Kolom

Mungkinkah Pemunduran Waktu Pemilu?

Ayon Diniyanto - detikNews
Senin, 24 Jan 2022 12:10 WIB
Poster
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia melempar isu (Ilustrasi: Edi Wahyono)
Jakarta -
Menteri Investasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tergelitik dengan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator. Salah satu hasil yang membuat Bahlil Lahadalia tergelitik adalah data peningkatan dukungan perpanjangan masa jabatan kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimaksud tentu adalah masa jabatan presiden. Karena dalam survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator, salah satu yang disurvei terkait dengan persepsi masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan presiden.

Bahlil Lahadalia setidaknya mengemukakan dua pernyataan. Pertama, Bahlil Lahadalia mengemukakan, "Tetapi yang menarik ternyata adalah perpanjangan 2027 kok saya lihat datanya Pak Burhan ini dari bulan ke bulan kok orang naiknya tinggi ya untuk orang setuju ya." Kedua, Bahlil Lahadalia berkomentar, "Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik."

Dua pernyataan dari Bahlil Lahadalia tersebut berfokus pada perpanjangan jabatan presiden dan pemunduran waktu pemilihan umum (pemilu). Perpanjangan masa jabatan presiden, karena data berdasarkan hasil survei menunjukkan masyarakat yang setuju mengalami peningkatan. Kemudian tentang pemunduran waktu pemilu karena ada aspirasi dari kalangan dunia usaha yang meminta untuk dipertimbangkan tentang pemunduran waktu pemilu.

Bukan Isu Baru


Pernyataan Bahlil Lahadalia tentang perpanjangan masa jabatan presiden sebenarnya bukan merupakan isu baru. Sebelumnya telah muncul berbagai isu yang berkaitan dengan hal tersebut, mulai dari isu masa jabatan presiden menjadi tiga periode, sampai dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden khusus untuk periode ini menjadi tujuh tahun, dengan alasan adanya pandemi. Isu tersebut dapat dikatakan sebagai isu yang sulit untuk diwujudkan.

Seperti yang telah dikemukakan oleh berbagai pakar dan berbagai artikel berita bahwa perpanjangan masa jabatan presiden harus melewati perubahan atau amandemen konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pertanyaannya, apakah akan ada amandemen UUD 1945 sebelum berakhir masa jabatan presiden? Pertanyaan tersebut sampai saat ini masih belum bisa dijawab secara pasti.

Wacana amandemen kembali UUD 1945 sampai saat ini juga masih berupa isu, yang semakin melandai. Artinya sangat sulit untuk melakukan perpanjangan masa jabatan presiden. Karena harus terlebih dahulu menggaungkan isu perlunya melakukan amandemen UUD 1945. Kemudian juga harus melakukan amandemen UUD 1945, yang salah satu isi amandemen adalah perpanjangan masa jabatan presiden.

Pernyataan Bahlil Lahadalia yang juga menarik dan perlu didiskusikan adalah pernyataan yang kedua. Bahlil Lahadalia dalam pernyataan kedua berbicara terkait dengan potensi pemunduran waktu pemilu. Pernyataan Bahlil Lahadalia tersebut setidaknya didasarkan pada aspek kondisi atau iklim usaha yang menyampaikan aspirasi untuk perlunya dipertimbangkan waktu pemilu dimundurkan.

Pernyataan dari Bahlil Lahadalia tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pernyataan tentang pemunduran waktu pemilu menarik untuk dikaji dari dua hal, yaitu isu dan peluang. Bahwa apa yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia tentang pemunduran waktu pemilu adalah sebatas isu. Karena pernyataan atau aspirasi tersebut terkait dengan pemunduran pemilu belum diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Tidak bisa pemunduran waktu pemilu didasarkan pada isu semata. Begitu juga apabila pemunduran waktu pemilu didasarkan pada hasil survei. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi. UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya setiap tindakan atau perilaku bernegara didasarkan pada hukum, bukan pada isu atau hasil survei.

Peluang


Lantas bagaimana dengan pemunduran waktu pemilu? Apakah ada peluang untuk dilakukan pemunduran waktu pemilu, seperti yang dikemukakan oleh Bahlil Lahadalia berdasarkan aspirasi dari dunia usaha? Apabila pemilu harus dimundurkan, maka yang juga harus dilakukan adalah dengan melakukan amandemen UUD 1945.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan pemilu diatur oleh hukum tertinggi yaitu konstitusi. Aturan yang ada saat ini berdasarkan konstitusi menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Artinya apabila ingin memundurkan waktu pemilu yang mengubah ketentuan lima tahun sekali menjadi lebih atau kurang dari lima tahun sekali. Tentu harus melakukan amandemen terhadap konstitusi.

Ada setidaknya dua materi muatan dalam UUD 1945 yang harus diamandemen. Pertama, Pasal 7 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Kedua, Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Kata "lima tahun" yang ada dalam materi muatan tersebut harus diubah. Jika tidak mengubah, sebenarnya bisa menambah materi muatan dalam pasal/ayat tersendiri yang mengatur tentang pengunduran waktu pemilu. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah bisa dilakukan amandemen UUD 1945 dalam waktu sebelum Pemilu 2024? Mengingat isu amandemen UUD 1945 semakin melandai?

Pertanyaan tersebut memberikan penanda bahwa peluang untuk dilakukan pemunduran waktu pemilu dapat dikatakan kecil. Hampir sama dengan peluang melakukan amandemen UUD 1945. Apalagi memutuskan pemunduran waktu pemilu harus lebih dahulu melewati pintu amandemen UUD 1945. Artinya isu pemunduran waktu pemilu yang dilemparkan oleh Bahlil Lahadalia ke publik hampir sama juga dengan isu masa jabatan presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden khusus karena ada pandemi.

Jika elite terus menerus melempar isu yang secara substansi sama dan tidak ada bentuk konkretisasi perwujudan, publik akan merasa jenuh. Karena yang dibutuhkan publik sebenarnya bukan hanya soal demokrasi atau pemilu saja, melainkan juga soal keadilan dan kesejahteraan yang merata.

Ayon Diniyanto dosen pada Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan, mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara II dan Hukum Konstitusi

(mmu/mmu)