Kolom

Antroposentrisme Proyek "Food Estate"

Freddy Aktif Era Sianturi - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 11:50 WIB
Presiden Jokowi meninjau lokasi "food estate"
Jakarta -
Hujan lebat di Desa Lamuk, Wonosobo tidak mengurungkan niat Presiden Jokowi untuk meninjau langsung proyek food estate di Jawa Tengah baru-baru ini. Jokowi tidak mau hanya berdiam diri di mobilnya menunggu hujan reda, melainkan memutuskan turun sambil memegang payung sendiri berjalan ke lahan pertanian cabai proyek food estate tersebut. Hal ini menjadi menarik karena aksi serupa juga pernah dia lakukan saat meninjau proyek food estate di Sumba Tengah pada awal tahun lalu. Saat itu, Jokowi tidak menghiraukan hujan dan petir saat turun meninjau lahan sawah proyek food estate. Aksi viral ini seakan menyiratkan arti penting proyek food estate bagi Jokowi.

Respons Cepat

Food estate
menjadi topik yang ramai diperbincangkan saat ini. Munculnya gagasan proyek food estate berawal dari respons cepat pemerintah terhadap peringatan dari FAO mengenai ancaman krisis pangan yang akan melanda akibat pandemi Covid-19. Meski bukan gagasan baru, proyek food estate Jokowi diklaim berbeda dari proyek food estate pemerintahan sebelumnya, karena diyakini mampu mengatasi ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19, serta meningkatkan ketahanan pangan Indonesia pada masa mendatang.

Food estate
merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas (Badan Litbang Pertanian, 2011). Syarat dan kondisi kebutuhan lahan yang sangat luas ini kemudian telah mendorong Jokowi membuat kebijakan yang menarik ditinjau dari perspektif etika lingkungan, karena isinya cenderung mengabaikan ancaman kerusakan lingkungan.

Pernah Dijalankan

Gagasan food estate sudah pernah dijalankan pada masa Presiden Soeharto, yang dikenal sebagai Proyek Lahan Gambut (PLG) di Kalteng. Namun, proyek ini gagal karena dihadapkan dengan isu dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Pada masa Presiden SBY, ide untuk membangun food estate kembali muncul dan dijalankan melalui program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Proyek ini juga gagal usai menuai kritik dari aktivis lingkungan, akademisi, dan institusi riset karena dianggap mengabaikan eksternalitas negatif seperti deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, konflik sosial/agraria, dan tekanan atas kehidupan masyarakat sekitar (Indonesian Center For Environmental Law, 2020).

Sedikit berbeda, masuknya proyek food estate ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, serta kehadiran Jokowi meninjau langsung setiap lokasi proyek food estate, memang membuat proyek food estate di masa Presiden Jokowi terkesan lebih menjanjikan. Apalagi karena dibungkus dalam narasi ketahanan pangan, semakin membuat proyek food estate menjadi seperti sebuah keniscayaan.

Ancaman terhadap Alam

Dari sisi ekologi, proyek food estate Jokowi tidak ada ubahnya dari proyek food estate pemerintahan sebelumnya, yakni sama-sama menjadi ancaman terhadap alam. Dalam pandangan teori etika lingkungan, yaitu kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya, kebijakan Jokowi dalam menjalankan proyek food estate cenderung mencerminkan sikap antroposentrisme.

Antroposentrisme atau shallow environment ethics merupakan etika yang memandang manusia dan kepentingannya dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam. Nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan kebutuhannya, sehingga tuntutan kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan dianggap berlebihan dan tidak relevan (A Sonny Keraf, 2010).

Terdapat beberapa hal yang menjadi indikasi sikap antroposentrisme pemerintah dalam melaksanakan proyek food estate. Pertama, target luas lahan proyek food estate yang sangat eksploitatif, yakni di Papua (1,2 juta hektar), Kalbar (120 ribu hektar), Kalteng (180 ribu hektar), Kaltim (10 ribu hektar), Maluku (190 ribu hektar), Sumut (60 ribu hektar), Sumsel (235 ribu hektar), NTT (5 ribu hektar), dan diperkirakan masih bisa bertambah seiring dengan perkembangan proyeknya. Luas lahan yang mencapai jutaaan hektar ini jelas hanya akan bisa disediakan dengan melibatkan kawasan hutan (KPA, 2021).

Kedua, sinyal ancaman kerusakan ekosistem alam akibat masifnya target luas lahan proyek food estate tersebut semakin menguat dengan adanya Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. Dalam peraturan tersebut jelas dinyatakan bahwa penyediaan lahan untuk pembangunan proyek food estate boleh dilakukan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi. Kebijakan ini dinilai cenderung melegalkan tindakan deforestasi dengan mengatasnamakan ketahanan pangan. Area hutan yang akan digarap untuk penyediaan lahan proyek food estate bisa mencapai jutaan hektar, dengan nilai kayu yang akan ditebang ditaksir mencapai ratusan triliun, dan mengakibatkan kerusakan kawasan hutan alam setara 3 kali luas Pulau Bali (Madani, 2021).

Ketiga, persyaratan teknis alih fungsi kawasan hutan untuk penyediaan lahan proyek food estate hanya menggunakan KLHS Cepat. Pemilihan metode KLHS Cepat idealnya hanya digunakan untuk perencanaan bersifat darurat karena cenderung bersifat spekulatif dan memberikan ruang yang besar bagi ketidakpastian, serta tidak relevan untuk mencapai pertimbangan keberlanjutan fungsi lahan dan kelestarian lingkungan hidup yang objektif. Terlebih dalam proyek food estate, lokasi telah lebih dahulu ditentukan baru kemudian dilakukan KLHS Cepat. Hal ini ibarat memberikan karpet merah bagi kegiatan perambahan hutan.

Keempat, penunjukan Kemenhan sebagai leading sector pengelolaan proyek food estate. Kebijakan ini menjadi tidak etis karena menyimpang dari tugas pokok dan fungsi serta basis keilmuan Kemenhan. Hal ini cenderung meniru gaya orde baru, dan dapat menimbulkan tekanan baru terhadap masyarakat. Keterlibatan pertahanan militer berpotensi disalahgunakan demi mengamankan pemerintah saat terjadi konflik agraria dengan masyarakat dalam upaya penyediaan lahan proyek food estate. Misalnya saat lokasi lahan proyek food estate yang ditetapkan oleh pemerintah berada pada kawasan hutan adat/tanah adat.

Layak Dievaluasi

Keinginan Presiden Jokowi melaksanakan proyek food estate sebagai upaya mengatasi ancaman krisis pangan dan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia merupakan hal yang baik. Namun, dalam perspektif etika lingkungan, kebijakan kontroversial pemerintah dalam pelaksanaan proyek food estate cenderung mencerminkan sikap antroposentrisme. Sikap pemerintah lebih berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan kepentingan proyek food estate, sehingga mengabaikan perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Proyek food estate layak dievaluasi kembali secara komprehensif, dengan mempertimbangkan masukan para akademisi, pakar dan aktivis lingkungan, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian karena menyangkut isu keberlangsungan lingkungan.

Lagi pula, ancaman krisis pangan akibat pandemi tidak lagi relevan dijadikan sebagai legitimasi proyek food estate, karena kondisi pandemi yang saat ini sudah relatif mereda, serta prediksi WHO dan ilmuwan yang meyakini bahwa dalam waktu dekat keberadaan virus Covid-19 bukan lagi menjadi pandemi. Kondisi indeks ketahanan pangan Indonesia dari tahun ke tahun sebenarnya juga cenderung membaik dan menjadi peringkat ke-5 ASEAN. Usaha mencapai tujuan ketahanan pangan nasional seharusnya bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keseimbangan dalam rangka mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan.
Freddy Aktif Era Sianturi mahasiswa Magister Studi Pembangunan ITB

(mmu/mmu)