke depan literasi keuangan Indonesia mencapai diatas 90 persen, dan literasi keuangan syariah Indonesia mencapai 50 persen. Selain itu target inklusi keuangan mencapai 100 persen, dan inklusi keuangan syariah mencapai 75 persen.
2. OJK perlu mengusahakan aliran dana murah, khususnya terhadap para pelaku UMKM. Sehingga transmisi keuangan ke sektor rill, khususnya pada lapis bawah makin menguatkan aktor-aktor pelaku ekonomi menengah bawah. Selain melalui sektor perbankan yang banyak mengambil segmen UMKM, seperti BRI, OJK perlu melakukan pertimbangan mendalam untuk membentuk bursa saham yang dikhususkan untuk mendorong tumbuhnya likuiditas pada UMKM.
3. Bersama dengan anggota KSSK lainnya, OJK perlu untuk terus menyempurnakan regulasi yang antisipatif, dan mitigatif terhadap ancaman stabilitas sektor keuangan. Serta mampu membangun sistem yang mudah dan murah untuk program restrukturisasi jasa keuangan bila diperlukan, sebagai konsekuensi dari penanganan atas kegagalan pada jasa keuangan tersebut.
4. OJK perlu terus melakukan dan mengembangkan audit sistem terhadap pelaku-pelaku pada industri jasa keuangan. Langkah ini untuk menguatkan perlindungan terhadap jasa konsumen yang tangguh, langkah ini semata mata untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap layanan pada industri jasa keuangan. Termasuk memberikan sistem pengaduan konsumen yang mudah, responsif, dan solutif.
5. OJK perlu terus meningkatkan kerja sama global di kalangan monetary and financial authority dari berbagai negara. Kerja sama ini penting untuk meningkatkan pertukaran informasi, serta pengawasan industri jasa keuangan yang produk-produknya telah beroperasi di banyak negara (melintas yuridiksi), serta pertukaran pengalaman best practice dalam penanganan kasus-kasus pada industri jasa keuangan.
6. Dengan kewenangan yang sangat besar, seluruh sumber daya manusia dan sumber daya pendukung lainnya sangat penting untuk terus ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya ini sebagai syarat mutlak untuk menjawab tugas dan tantangan OJK ke depan yang tidak mudah. Termasuk kebutuhan untuk mengembangkan organisasi yang adaptif terhadap berbagai tuntutan perubahan pada masa mendatang.
Semoga pandangan ini makin mendorong OJK sebagai kelembagaan negara yang makin optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi ke depan.
MH Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR
(jbr/fjp)
