Kolom

Mengurai Kompleksitas Pemilu 2024

Kaharuddin - detikNews
Rabu, 26 Jan 2022 11:03 WIB
Ilustrasi Fokus Pemilu di Luar Negeri (Ilustrasi: Fuad Hashim)
Ilustrasi: Fuad Hashim
Jakarta -

Manajemen Pemilu 2024 diharapkan tidak sama dengan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang kompleks. KPU dituntut mampu mengurai kerumitan teknis, serta mengurangi beban kerja berlebih petugas ad hoc, agar peristiwa meninggalnya ratusan petugas tidak terjadi lagi. Tantangan bagi KPU harus menyederhanakan pemilu saat kerangka hukum yang masih sama.

Memilih sistem proporsional terbuka untuk pemilu DPR dan DPRD adalah awal potensi kerumitan teknis penyelenggaraannya. Karena, petugas tidak hanya menghitung perolehan suara partai politik sebagai peserta pemilu, tapi juga menghitung suara dari masing-masing calon anggota legislatif (caleg). Kemudian mengkonversi perolehan kursi setiap partai, dan menetapkan caleg yang terpilih.

Pemilu semakin kompleks, karena penyelenggaraannya diserentakkan memilih lima posisi jabatan sekaligus. Memilih presiden dan wakil presiden (Pilpres), DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Pileg). Meskipun sebenarnya, memisahkan pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Pilpres, pemilu DPR dan DPD, masih termasuk salah satu desain pemilu serentak yang konstitusional.

Tantangan Pemilu 2024 ditambah dengan pelaksanaan pilkada serentak nasional yang digelar pada November 2024. Walaupun jadwal hari pemilihannya berbeda, namun akan ada jadwal tahapan pemilu yang bersamaan dengan tahapan pilkada, sehingga pelaksanaannya akan menjadi kompleks, jika tidak dimitigasi sejak dini.

Dari evaluasi Pemilu 2019, 'tragedi' meninggalnya 722 petugas mulai dari KPPS, petugas ketertiban TPS, PPS hingga PPK, salah satunya dipicu karena beban kerja yang berat, sebagai konsekuensi desain pemilu lima kotak. Setelah pemungutan suara, petugas KPPS harus menghitung satu per satu surat suara lima jenis pemilu, kemudian membuat salinan berita acara sertifikat hasil perolehan suara dengan jumlah rangkap yang banyak.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 16/PUU-XIX/2021 memberikan contoh solusi untuk mengatasi permasalahan teknis yang berkaitan dengan beban kerja petugas penyelenggara. Memberi jeda waktu antara pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilu DPR, DPD dan Presiden/Wakil Presiden, dinilai dapat mengurai kerumitan teknis dan mengurangi beban kerja penyelenggara, terutama petugas KPPS.

Namun karena DPR dan Pemerintah sepakat tidak merevisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, maka Pemilu 2024 akan sama dengan Pemilu 2019, yakni memilih lima posisi jabatan eksekutif dan legislatif secara serentak dalam satu hari. Tapi, desain manajemen teknis penyelenggaraan di TPS masih dapat diubah oleh KPU menjadi lebih sederhana dengan beban kerja yang tidak berat dan masih dalam batas kewajaran.

Perubahan manajemen di TPS, seperti dengan menyederhanakan atau menggabungkan surat suara menjadi satu atau dua atau tiga surat suara untuk lima jenis pemilu, agar waktu penghitungan suara menjadi lebih singkat dan pengelolaan logistiknya menjadi lebih ringan. Rancangan penyederhanaan surat suara ini masih terus disimulasikan oleh KPU RI.

Cara lain, semisal Pemilu 2024 masih menggunakan lima kotak dan lima surat suara, adalah dengan mekanisme penghitungan suara paralel. Panel pertama menghitung surat suara Pilpres dan DPD, panel kedua menghitung surat suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dari sisi saksi, tidak ada masalah karena saksi di panel pertama dan panel kedua memang berbeda orang. Namun dari pengawasan, perlu dibahas kembali karena pengawas TPS jumlahnya hanya satu orang.

Sementara untuk mengurangi beban kerja petugas KPPS dalam menyiapkan salinan berita acara sertifikat hasil perolehan suara, sarana teknologi diperlukan dengan mengganti salinan fisik menjadi salinan digital. Penggunaan aplikasi Sirekap ataupun Situng dalam pemilu perlu disederhanakan, sebagai media pengganti salinan dan sebagai sarana publikasi hasil pemilu secara cepat.

Jika penyederhanaan surat suara dapat diterapkan, atau proses penghitungan suara paralel dapat diterapkan, dan salinan berita acara sertifikat hasil perolehan suara dapat diganti dengan salinan digital, maka beban kerja petugas KPPS akan berkurang signifikan, serta waktu kerja petugas menjadi lebih singkat. Pengalaman 2019, beban berat KPPS ada pada tahap penghitungan suara dan proses membuat salinan.

Sementara terkait kerumitan teknis karena sistem proporsional terbuka untuk pemilu DPR dan DPRD, KPU dan jajarannya sudah cukup mapan dalam pengelolaannya, karena sudah dipraktikkan sejak Pemilu 2004. Hanya memang berbeda sejak Pemilu 2019, dimana pemilu legislatif diserentakkan dengan pemilu presiden.

Untuk kekhawatiran beban kerja penyelenggara akan semakin berat, dikarenakan pada tahun yang sama juga dilaksanakan Pilkada serentak nasional, sebenarnya KPU sudah punya pengalaman mengelola dua tahapan sekaligus, yakni Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Pengalaman 171 daerah yang melaksanakan Pilkada 2018, penyelenggara mampu melaksanakan semua tahapannya yang beririsan dengan tahapan Pemilu 2019.

Jika dihitung jeda waktu hari pemilihan Pilkada tanggal 27 Juni 2018 dengan hari pemilihan Pemilu tanggal 17 April 2019, ada jarak 294 hari. Hanya berbeda 14 hari lebih singkat dari hari pemilihan Pemilu 2024 jika diputuskan tanggal 21 Februari 2024, dengan hari pemilihan Pilkada serentak nasional tanggal 27 November 2024, ada jarak 280 hari.

Namun bedanya, tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu lebih dulu, kemudian pilkada, sehingga tahapan pilkada terutama pencalonan, akan sangat bergantung pada hasil final pemilu DPRD sebagai dasar dalam pendaftaran calon kepala daerah. Mengantisipasi sengketa pemilu agar tidak berlarut, koordinasi antar lembaga diperlukan agar ada kesepahaman bersama terkait tahapan.

Seleksi komisioner KPU RI periode 2022-2027 akan memasuki tahap akhir, uji kepatutan dan kelayakan di hadapan anggota DPR. Menjawab segala tantangan kompleksitas pemilu dan pemilihan 2024, mereka yang terpilih diharapkan mampu mengurai kerumitan teknis penyelenggaraannya, serta mampu mengurangi beban kerja petugas. Kita semua berharap, tragedi pilu Pemilu 2019 tidak terulang. Semoga!

Kaharuddin anggota KPU Nunukan

(mmu/mmu)