Kolom

Menyederhanakan Surat Suara Pemilu 2024

Masykurudin Hafidz - detikNews
Rabu, 16 Feb 2022 14:18 WIB
Menyederhanakan Surat Suara Pemilu
Masykurudin Hafidz (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Surat suara tidak sah pemilu kita melebihi batas normal. Tiga kali pemilu terakhir selalu di atas sepuluh persen, melebihi angka rata-rata global sebesar tiga persen. Pelaksanaan pemilu serentak kita memang kompleks, bahkan paling kompleks di dunia. KPU mengajukan enam pilihan penyederhanaan surat suara untuk mempersiapkan Pemilu 2024.

Mayoritas kesulitannya adalah saat membedakan mana kertas suara untuk DPR, DPD dan DPRD, kebingungan mencari nama calon anggota legislatif yang akan dipilih karena terlalu banyak kertas suara dan membutuhkan waktu lama di bilik suara karena kertas suara terlalu lebar. Selain itu, penyelenggara pemilu terutama KPPS mengalami kelelahan fisik bahkan meninggal dunia karena kerumitan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.

Atas dasar itulah KPU melaksanakan kajian secara internal dan mengundang para pihak untuk mendesain surat suara serta melakukan simulasi. Kajian ini secara tegas bertujuan menyederhanakan surat suara pemilu mendatang. Terdapat lima jenis surat suara pada Pemilu Serentak 2024. Lima jenis tersebut adalah Pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

KPU menyediakan enam pilihan desain surat suara yang bisa dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, penyederhanaan ekstrem. Yaitu, menggabungkan lima surat suara ke dalam satu surat suara. Surat suara cukup satu lembar, tidak lima lembar seperti sebelumnya. Sudah bisa dibayangkan, penggabungan ekstrem ini mengakibatkan surat suara yang sangat lebar.

Bentuk surat suara dalam satu lembar ini ada dua pilihan, vertikal (portrait) dan horisontal (landscape). Bentuk vertikal dengan satu kolom tiga tingkat dari atas ke bawah. Sementara horisontal, tiga kolom sejajar dari kiri ke kanan. Setiap kolom sisi paling atas tertulis jenis pemilihan dan tanda gambar partai politik peserta pemilu.

Tata cara pemungutan suara diusulkan oleh KPU tidak hanya mencoblos, tetapi membuka opsi menuliskan nomor urut pada kolom yang disediakan. Kolom pemberian suara berada pada posisi paling kiri sesuai dengan tingkatan pemilihannya, yaitu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilih melihat daftar calon presiden yang disiapkan atau ditampilkan di papan pengumuman Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan untuk daftar calon legislatif yakni DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan DPD ditempel di bilik suara. Khusus untuk DPD terdapat variasi lain yaitu memasukkan foto calon ke surat suara kalau jumlah calonnya dibatasi sebanyak 20 calon.

Kedua, penyederhanaan moderat. Yaitu, menggabungkan lima surat suara ke dalam dua surat suara. Surat suara pertama adalah DPD. Surat suara kedua adalah calon presiden dan calon legislatif. Surat suara DPD dipisah karena jumlah calon per provinsi timpang sehingga ukuran surat suaranya berbeda-beda.

Metode yang digunakan dalam model ini adalah pencoblosan karena ukuran surat suara hampir sama seperti pemilu sebelumnya. Dalam model kedua ini, KPU juga membuka opsi pemberian suara dengan mencontreng pada kolom yang disediakan untuk pemilu legislatif.

Ketiga, penyederhanaan plural. Yaitu, menggabungkan lima surat suara ke dalam tiga surat suara. Surat suara pertama adalah Presiden dan DPR. Surat suara kedua DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Surat suara ketiga DPD.

Metode pemberian suara dalam penyederhanaan ketiga ini dengan cara mencoblos nomor urut, nama calon dan partai politik. KPU juga membuka opsi pemberian suara dengan metode mencontreng nomor urut calon dan tanda gambar partai politik.

Berdasarkan tiga simulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin ekstrem penyederhanaan, semakin membutuhkan perubahan ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pasal-pasal yang disesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Pasal 342 ayat 1 sampai ayat 3, Pasal 353 ayat 1, dan Pasal 386 ayat 1 sampai 3. Pasal-pasal ini menyebutkan unsur-unsur yang wajib dimuat dalam surat suara, mencoblos untuk memberikan pilihan dan penentuan surat suara dinyatakan sah.

KPU telah melaksanakan simulasi terhadap penyederhanaan model ekstrem dengan satu surat suara, moderat dengan dua surat suara, dan plural dengan tiga surat suara. Pada simulasi tersebut, tata cara pemberian suara disimulasikan dengan mencoblos.

Dari tiga kali simulasi ini didapati beberapa temuan, di antaranya surat suara lebih lebar dari ketersediaan ruang di bilik suara sehingga menyulitkan pemilih untuk membukanya; informasi peserta pemilu di bilik suara dibuat seperti kalender sehingga menguntungkan peserta nomor urut yang lebih kecil; pemilih masih memahami bahwa setiap satu surat suara mencoblos satu kali pada tanda gambar atau calon sehingga tidak memilih jenis pemilihan lainnya dalam satu surat suara.

Temuan penting lainnya berkaitan dengan pemilih pindahan. Pemilih pindahan yang semestinya tidak mendapatkan seluruh surat suara tetapi tetap menerima surat suara yang digabungkan tersebut. Apabila tidak diatur secara khusus, maka akan mengurangi aspek kerahasiaan dalam menyuarakan hak pilihnya.

Demikian juga saat suara dihitung. Pada penghitungan surat suara dengan satu surat suara membutuhkan konsentrasi dan ketelitian para pihak, terutama KPPS, Saksi dan Pengawas dalam menentukan sah/tidak sah surat suara, karena ada beberapa ketentuan dalam melakukan pencoblosan pada satu surat suara.

Berdasarkan catatan dari simulasi ini, pertanyaan penting bagi KPU adalah, apakah penyederhanaan surat suara baik yang plural hingga yang ekstrem dapat memudahkan pemilih dan mengurangi surat suara tidak sah atau justru sebaliknya, mempersulit pemilih dan menambah suara tidak sah semakin menjauhi batas normal.

Oleh sebab itu, dalam menyederhanakan surat suara, KPU tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi biaya Pemilu dan menekan anggaran sekuatnya, tetapi kewajiban sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menyeluruh, sistemik, dan masif.

Simulasi perlu dilakukan dengan menyertakan berbagai kalangan termasuk pemilih dengan pendidikan rendah, kelompok masyarakat terpinggirkan, pemilih disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Jika hal tersebut sudah dipastikan, KPU dapat mengusulkan ke pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan. Perubahan undang-undang pada akhirnya tidak hanya mewujudkan tujuan pemilu serentak yaitu berlangsung secara demokratis, adil, berintegritas, konsisten, berkepastian hukum, efektif, dan efisian, tetapi juga memudahkan pemilih dalam memberikan suaranya, sekaligus mengurangi surat suara yang tidak sah. Agar suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Masykurudin Hafidz pemerhati pemilu dan demokrasi, founder CM Management


(mmu/mmu)