Kolom

Menteri Bahlil "Menjerumuskan" Presiden?

Furqan Jurdi - detikNews
Senin, 24 Jan 2022 11:15 WIB
Ketua Pemuda Madani Furqan Jurdi (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Pada bulan Desember 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang, pun presiden tidak setuju tiga periode. Presiden merasa curiga, pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi.

Setelah penyataan keras Presiden Jokowi, perkiraan saya tidak ada lagi yang akan membahas perpanjangan masa jabatan Presiden. Rupanya "hasrat" untuk memperpanjang masa jabatan bukan hanya datang dari relawan sebagai orang luar, ini sudah kerja orang dalam Istana.

Relawan Jokpro2024 sudah berlalu, maka terbitlah yang baru. Kali ini isunya justru datang dari Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Bahlil berdalih dunia usaha setuju apabila pemilihan presiden diundur dari 2024. Dengan begitu, tak akan banyak proses peralihan kepemimpinan di Indonesia.

Sontak saja jagad media heboh. Para politisi dan pengamat mendesak Presiden Jokowi segera menegur keras Bahlil. Wacana ini, lagi-lagi "menampar muka Pak Jokowi".

Tetapi mengapa terus diungkit? Bukankah pemilu sudah ditetapkan pada 2024, dan presiden juga tidak mau membahas tiga periode dan atau memperpanjang masa jabatannya? Apakah Menteri Bahlil ingin "menampar muka" Presiden di dalam istana?

Sepertinya sudah ada bisikan-bisikan dari dalam bahwa perlu ada perpanjangan masa jabatan presiden. Bisikan ini bisa jadi di belakang Jokowi, bisa juga dibisiki di telinganya.

Kalau bisikan itu tanpa sepengetahuan Presiden, maka itu dapat dikatakan "menjumuskan Presiden". Tetapi kalau bisikan itu di telinga presiden, berarti mereka "menampar muka Presiden".

Akan berbeda kasusnya kalau bisikan itu di depan Presiden, didengar dan disetujui oleh Presiden. Artinya Presiden "menampar muka sendiri".

Namun, seperti apapun keinginan, baik untuk memperpanjang masa jabatan, atau menambah tiga periode, tetap saja konstitusi mengatur secara ketat terkait masa jabatan presiden. Tidak mudah.

Dari analisis politik "dadakan" yang saya dilakukan, setidaknya ada tiga faktor yang mendorong wacana ini terus diperbincangkan. Pertama, ada banyak kelompok kepentingan yang berada dilingkaran istana belum siap menerima suksesi politik 2024. Ketidaksiapan itu mulai dari ketidaksiapan figur yang akan menggantikan Jokowi.

Kedua, mereka belum siap untuk menghadapi perubahan politik dan perubahan dalam struktur pemerintahan karena masih banyak problem yang belum dibereskan. Ketiga, mereka ingin menyandera presiden Jokowi untuk memaksakan diri mengeluarkan dekrit presiden memperpanjang masa jabatan. Ini potensial terjadi kudeta politik.

Untuk alasan pertama dan kedua, ini menyangkut kepentingan politik yang masih belum selesai di Istana, dan belum tuntas sampai tahun 2024. Sementara untuk alasan yang ketiga, seperti yang dikatakan sendiri oleh Presiden Jokowi, "ingin menjerumuskan saya". Bahkan "ingin menampar muka" Presiden..

Beranjak dari analisis politik "dadakan" itu, ada baiknya kita melihat persoalan ini dari dari segi hukum. Dari perspektif hukum konstitusi masa jabatan presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menyebutkan: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Pasal ini hanya mengatur "periodisasi masa jabatan presiden", tidak mengatur "perpanjangan masa jabatan presiden".

Di mana celah memperpanjang masa jabatan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Bagi saya hanya ada satu celah, yaitu mengeluarkan Dekrit Presiden.

Dekrit Presiden adalah sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sejarahnya Indonesia pernah mengeluarkan dua kali Dekrit Presiden, yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Sukarno dan Dekrit 23 Juli 2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dalam realisasinya, kedua dekrit itu mengalami nasib yang berbeda, meski sama-sama didasarkan pada Hukum Darurat Negara.

Dekrit 5 Juli 1959 Sukarno adalah kembali kepada UUD 1945 dan membubarkan Badan Konstituante. Dekrit tersebut dinyatakan sah secara hukum, berdasarkan sidang DPR pada 22 Juli 1959, dan dukungan berupa pendapat hukum pada 11 Juli 1959 dari Ketua MA Profesor Wirjono Prodjodikoro yang diikuti dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan Dekrit 23 Juli 2001 Gus Dur adalah untuk membekukan DPR-MPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun, Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan Partai Golongan Karya (Golkar) sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Dekrit yang begitu banyak item cakupannya itu dilawan oleh DPR dan tidak diterima oleh MPR. Akibatnya MPR melakukan Sidang Istimewa untuk memakzulkan Presiden. Gus Dur pun lengser. Belajar dari dua dekrit yang mendapatkan perlakuan yang berbeda itu menunjukkan bahwa Dekrit Presiden sangat dipengaruhi situasi politik yang berkembang.

Meskipun Dekrit itu sah secara hukum, karena didasarkan pada Hukum Darurat Negara, tetapi legalitasnya masih harus menunggu penetapan hukum secara konstitusional. Karena berlakunya Dekrit sangat tergantung pada kemauan politik dari alat-alat kelengkapan negara (TNI dan Polri) untuk menjadikannya sebagai produk hukum kenegaraan yang berlaku.

Dari peta kekuatan politik dan kelengkapan negara, presiden mampu mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan itu. Mulai dari MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi, TNI dan Polri dapat diprediksi akan mendukung Dekrit Presiden apabila itu terjadi. Tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kelompok civil society. Bisa saja di kalangan masyarakat akan terjadi pergolakan politik. Masyarakat sebagian akan menolak dekrit itu, mungkin juga partai-partai politik yang ada di parlemen.

Kalau pergolakan politik terjadi, maka akan terjadi pula pergolakan sosial yang akan menyebabkan terjadinya krisis politik. Karena itu Presiden perlu mempertimbangkan secara jernih dan matang. Kembali lagi pada judul awal tulisan ini, apakah Menteri Bahlil ingin "menjerumuskan Presiden" atau memang Presiden sudah siap merumuskan dekritnya?

Semua berpulang pada presiden, apakah ingin "menjerumuskan diri" pada dekrit atau ingin mengakhiri jabatan presiden dengan aman, damai dan demokratis? Maka Presiden perlu mempertimbangkan secara arif dan bijaksana.

Furqan Jurdi Ketua Pemuda Madani, Wakil Sekretaris Jenderal DPP KNPI, aktivis Muda Muhammadiyah

Simak juga 'Bahlil Klaim Rata-rata Pelaku Usaha Setuju Pilpres 2024 Diundur':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)