.webp)
Harga minyak goreng terus digoreng, indikasinya sekalipun telah dilakukan operasi pasar sejak 14 Februari 2022. Pertanyaannya, kalau produksi Crude Palm Oil (CPO) Indonesia sebagai bahan baku minyak goreng terbesar di dunia, mengapa pemerintah sampai saat ini belum berhasil mengendalikan pasokan dan harga minyak goreng.
Target harga Eceran Tertinggi minyak goreng bermerek yang dipatok pemerintah Rp 14 000 per kg tidak pernah tercapai. Bahkan harga minyak goreng curah di Kendari ,mencapai Rp 43 000/kg, sedangkan yang bermerek mencapai Rp 53 000/kg.
Fakta lapangan ini membuktikan bahwa operasi pasar minyak goreng a priori masih jauh dari sasaran yang ingin dicapai. Diprediksi, gejolak ini akan terus berlanjut sampai bulan Ramadhan dan hari raya idul fitri, rakyat kecil menjadi korban keganasan sistem rantai pasok yang tidak berhasil dikendalikan pemerintah. Pertanyaannya, mengapa kelangkaan pasokan dan harga minyak goreng semakin liar tidak terkendali, sekalipun pemerintah sudah melakukan penambahan alokasi untuk operasi pasar?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bukan masalah supply and demand
Tidak ada argumen sedikitpun bahwa kelangkaan minyak goreng akibat pasokan yang terbatas. Logikanya dengan produksi minyak goreng sekitar 6,067 juta ton dan kebutuhan sekitar 5,969 juta ton, stok awal tahun 2022 sebesar 618 ribu ton. Proyeksi kebutuhan minyak goreng sampai dengan Mei 2,735 juta ton sedangkan suplainya 2,78 juta ton. Neraca ini menunjukkan bahwa cadangan minyak goreng terus tergerus.
Implikasinya, penimbunan dalam jumlah sedikit saja, secara langsung akan direspon pasar dengan melambungnya harga di lapangan. Tertangkapnya penimbun di lapangan oleh masyarakat maupun satgas pangan memperkuat dugaan bahwa para pemburu rente merespon neraca minyak goreng nasional yang semakin tipis surplusnya.
Apabila kondisi berlangsung normal, maka pemenuhan kebutuhan minyak goreng hanya bisa dilakukan untuk 1-2 bulan ke depan. Ironisnya, Malaysia sebagai negara produsen CPO terbesar ke 2 tidak mengalami kelangkaan pasokan dan bahkan harga minyak goreng jauh lebih murah dibandingkan harga di Indonesia.
Kali ini Pemerintah cq Kementerian Perdagangan tidak bisa menyalahkan Kementerian Pertanian seperti dalam kasus beras. Semua pihak sepakat bahwa pasokan berlebih. Fakta ditemukannya penimbunan minyak goreng di beberapa tempat, menunjukkan bahwa pasokan minyak goreng sedang digoreng habis oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pertanyaannya, kalau operasi pasar sudah dilakukan tetapi ketersediaan minyak goreng masih kurang, harga konsisten tinggi, antrean masyarakat terus mengular. Lalu, di mana minyak goreng operasi pasar itu berada? Benarkah operasi pasar mengalami kebocoran sehingga tidak berpengaruh nyata terhadap pasokan dan harga minyak goreng di lapangan? Siapa yang menguasai dan siapa yang bermain dan mengeruk keuntungan akibat sistem rantai pasok yang tidak berhasil dikendalikan pemerintah? Aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan Tugas Pangan dan Bareskrim perlu memberikan atensi khusus untuk menemukan dan menangkap aktor intelektual, dalang, sutradara dan memberikan hukuman yang setimpal. Perbuatan penimbunan dan penggorengan pasokan dan harga minyak goreng ini mengkriminalisasi rakyat miskin, UMKM (warung makan, penjual gorengan), pekerja lepas yang saat ini masih terdampak pandemi.
Monitoring cadangan minyak goreng di setiap gudang baik milik pemerintah maupun swasta harus dilakukan. Zaman serba digital tentu up date real time memungkinkan cadangan minyak goreng dapat diketahui kondisinya. Secara simultan satgas pangan harus memantau titik rawan pasokan dan harga minyak goreng agar dapat dilakukan deteksi dini untuk mitigasi risiko yang ditimbulkan. Kelangkaan pasokan minyak goreng dan melambungnya harga minyak goreng membuktikan bahwa deteksi dini dan mitigasi pemerintah belum berhasil dengan baik. Pemidanaan pelaku penimbunan dengan hukuman setimpal harus dialkukan agar tidak menimbulkan derita dan nestapa rakyat miskin, papa dan tidak berpunya.
Tinjau kebijakan eksportasi CPO dan subsidi biodiesel
Pemerintah perlu segera meningkatkan kewajiban pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation/DMO) disertai pengawasan yang sangat ketat. Pemenuhan DMO utamanya minyak goreng juga harus diawasi dengan ketat, karena di luar sana banyak cuan yang menggiurkan semenjak harga komoditas melambung saat covid 19. Agar pasokan dan harga minyak goreng terkendali, maka pemerintah bisa menetapkan zona pengendalian kepada produsen minyak goreng dan CPO, agar pemerintah tahu siapa yang bermain dan siapa yang serius membantu rakyat.
Selanjutnya dalam kondisi sekarang, subsidi biodiesel perlu dipertimbangkan besaran prosentasenya dengan lebih bijaksana agar tidak menyedot pasokan CPO untuk minyak goreng.
Berdasarkan pengalaman, kebocoran uang negara sebagian besar terjadi pada program subsidi. Apakah itu subsidi bahan bakar minyak, subsidi gas, subsidi pupuk, subsidi angkutan, subsidi listrik. Argumennya, terdapat selisih harga yang signifikan antara harga keekonomian dengan harga subsidi, disitulah para pemburu rente menggarong uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Pemerintah perlu memikirkan format subsidi baru yang memungkinkan subsidi diterima oleh yang berhak, bukan diterima pemburu rente.
Gatot Irianto, Advisory Board Indonesian Fertilizer Research Institue/Peneliti Badan Litbang Pertanian
(yld/yld)
