Kolom

Teknologi dan Politik Penangkapan Ikan

Thomas Nugroho - detikNews
Selasa, 08 Mar 2022 15:06 WIB
Ribuan nelayan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/2/2015). Aksi tersebut dilakukan untuk menentang kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti yang menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang larangan penggunaan cantrang atau trawl yang telah dimodifikasi untuk menangkap ikan.
Demo nelayan di istana (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Alat penangkap ikan merupakan faktor input yang sangat penting dan menentukan dalam industri perikanan tangkap. Penggunaan teknologi alat penangkap ikan jarang mendapat perhatian publik, padahal menjadi komponen yang menentukan dalam pengawasan usaha penangkapan ikan.

Pengaturan penggunaan teknologi alat penangkap ikan dilandasi oleh berbagai kepentingan yaitu ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam pengaturan penggunaan alat penangkap ikan seperti trawl yang menimbulkan kontroversi hingga saat ini. Jenis alat tangkap trawl sebenarnya telah dihapus dan dilarang oleh pemerintah sejak diterbitkan Keputusan Presiden No 39/1980.

Trawl merupakan jenis alat yang menerapkan teknologi dan metode penangkapan ikan dengan selektivitas yang rendah dan hasil tangkapan ikan yang diperoleh dalam jumlah besar dengan beragam spesies dan ukuran termasuk spesies non-target yang dilindungi dan terancam punah seperti penyu, serta dampaknya dapat mengakibatkan kerusakan yang masif pada ekosistem dan lingkungan fisik laut.

Namun trawl ini masih digunakan dan mudah ditemui diberbagai wilayah perairan Indonesia dengan penamaan yang bervariasi seperti jaring arad, apolo, pukat hela, dan juga cantrang. Fenomena ini sepertinya menjadi hal biasa atau suatu kelaziman bahkan mengarah pada terjadi pengabaian terhadap peraturan.

Ekonomi dan Politik

Seringkali dalam penetapan jalur penangkapan dan penggunaan alat penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan terjadi tarik menarik kepentingan ekonomi dan politik antar berbagai unsur yang terkait seperti regulator, pengusaha, politisi, masyarakat, dan juga akademisi.

Kepentingan ekonomi biasanya mendapat perhatian yang dominan dengan dukungan unsur politisi maupun akademisi sebagai basis legitimasi, namun cenderung mengabaikan realitas sosial dan lingkungan seperti konflik dan pemiskinan nelayan karena penurunan hasil tangkapan ikan, serta degradasi lingkungan dan ekosistem di suatu perairan.

Kasus pelarangan alat tangkap cantrang dan juga pukat hela yang tak lain adalah sejenis trawl di era menteri Susi, serta timbulnya solidaritas di masyarakat menentang kebijakan pelarangan tersebut merupakan bentuk ambivalen politik dalam pengaturan alat penangkap ikan di Indonesia yang menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya ikan.

Kegagalan melindungi dan menjaga kelestarian sumber daya ikan dari praktik penggunaan alat tangkap ikan yang merusak seperti trawl dan sejenisnya dalam pandangan Karl Marx karena peraturan dipandang sebagai suprastruktur ideologi masyarakat yang dibangun atas dasar ekonomi, dan itu juga mencerminkan pandangan materialistik dari pemegang otoritas publik.

Pengaturan alat penangkap ikan tidak berorientasi pada gagasan keadilan, melainkan digunakan sebagai alat dominasi praktik penjarahan sumber daya ikan secara legal. Sehingga bisa dipahami mengapa kebijakan pengaturan alat penangkap ikan kerapkali berubah mengikuti kepentingan elite yang terbangun sebagai bentuk kompromi.

Kekaburan Regulasi

Kebijakan pengaturan dan penempatan alat penangkap ikan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18/2021, namun terdapat pasal-pasal yang kabur terkait alat penangkap ikan yang diperbolehkan dan yang dilarang yaitu pada Pasal 5, 6, dan 7.

Pada pengaturan tersebut tidak jelas disebutkan perbedaan antara alat penangkap ikan jenis jaring tarik pantai dan jaring tarik berkantong yang diperbolehkan dengan jenis dogol, pair seine, cantrang, dan lampara dasar yang dilarang. Demikian juga jaring hela udang dan ikan berkantong yang diperbolehkan dengan jaring hela dasar berpalang, pukat hela dasar udang pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, pukat hela pertengahan dua kapal, dan pukat ikan.

Kekaburan pengertian dan maksud pada pasal-pasal pengaturan alat penangkap ikan dapat menjadi celah atau pintu masuk terjadi pelanggaran dan pengabaian terhadap aturan. Di samping itu juga tidak ada pasal yang memuat ketentuan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang.

Kesalahan dalam menerapkan suatu peraturan dimungkinkan akibat ketidakjelasan ketentuan sehingga bisa dimanfaatkan atau dimanipulasi oleh pihak terkait yang kepentingannya terganggu atau keuntungannya berkurang dari kebijakan pengaturan alat penangkap ikan.

Rekomendasi

Fenomena maraknya praktik penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang menunjukkan kuatnya kepentingan ekonomi untuk memenuhi permintaan pasar ikan yang tinggi. Hampir tidak ada ikan yang terbuang dari hasil tangkapan yang diperoleh dengan menggunakan trawl, jaring arad, apolo, dogol, dan cantrang sebab semua ikan yang tertangkap bernilai ekonomi dan laku di pasar.

Bahkan ikan-ikan berbagai jenis dan berukuran kecil atau juvenil laris terjual karena tingginya permintaan industri pengolahan ikan untuk bahan baku pangan maupun tepung ikan. Permintaan tepung ikan di pasar domestik dan internasional sangat besar sebagai bahan baku industri pakan ikan untuk menunjang budidaya ikan yang perkembangannya pun makin pesat.

Pilihan rasional penggunaan teknologi alat penangkap ikan yang bersifat aktif dan tidak selektif serta menjanjikan hasil tangkapan ikan dalam jumlah yang besar memerlukan perhatian dan keseriusan dalam mengatasinya. Sebab pengabaian terhadap praktek yang demikian dalam jangka panjang akan mengancam ketersediaan dan kelimpahan stok sumberdaya ikan di perairan dan akan sangat merugikan kepentingan dan masa depan pembangunan perikanan nasional.

Upaya yang dapat dilakukan adalah membangun kesadaran dan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan serta pemanfaatannya di seluruh wilayah pengelolaan perikanan termasuk di wilayah perbatasan; serta memperkuat sistem koordinasi pengawasan dan mengefektifkan penindakan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelanggaran hukum yang berlaku secara adil.

Di samping itu diperlukan pengkajian yang mendalam mengenai implementasi pengaturan alat penangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan dengan tinjauan ekonomi, sosial, politik, dan ekologi untuk dapat memahami secara komprehensif menyangkut aspek keterlibatan, fungsi, peran dan kepentingan, hambatan dan kendala.

Thomas Nugroho dosen pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK IPB

(mmu/mmu)