Kolom

Konsekuensi Ricuh Kazakhstan

Naldo Helmys - detikNews
Kamis, 20 Jan 2022 15:10 WIB
Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev
Jakarta -

Negara yang tenang belum tentu baik-baik saja. Boleh jadi di balik ketenteraman itu terkumpul ribuan persoalan yang dapat meledak kapan pun. Kazakhstan misalnya. Siapa sangka, negara tertutup dengan kontrol ketat justru membuka tahun 2022 dengan kericuhan yang berpotensi jadi konflik internasional.

Protes di Kazakhstan dapat disederhanakan. Melambungnya harga LPG mendorong rakyat melakukan aksi protes di jantung perekonomian negara, Almaty. Lalu, seperti rezim opresif lainnya, pemerintah Kazakhstan menanggapinya dengan adu kekerasan. Pola semacam ini sering terjadi di berbagai negara.

Namun, ricuh di Kazakhstan dapat menimbulkan konsekuensi berbeda. Sebab, manuver Presiden Kassym-Jomart Tokayev dalam menanggapi aksi demonstrasi terlihat janggal. Tokayev melabeli para demonstran dengan sebutan teroris agar dapat melibatkan pasukan militer Rusia untuk melakukan intervensi di bawah kerangka Organisasi Traktat Keamanan Kolektif (CSTO).

Upaya sekuritisasi tersebut dapat mengaburkan makna teroris itu sendiri. Justru hal itu dapat membuat langkah kontra-terorisme menjadi tidak tepat sasaran. Bagaimanapun juga, penuntut keadilan dan massa yang marah akan perekonomian negara yang salah urus tidak dapat disamakan dengan teroris yang jauh dari nilai-nilai perikemanusiaan.

Dalam hal ini, dunia mestinya dapat menyatakan sikap. Karena langkah yang diambil Kazakhstan dapat bertentangan dengan konsensus internasional, terutama Strategi Kontra-Terorisme Global PBB (UN GCTS). Upaya memerangi terorisme harus didasarkan pada empat pilar UN GCTS terutama pilar keempat bahwa perang melawan terorisme didasarkan pada penghormatan terhadap HAM dan supremasi hukum.

Strategi kontra-terorisme tidak sepatutnya kontraproduktif dengan upaya demokratisasi. Namun, sikap Kazakhstan dapat melemahkan upaya demokratisasi di negara tersebut. Dari tahun ke tahun, Indeks Demokrasi selalu menempatkan Kazakhstan pada kategori negara-negara otoritarian.

Analisis terhadap Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, dan Uzbekistan menunjukkan bahwa demokrasi masih menjadi sesuatu yang sulit diadopsi negara-negara Asia Tengah bekas Uni Soviet. Mereka mengalami transformasi ideologis dari komunisme ke nasionalisme.

Namun, tidak seperti di banyak tempat, nasionalisme di Asia Tengah tidak mampu mendorong terciptanya iklim politik yang lebih demokratis. Sebab, bentuk nasionalisme yang berkembang justru condong pada nasionalisme etnis yang ditopang dan menopang pihak yang berkuasa. Sehingga kekuasaan hanya akan melihat protes bukan dalam orientasi nilai-nilai demokrasi yang terbuka, melainkan sebagai pembangkangan sipil semata.

Di samping akan mempengaruhi narasi kontra-terorisme dan demokratisasi, pada tataran domestik, langkah Presiden Tokayev juga dapat memicu ketidakstabilan nasional. Apalagi dengan keterlibatan militer Rusia, bukan tidak mungkin perang sipil multipihak, antara kelompok antipemerintah, penguasa, dan pendukung rezim lama Nursultan Nazarbayev, menjadi luaran yang tidak diharapkan. Sebab, kericuhan telah dimanfaatkan Tokayev untuk mengikis pengaruh Nazarbayev, yang secara de facto masih berkuasa.

Selama ini, Nazabayev sosok yang tidak tergantikan. Pada era pra-kemerdekaan, Nazarbayev adalah Ketua Dewan Menteri Kazakh Soviet, kemudian Ketua Komite Sentral Partai Komunis Kazakhstan pada tahun 1989. Pada tahun 1990, menjelang kemerdekaan, Nazarbayev merupakan Ketua Soviet Tinggi Kazakh, pemimpin parlemen.

Dengan rekam jejak seperti itu, tidak heran jika dia kemudian diangkat menjadi presiden Kazakhstan pertama pada tahun 1990. Pada 2019, Nazarbayev meletakkan jabatan presiden dan menunjuk Tokayev, yang merupakan sekutunya, sebagai penerus. Namun, secara de facto Nazarbayev masih memegang kekuasaan sebagai Ketua Dewan Keamanan seumur hidup. Posisi inilah yang mengawasi seluruh kebijakan militer dan hukum di Kazakhstan. Bahkan protes yang terjadi sekarang juga ditujukan untuk mengakhiri kekuasaan Nazarbayev yang sudah sepuh 81 tahun.

Langkah Tokayev mencopot Nazarbayev dari posisinya sebagai Ketua Dewan Keamanan jelas bukan dimaksudkan untuk memuaskan tuntutan demonstran. Secara simbolis, itu merupakan cara untuk memutus ikatan dengan orde lama. Ketika pengaruh Nazarbayev terkikis, Tokayev dapat memanfaatkan momentum ini untuk menjadikan dirinya sebagai pembangun pondasi visi Kazakhstan 2050, kendati cita-cita itu dicetuskan di era Nazarbayev.

Kazakhstan boleh dikatakan tidak terusik dan jauh dari pemberitaan media internasional dalam beberapa dekade terakhir. Tetapi, nilai strategis negara terbesar di Asia Tengah ini akan semakin penting seiring dengan meningkatnya pengaruh Tiongkok. Sehingga protes yang terjadi di awal tahun ini, alih-alih akan terselesaikan, dikhawatirkan justru menjadi medan perebutan pengaruh kekuatan global.

Pada era yang katanya sedang menuju pada abad Asia, hubungan negara-negara dengan aliansi tradisional mereka, yaitu adikuasa tatanan lama seperti Amerika Serikat dan Rusia akan diimbangi dengan kemiteraan strategis bersama kekuatan yang baru muncul, terutama Tiongkok.

Dalam konteks Kazakhstan hal itu dapat terlihat dengan jelas. Ketika Presiden Xi Jinping mengungumkan program Satu Sabuk, Satu Jalan (OBOR) pada 2013 misalnya. Program investasi dan pembangunan infrastruktur pada hampir 70 negara itu diumumkan di Kazakhstan dan Indonesia, yang dilihat Tiongkok sebagai dua negara strategis, termasuk secara geopolitik, untuk menopang langkah-langkah Beijing menjadi pemain global utama di masa depan.

Melihat situasinya, AS mungkin tidak akan tergesa-gesa ikut campur tetapi jelas tidak akan mendiamkan intervensi Rusia begitu saja. Perang di Afghanistan yang dimenangkan Taliban masih menjadi pukulan telak bagi AS di samping Presiden Joe Biden sejauh ini tampak tidak seagresif para pendahulunya.

Meskipun begitu, panggung internasional masih terbuka bagi Biden. Dia tidak blak-blakan seperti Donald Trump, tetapi manuvernya tetap berbahaya bagi Tiongkok. September 2021 lalu, pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik ditantang oleh pakta pertahanan trilateral AS, Inggris, Australia (AUKUS). Mengingat arsitektur kawasan Asia Tengah yang masih rapuh, bukan tidak mungkin AS akan menggunakan pendekatan kawasan serupa untuk membendung penetrasi Rusia dan Tiongkok di Kazakhstan.

Naldo Helmys dosen Tutor Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka, CPNS Diplomat Kementerian Luar Negeri

(mmu/mmu)