.webp)
Meskipun minyak goreng tidak masuk 9 bahan pangan yang menjadi area tempur BPN, namun masalah sejenis seolah menanti tangan dingin Kepala BPN untuk segera menata dan menyelesaikan semua lini terkait permasalahan pangan nasional. Pangan sebagai kebutuhan dasar warga negara harus dikelola dengan benar dan menjunjung tinggi asas persamaan semua warga negara untuk mendapat pangan yang berkualitas, harga terjangkau, dan mudah didapat.
Teror
Ketika kelangkaan bahan pangan terjadi terutama yang terkategorikan sembako, maka virus teror akan dengan cepat menyebar. Istilah stomach can't wait benar adanya. Bahkan kestabilan pemerintahan di mana pun di seluruh dunia terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga negaranya mutlak harus dilakukan. Kita masih ingat dalam sejarah, salah satu faktor pemicu bubarnya Uni Soviet adalah karena ditutupnya keran impor gandum oleh Kanada saat itu. Kita tidak mau NKRI bubar hanya karena salah urus masalah pangan.
Teror menurut KBBI diistilahkan sebagai usaha yang menyebabkan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh orang atau golongan. Maka ketika menyebarnya rasa ketakutan di kalangan warga negara yang diakibatkan oleh adanya masalah dalam pengelolaan mulai dari pabrik sampai rantai distribusinya oleh orang atau sekelompok orang, maka telah terjadi peristiwa teror kepada masyarakat.
Oleh karena itu hadirnya BPN diharapkan menjadi lembaga negara yang mampu membenahi dan menjadi eksekutor yang adil dan berpihak kepada kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi BPN sesuai Perpres Nomor 66 tahun 2021. Tugas yang sangat berat sekaligus menantang dan layak disebut patriotis karena yang dihadapi adalah kepentingan besar dibalik urusan pangan. Sukses tidaknya BPN dalam menjalankan tugas akan sangat nyata terjadi di lapangan. Baik teriakan emak-emak maupun hiruk pikuk dari netizen ketika urusan perut terusik mafia pangan akan menjadi indikator sukses tidaknya BPN dalam menata masalah pangan nasional.
BPN akan menjadi superbody yang akan mengintegrasikan penyelesaian masalah kesimpangsiuran data dan kewenangan yang selama ini menjadi salah satu pangkal pokok kisruh pemenuhan pangan nasional. Ada pendelegasian kewenangan dari tiga Kementerian yaitu Perdagangan, Pertanian, dan BUMN yang diterima BPN untuk menyediakan dan menstabilkan masalah pemenuhan pangan nasional. Sehingga teror pangan bisa segera ditangani ketika kebijakan ekspor dan impor pangan dikelola satu pintu oleh BPN.
Tentunya Kepala BPN harus segera tancap gas mengingat harus mempersiapkan tim yang solid dan tangguh sekaligus hari ini juga sudah ditunggu action-nya dalam rangka membenahi aspek produksi, distribusi sampai menyusun tata kelola dan bimtek masalah pangan nasional, khususnya untuk sembilan jenis pangan yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, telor dan daging unggas, daging ruminansia, bawang, dan cabai.
Keamanan dan Nilai Gizi
Masalah kedua yang sangat penting dan urgen adalah perihal keamanan dan nilai gizi bahan pangan. Masih tingginya angka masyarakat gizi buruk, stunting, dan daerah rawan pangan merupakan rentetan masalah penting lainnya yang menanti kiprah dan kerja cepat BPN. Ketika program pangan untuk rakyat miskin masih dalam bentuk karbohidrat saja, maka tidak akan menyelesaikan masalah kualitas SDM bangsa ini. Pemenuhan kebutuhan pangan yang lengkap karbo, protein, dan mineral harus menjadi orientasi baru program pangan untuk rakyat miskin.
Para ahli gizi saat ini sudah punya teknologi pangan dan sumber pangan alternatif yang bisa dikembangkan untuk menyediakan sumber pangan nasional yang bergizi tinggi. Ranah penganekaragaman pangan juga menjadi tupoksi utama BPN. Sehingga harapan besar sangat ditunggu oleh bangsa ini dengan kelahiran BPN di republik tercinta ini. Kuncinya adalah kolaborasi dengan para pihak melalui efektifnya pengelolaan faktor produksi, industrialisasi pedesaan, dan input teknologi pengolahan pangan sebagai program diseminasi teknologi ke pedesaan.
Tahun 1980-an, ketika Jepang masih miskin hal lain selain sektor pendidikan yang mereka prioritaskan adalah masalah pangan. Bagaimana seluruh rakyat Jepang mendapatkan sumber protein yang murah dan mudah. Saat itu Jepang concern dengan protein karena itu kunci untuk meningkatkan kualitas otak warganya. Kalau karbo berfungsi untuk otot manusia, maka protein untuk regenerasi sel dan pertumbuhan sel otak. Sehingga saat ini bisa kita lihat endurance untuk fokus bangsa Jepang termasuk yang paling lama di dunia.
Ekosistem
Pemenuhan kebutuhan pangan sebagai hak asasi warga negara serta terciptanya rasa adil bagi produsen dan konsumen dalam soal porsi harga kalau tidak dikelola dengan baik akan selamanya menjadi buah simalakama. Ketika harga beras petani dinaikkan, konsumen yang akan menderita; dan ketika solusinya adalah impor untuk menekan harga beras petani, para petani akan menjerit karena saat panen harga malah menukik tajam.
Untuk itu, BPN dalam fungsinya diberi kewenangan untuk menyusun sistem informasi pangan nasional. Sejatinya di era digital seperti saat ini tidak terlalu sulit untuk membangun sistem informasi pangan yang akan menjadi alat utama BPN dalam mengambil keputusan. Sebelum membangun sistem informasi pangan tentunya BPN harus segera menyusun dan mengidentifikasi ekosistem pangan nasional. Hubungan simbiosis para pihak hendaknya dibangun secara mutualisme.
Memperpendek rantai distribusi hulu ke hilir akan meningkatkan competitiveness produk pertanian. Hal yang sama dengan memperpendek jalur distribusi dari produsen ke konsumen akan menguntungkan konsumen. Di zaman digital seperti saat ini akan menjadi sangat mudah untuk mendesain singkatnya rantai distribusi seperti itu.
Terbayang sudah jika terbangunnya ekosistem pangan dalam sebuah marketplace nasional yang efisien, maka kepentingan para pihak akan menjadi terkontrol secara transparan dan sesuai mekanisme pasar. Pihak konsumen dan produsen akan saling mengetahui posisi stok barang dan ada di jalur mana barang saat itu juga secara riil time. Ujungnya adalah terciptanya ekonomi yang berkeadilan yang akan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Selain itu setiap ekses suplai bisa diekspor untuk menstabilkan harga produk dalam negeri.
Kita yakin terpilihnya Bapak Arief Prasetyo untuk menahkodai BPN sudah melalui proses yang panjang dengan rekam jejak profesi di bidang pangan. Semoga tangan dingin Kepala BPN bisa segera memberikan harapan agar teror pangan tidak berulang terjadi di republik ini.
Di era digital banyak sumber mata dan telinga yang dipakai untuk mencari terobosan dan informasi agar setiap keputusan BPN benar-benar keputusan yang solutif dan memberikan rasa adil bagi semua pihak yang berurusan dengan pangan, terutama berdampak pada kesejahteraan petani dan tersedianya pangan yang bergizi, terjangkau, dan mudah diperoleh di seluruh pelosok negeri. Selamat bertugas dan mengemban amanah, Pak Arief!
Ali Rahman Tenaga Ahli Sinergisitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
(mmu/mmu)
