Kolom

Pemerintah Kazakhstan Jamin Keselamatan Warga

Daniyar Sarekenov - detikNews
Senin, 24 Jan 2022 16:50 WIB
Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Daniyar Sarekenov (Foto: dok Kedubes Kazakhstan)
Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Daniyar Sarekenov (Foto: dok Kedubes Kazakhstan)
Jakarta -

Kami mengamati bahwa artikel "Konsekuensi Ricuh Kazakhstan" oleh Naldo Helmys yang diterbitkan di platform detikcom pada 20 Januari memutarbalikkan fakta tentang situasi nyata di Kazakhstan, yang mencerminkan sikap bias penulis terhadap peristiwa yang terjadi tanpa analisis yang tepat.

Pertama-tama, penting untuk membedakan protes damai dari aksi kekerasan yang direncanakan sebelumnya yang bertujuan merusak keamanan, kedaulatan, dan integritas wilayah negara.

Kronologis peristiwa dimulai dengan demonstrasi rakyat menentang kenaikan harga eceran bahan bakar gas cair di kota Zhanaozen (wilayah Mangystau, Kazakhstan Barat) pada 2 Januari. Secara khusus, para pengunjuk rasa menuntut untuk menurunkan harga ke tingkat sebelumnya dan meminta solusi dari sejumlah masalah sosial ekonomi.

Atas instruksi Presiden Kassym-Zhomart Tokayev, Pemerintah Kazakhstan segera menanggapi tuntutan warga dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi harga gas, serta memberlakukan moratorium kenaikan harga untuk produk makanan, bahan bakar, dan utilitas yang penting secara sosial. Aparat penegak hukum tidak membatasi protes, apalagi mereka tidak menggunakan kekuatan apa pun terhadap warga. Oleh karena itu, jelas bahwa klaim penulis bahwa Pemerintah Kazakhstan bereaksi dengan kekerasan tidak memiliki dasar yang dikonfirmasi.

Selanjutnya, setelah memenuhi tuntutan para pengunjuk rasa di wilayah Mangystau, demonstrasi menyebar ke semua kota besar negara. "Fase panas" terjadi pada 5 Januari, dimana demonstrasi digunakan oleh kelompok-kelompok kriminal, yang mengambil inisiatif dari pengunjuk rasa damai untuk meningkatkan situasi dan melakukan tindakan kekerasan. Para penjahat melakukan serangan bersenjata terhadap lembaga-lembaga administrasi, kantor polisi, pangkalan militer, gedung-gedung perusahaan TV dan radio, bandara, serta warga sipil, pekerja medis, petugas pemadam kebakaran, dan jurnalis. Sekitar 1.300 bisnis rusak, lebih dari 100 pusat perdagangan, bank diserang, sekitar 500 mobil polisi dibakar. Perbuatan tersebut dikukuhkan dengan berbagai bukti foto dan video saksi mata warga sipil yang meminta perlindungan kepada Pemerintah.

Situasi tersulit telah berkembang di kota Almaty. Aksi kekerasan tersebut menimbulkan banyak korban di kalangan aparat penegak hukum dan warga sipil. Lebih dari 700 petugas penegak hukum dan sekitar 1.300 warga sipil terluka dan hingga 400 dirawat di rumah sakit. Secara keseluruhan, 225 kematian dikonfirmasi, 19 petugas polisi dan personel militer tewas.

Kami telah menghadapi tindakan agresi yang terorganisir dengan baik dan siap, yang ternyata merupakan kelompok bersenjata yang terkoordinasi dengan baik. Mereka
tidak berniat untuk bernegosiasi dengan pihak berwenang, tetapi bertujuan untuk menggulingkan tatanan konstitusional dengan kekerasan.

Dalam keadaan ini, menilai situasi secara objektif dan mempertimbangkan ancaman langsung terhadap tatanan konstitusional, Presiden mengimbau negara-negara anggota
Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian kolektif untuk membantu menstabilkan situasi. Pasukan penjaga perdamaian dikerahkan sesuai dengan pasal 2 dan 4 Perjanjian Keamanan Kolektif CSTO. Pasukan penjaga perdamaian CSTO tidak ambil bagian dalam operasi militer dan tetap berada di wilayah Kazakhstan untuk sementara. Tugas utama mereka adalah memastikan perlindungan fasilitas strategis di Almaty, wilayah Almaty, dan ibu kota Kazakhstan, yang memungkinkan lembaga penegak hukum Kazakhstan untuk melakukan tindakan yang relevan. Dengan demikian, operasi besar-besaran terhadap kelompok-kelompok bersenjata diluncurkan di seluruh republik, penangkapan dan penahanan para penjahat dan penjarah dilakukan.

Situasi keamanan stabil pada 8 Januari. Sebuah operasi lembaga penegak hukum memulihkan ketertiban di seluruh negeri dan eksekutif lokal mulai memulihkan fasilitas yang hancur.

Setelah Presiden menyatakan tentang penyelesaian misi utama kontingen penjaga perdamaian CSTO, pasukan penjaga perdamaian mulai meninggalkan negara pada 13 Januari. Unit terakhir pasukan penjaga perdamaian meninggalkan Kazakhstan pada 19 Januari.

Untuk mengambil langkah-langkah konstruktif untuk menghilangkan penyebab yang menyebabkan peristiwa tragis, dalam pidatonya pada 11 Januari kepada Parlemen dan
Pemerintah Kazakhstan, Presiden menguraikan kursus untuk reformasi sosial-ekonomi pada tahun 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kazakhstan. Jadi sekarang, tahap perkembangan baru dimulai di Kazakhstan, yang akan menjadi periode pembaruan sejati, dan kami bertekad untuk membangun Kazakhstan Baru.

Mempertimbangkan informasi di atas, saya ingin menarik perhatian pada fakta bahwa liputan peristiwa yang sepihak dan interpretasi yang salah tentang situasi tidak boleh
menyesatkan khalayak umum platform berita detikcom. Saya percaya bahwa klarifikasi ini akan membantu pembaca detikcom untuk membentuk pandangan holistik tentang apa yang sebenarnya terjadi di Kazakhstan. Jika ada pertanyaan tambahan mengenai situasi tersebut, Kedutaan Besar Kazakhstan di Jakarta terbuka dan siap memberikan penjelasan yang tepat.

Daniyar Sarekenov, Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia

(mae/mae)