Reformasi lembaga iptek Indonesia menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Apakah arahnya sudah benar? Salah satu perspektif untuk memandangnya adalah dengan kacamata mekanisme pasar.
Harus diakui lembaga-lembaga iptek pemerintah selama ini kurang link-and-match dengan pasar, sehingga tidak menumbuhkan kultur iptek pada dunia usaha. Itu terlihat dari rendahnya proporsi swasta dalam litbang, yang angkanya kurang dari 20%. Tak usah membandingkan dengan negara yang maju ipteknya, dengan Malaysia saja kita jauh tertinggal, karena proporsi swasta dalam litbang di Malaysia mencapai 70%.
Tidak terpusatnya sumber daya iptek memperparah situasi di Indonesia. Sumber daya yang tidak terpusat membuat sumber daya tidak tersedia secara utuh, sehingga tidak memiliki daya dobrak untuk membuat terobosan bagi perekonomian Indonesia. Dalam konteks ini, reformasi lembaga iptek dalam bentuk integrasi ke dalam satu wadah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dapat dipandang cukup tepat.
Di samping daya dobrak, dengan penyatuan sumber daya iptek akan bisa dibuat one-door solution bagi dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan iptek guna menciptakan produk dan layanan dengan nilai tambah tinggi. Dan, hal tersebut akan menjadi katalis bagi terciptanya kolaborasi yang melibatkan dunia usaha dan dunia iptek.
Kolaborasi akan mendorong bisnis berbasis nilai tambah, dan hasil-hasil yang dirasakan pihak swasta pada gilirannya akan merangsang pihak swasta untuk mengembangkan kapasitas litbangnya sendiri. Dari situ, evolusi menuju "dominasi litbang oleh swasta" menjadi keniscayaan.
Mekanisme Pasar
Dalam bukunya Wealth of Nations yang terkenal, Adam Smith menjabarkan tentang "tangan Tuhan" (invisible hand) pada mekanisme pasar. Bahwa motif ekonomi setiap pelaku ekonomi akan menjelma menjadi kekuatan raksasa, yang mampu membuat alokasi sumber daya efisien, dan bahkan mampu menggerakkan perubahan sosiokultural dalam masyarakat. Seperti dapat kita lihat pada transformasi 10 tahun terakhir dari ponsel konvensional ke smartphone beserta perilaku sosiokultur yang menyertainya, perubahan besar tersebut ditopang oleh motif ekonomi, terutama pada perusahaan-perusahaan teknologi dunia, yakni motif ekonomi untuk mencetak profit.
Dalam membangun masyarakat dan perekonomian yang berbasis iptek, motif ekonomi seperti itu menjadi kunci penting. Oleh karena itu, kehadiran BRIN sebagai katalis perubahan perilaku dunia usaha untuk memposisikan iptek sebagai pondasi bisnis dan ekonomi patut disambut dengan optimisme.
Harus diakui, lembaga-lembaga iptek selama ini kurang klop dengan mekanisme pasar. Ada semacam kekosongan ruang antara iptek dan dunia usaha. Bahkan di masa lalu, aktivitas dunia iptek memberi kontribusi negatif pada ekonomi, sehingga IMF mensyaratkan dihentikannya proyek-proyek mercusuar iptek pada saat krisis moneter 1998.
Sejak itu (pasca-Reformasi) lembaga-lembaga iptek relatif jalan di tempat. Namun setidaknya tidak lagi memberikan kontribusi negatif pada ekonomi sebagaimana sebelum reformasi. Namun, apakah itu cukup? Tentu saja tidak. Indonesia semakin tertinggal dalam bidang iptek, terutama dalam ekonomi berbasis iptek, dan diperlukan terobosan.
Kolaborasi
Menarik diperhatikan, sebelum integrasi ke BRIN, LIPI yang dipimpin oleh LT Handoko yang saat ini menjabat Kepala BRIN telah membuat platform terbuka; pelaku usaha dapat memanfaatkan sepenuhnya fasilitas riset, termasuk sumber daya manusianya. Misalnya kolaborasi dalam bentuk aplikasi teknologi untuk pengemasan kaleng untuk produk Gudeg Bu Tjitro.
Dalam konteks paradigma baru riset iptek d ibawah BRIN saat ini, contoh itu dapat dijadikan showcase tentang peran BRIN ke depan dalam membangun ekonomi berbasis iptek. Dunia usaha diberdayakan melalui iptek, dan dari hasil-hasilnya, dunia dirangsang untuk melakukan litbang untuk menciptakan daya saing di pasar.
Menurut data IMF dan Bank Dunia, saat ini Indonesia peringkat 7 dunia dalam skala ekonomi, yakni dalam Produk Domestik Bruto berbasis paritas daya beli. Untuk lebih meningkatkan lagi performa ekonomi kita pada masa mendatang, transformasi menuju ekonomi berbasis iptek menjadi kunci. Hal itu membuat kita harus mengejar ketertinggalan dalam bidang iptek, sembari memperkuat link-and-match antara iptek dan ekonomi.
Dalam kaitan itu, kiprah dan langkah-langkah BRIN kedepan menarik untuk dicermati. Dan layak diukur secara kuantitatif dari waktu ke waktu, sejauh mana BRIN telah mengorkestrakan transformasi itu.
(mmu/mmu)