Kolom

Silang Pendapat Istilah Nusantara

Hasan Sadeli - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 13:15 WIB
Silang Pendapat Istilah Nusantara
Hasan Sadeli (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -
Perbedaan pendapat di kalangan sejarawan adalah hal biasa. Kadang kala suatu peristiwa sejarah yang sama akan berbeda bila ditulis oleh sejarawan yang berbeda pula. Perbedaan ini bukan karena suatu kesengajaan atau karena adanya suatu tekanan dari pihak tertentu. Melainkan lebih disebabkan perbedaan sudut pandang sejarawan dalam memaknai suatu peristiwa sejarah. Untuk diketahui bahwa upaya merekonstruksi suatu peristiwa sejarah bukanlah pekerjaan mudah.

Para sejarawan harus terlebih dahulu melalui serangkaian tahapan superketat meliputi beberapa tahap di antaranya; pertama, tahap heuristik atau pengumpulan sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. Ibarat membangun rumah, pada tahap ini sejarawan atau peneliti sejarah sedang mengumpulkan batu, semen dan pasir yang dapat digunakan sebagai fondasi. Kedua tahap kritik; sumber-sumber yang diperoleh tadi diteliti detail keasliannya. Jangan sampai bahan-bahan yang dikumpulkan tidak kredibel atau tidak otentik.

Tahap selanjutnya interpretasi. Bisa dibilang tahapan ini menjadi biang kerok dari adanya perbedaan di kalangan sejarawan. Karena pada tahap ini sejarawan harus menafsirkan data dan fakta sejarah sebelum menyusunnya menjadi rangkaian tulisan suatu peristiwa sejarah. Bila dalam metode pendekatan dan pemilihan teorinya berbeda, hampir pasti interpretasinya juga berbeda.

Perbedaan pendapat bisa juga muncul bila sumber yang menjadi bahan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah sangat minim. Biasanya hal ini terjadi pada kajian sejarah klasik. Misalnya pada masa awal munculnya istilah Nusantara yang berlangsung pada periode ketika tradisi tulis masih terbilang minim. Sehingga interpretasi terhadap teks sejarah tidak diperkaya dengan referensi pembanding. Yang terjadi kemudian ialah adanya silang pendapat yang kadang tidak berujung.

Ini sebagaimana yang diperlihatkan oleh sejumlah sejarawan di Tanah Air menyangkut perspektifnya tentang istilah Nusantara setelah diputuskan sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

Ragam Pandangan

Sejarawan JJ Rizal misalnya, melihat Nusantara yang digunakan sebagai nama ibu kota yang baru ini tidak cocok. Karena Nusantara merupakan kata yang mewakili dunia lama (era Majapahit), yang sama dengan dunia kolonial yang subordinatif dan eksploitatif. Sehingga sistem yang dikembangkan bersifat sentralistik. Ia kemudian melihat proses pembentukan IKN juga sebagai rangkaian yang monolog dan cenderung bias Jawaisme dalam konteks produk pemikiran Majapahit.

Lain dengan JJ Rizal, sejarawan Asvi Warman Adam tidak melihat kesan Jawa-sentris dalam pemaknaan kata Nusantara. Asvi menilai meskipun istilah itu dikenal pada jaman Majapahit, tetapi tidak berarti Jawa-sentris. Karenanya pemilihan Nusantara sangat tepat digunakan sebagai nama IKN (detikcom,18/1). Sementara sejarawan lainnya tidak menampik adanya perspektif Jawa dalam kata Nusantara, mengingat itu merupakan pandangan geopolitik Majapahit yang kemudian diadopsi menjadi wawasan Nusantara.

Tetapi pandangan yang terakhir ini cenderung menekankan pada aspek keragaman budaya atau geografis (kepulauan) dan bukan bertolak pada pemaknaan mengenai pandangan politik Majapahit. Inilah yang menjadi salah satu keberatan terbesar JJ Rizal yang tidak setuju terhadap penyamaan konteks ketika konsepsi wawasan Nusantara muncul dengan konteks saat istilah Nusantara pertama kali digemakan oleh Majapahit.

Dalam hal ini tampaknya JJ Rizal ingin menegaskan pandangan sejarah kritis Leopold Van Ranke, wie es eigentlich gewesen, yang memberi penekanan tugas sejarawan dalam posisi sesungguhnya, yaitu bagaimana menuliskan sejarah dan melukiskan jiwa jaman dengan sebenarnya.

Dari sekian pendapat sejarawan yang beragam dalam menanggapi nama Nusantara sebagai IKN, ada satu pendapat yang datang dari guru besar ilmu sejarah UI Prof. Susanto Zuhdi yang menurut saya patut diakui sebagai jalan tengah. Ia melihat nama Nusantara sebagai perwujudan dari adanya gairah kebudayaan jaman bahari. Yakni suatu periode yang memperlihatkan bagaimana nenek moyang bangsa Indonesia secara efektif menggunakan dan menguasai laut untuk menghubungkan ragam kebudayaan di kepulauan Indonesia.

Zaman bahari adalah zaman yang elok dan jaya, tetapi sayangnya itu terjadi pada masa lalu. Dengan demikian dipilihnya nama Nusantara sebagai IKN menurutnya perlu diapresiasi sebagai upaya untuk menyalakan spirit bahari dan mengembalikan kejayaan maritim Nusantara pada masa sekarang.

Bukan Hal Politis

Pada titik ini, kita perlu melihat ragam pandangan dari para sejarawan Tanah Air sebagai suatu dikursus yang menurut saya penting untuk dielaborasi. Tidak ada yang salah dengan perbedaan pendapat para sejarawan menyangkut istilah Nusantara. Karena itu jangan sekali-kali mengasosiasikan perbedaan itu sebagai suatu hal politis. Yang tidak sependapat dengan nama Nusantara sebagai IKN tidak harus digolongkan sebagai pihak yang kontra dengan pemerintah, pun demikian sebaliknya.

Mereka semua berdiri di atas pengetahuan sejarah yang kokoh. Di satu sisi saya juga mengagumi para sejarawan yang telah bersikap jujur dengan pernyataannya bahwa pada dasarnya istilah Nusantara memang berasal dari pandangan geopolitik Majapahit yang berbasis di Jawa. Tetapi bagaimanapun, Majapahit dan/atau Jawa adalah bagian dari Indonesia saat ini.

Bila kita ingin mencari nama yang benar-benar mengindonesia dan menjadi dasar identitas kita, apakah nama Indonesia sendiri lahir dan keluar dari lisan nenek moyang kita? Bukankah nama Indonesia justru muncul dari para peneliti Barat? Mengapa kita merasa keberatan dengan istilah Nusantara yang berasal dari nenek moyang kita dan justru tidak keberatan mengadopsi istilah yang tidak berasal dari leluhur kita sendiri?

Kita harus dengan sepenuh hati menyadari bahwa Jawa, Sunda, Bugis, Aceh, dan semua kebudayaan di berbagai wilayah di Tanah Air ini adalah orangtuanya Indonesia. Seharusnya orangtualah yang memberikan nama untuk anaknya dan bukan orang lain. Setinggi-tingginya jabatan seorang Presiden, sekaya-kayanya pengusaha, seluas-luasnya pengetahuan seorang ilmuwan, yang memiliki otoritas untuk memberikan nama untuk anak kita adalah kita sendiri.

Itu bila kita ingin konsisten dalam menegakkan sikap kritis terhadap pemaknaan kata dan asal-usul kita. Tetapi, karena para pendiri bangsa memilih kata Indonesia dan mencintainya, saya pun turut bangga dan mencintai nama itu dengan sepenuh hati dan menanggalkan obsesi untuk bersikap kritis. Sebagaimana saya juga bangga dengan istilah Nusantara karena itu berasal dari leluhur kita sendiri.

Hasan Sadeli lulusan Magister Ilmu Sejarah Universitas Indonesia

(mmu/mmu)