Catatan Agus Pambagio

Telisik Masalah Jalan Tol Trans Sumatera

Agus Pambagio - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 10:33 WIB
agus pambagio
Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Meskipun hingga hari ini pemerintah belum menetapkan jenis infrastruktur apa yang diprioritaskan untuk angkutan manusia dan barang, seperti yang dilakukan di beberapa negara, tetapi ada baiknya segera ditetapkan supaya tidak timbul kanibalisme di sistem transporatsi dan logistik Indonesia. Perintah Presiden hanya diterjemahkan untuk membangun infrastruktur, bukan mengembangkan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik wilayah, masyarakat, dan interkoneksinya. Akibatnya kegunaan pembangunan infrastruktur saat ini masih sporadis belum memenuhi kebutuhan transportasi dan logistik secara optimal.

Dari perjalanan keliling ke beberapa wilayah di Jawa, dan Sumatera untuk mengamati dan mendengar keluhan publik, pelaku usaha dan pemerintah daerah sektor infrastruktur transportasi darat ditemukan bahwa di Pulau Jawa telah terjadi kanibalisme transportasi. Misalnya angkutan udara di Pulau Jawa sudah terkanibal rata-rata 50% oleh infrastruktur darat, khususnya jalan tol. Selain memang jumlah penerbangan terjun bebas akibat kekurangan pesawat sebagai dampak masalah keuangan maskapai dengan lessor, tentunya juga karena pandemi. Bahkan di kawasan Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang), penerbangan terkanibalisme jalan tol hingga 70%.

Okupansi Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ) dan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) memang meningkat pesat setelah Kebijakan PPKM dilonggarkan. Pada libur Nataru kemarin meskipun tidak ada libur bersama, dari pantauan lapangan, lalu lintas di tol cukup padat, meskipun tidak ada kemacetan panjang. Sebaliknya bandara lengang, apalagi pelabuhan. Masalahnya jumlah bandara dan pelabuhan yang dibangun dalam lima tahun terakhir terlalu banyak, namun okupansinya tidak optimal dan ke depan akan menjadi beban negara yang cukup menyesakkan jika industri penerbangan stagnan.

Kali ini saya akan membahas persoalan moda angkutan jalan tol, khususnya JTTS saja. Mengapa hanya JTTS, tidak JTTJ? Karena kondisi JTTJ sudah lebih baik secara trafik dan pembangunannya relatif tinggal sedikit untuk sampai ke Banyuwangi serta kondisinya relatif cukup baik. Namun tidak begitu dengan JTTS yang sedang dalam pembangunan dan kondisi ruasnya kurang baik karena alam, alih fungsi lahan dan target capaian yang mepet. Potensi JTTS cerah jika beberapa masalah konstruksi dan lahan dapat diselesaikan dengan baik.

Tol Trans Sumatera Kini dan Kelak

Jalan tol merupakan jalan bebas hambatan yang dibangun oleh pemerintah, baik menggunakan dana APBN maupun dengan pola KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Jalan tol dibangun untuk memperlancar arus logistik dan pergerakan manusia menggunakan angkutan darat. Hingga saat ini ada dua jaringan utama tol di Indonesia, yaitu JTTJ sepanjang sekitar 1.167 Km dan JTTS sepanjang sekitar 2.704 Km).

Melalui Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015, Pemerintah memberi amanat kepada Hutama Karya (HK) untuk membangun dan mengembangkan Jalan Tol Trans-Sumatera. Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km. Pekerjaan dimulai pada tahun 2015 dan diharapkan akan beroperasi penuh pada tahun 2024. Dengan nilai investasi sebesar Rp 206,40 triliun.

Kalau kita perhatikan rencana pembangunan JTTS ini sangat penting. Namun hingga hari ini, tampak ada sesuatu yang membuat operasional pembangunan JTTS kurang optimal, yaitu masalah alih fungsi lahan dan kualitas lahan. Hal ini tentunya dapat mengganggu operasional JTTS kelak ketika sudah tersambung dari Propinsi Lampung hingga Provinsi Aceh.

Tata cara pembangunan JTTS harus segera diubah. Selesaikan ruas utama Lampung - DI Aceh terlebih dahulu, baru dibangun jalan tol sirip. Secara teori pembangunan JTTS dapat dipastikan akan mendongkrak percepatan pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera, karena dengan adanya JTTS, Pulau Sumatera akan terkoneksi dan akan tumbuh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera.

Saat ini lintas JTTS, termasuk jalan tol sirip, yang telah dioperasikan sepanjang sekitar 531 km dan sedang dalam konstruksi sepanjang 532 km. Diharapkan pada akhir tahun 2023 akan dioperasikan sepanjang 1.064 km. Namun patut disayangkan bahwa jalan tol sepanjang 1.064 km tersebut tidak satu kesatuan yang terus menerus tetapi terputus menjadi jalan tol sirip bukan di jalur utama JTTS. Sehingga di khawatirkan kemanfaatannya menjadi kurang optimal.

Sebagai contoh beroperasinya jalur-jalur sirip, seperti Jalur Tol Taba Penanjung - Bengkulu sepanjang 18 km, Jalur Tol Sicincin - Padang sepanjang 37 km, Jalur Tol Indralaya-Prabumulih - Muara Enim sepanjang 121 km dan Jalur Tol Sigli-Banda Aceh sepanjang 74 km. Seharusnya pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Palembang dilanjutkan hingga ke Jambi-Pekanbaru lalu terus sampai Medan dan DI Aceh supaya jalur utama JTTS tersambung.

Alasan utama dibangunnya jalur tol sirip karena sulitnya pembebasan tanah di wilayah Sumatera Barat sementara dana investasi sudah dikucurkan dan bunga pinjaman sudah berjalan, sehingga biar tidak mubazir digunakan untuk membangun jalan tol sirip JTTS. Seharusnya sejak awal pemerintah dan pemerintah daerah mengutamakan pembebasan lahan di Sumatera Barat. Memang persoalan kepemilikan tanah di di Sumatera Barat itu unik.

Dari diskusi dengan BPJT dan Ditjen Bina Marga, patut diduga TJJS di tahun 2024 belum bisa 100% tersambung karena adanya persoalan tanah Sumatera Barat. Di 2024 diperkirakan JTTS baru akan tersambung dari Aceh - Sumatera Utara dan Lampung - Pekanbaru.

Langkah Pemerintah

Saran saya pada sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi yang kurang dari tiga tahun ini, sebaiknya Kementerian PUPR berkonsentrasi untuk membangun jalur utama JTTS bukan jalan tol sirip yang belum terlalu penting untuk segera dibangun. Kedua, sebaiknya Presiden segera perintahkan Kementerian PUPR-BPJT untuk membebaskan tanah dan membangun jalur tol Palembang-Jambi-Pekanbaru dan Dumai-Kisaran serta mengoperasikan di tahun 2024.

Dengan demikian, JTTS dari Bakahuni akan terkoneksi hingga Medan. Harapannya angkutan logistik dan manusia pun optimal dan ujung-ujungnya ekonomi Pulau Sumatera dari Lampung-Medan berkembang.

Ketiga, kondisi kontraktor TJJS secara finansial harus segera dibantu oleh pemerintah. Jika APBN "cekak", maka serahkan saja ke INA/SWF supaya dicarikan investor yang berminat. Sebelum ditawarkan perbaiki kondisi JTTS, sehingga investor tertarik untuk membeli konsesinya di atas nilai buku.

Keempat, untuk menyambungkan TJJS, Presiden berikut harus menyelesaikan mega proyek ini sampai tuntas dan tersambung dari Lampung hingga DI Aceh. Selain itu, pemerintah mulai sekarang sudah harus menetapkan prioritas transportasi di Sumatera sesuai dengan pertumbuhan tingkat perekonomian penduduk, supaya kasus kanibalisme di Pulau Jawa tidak terulang. Sekali lagi libatkan ahli antropologi supaya upaya penanganan masyarakat optimal.

Agus Pambagio pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen

Simak juga 'Harapan Jokowi saat Tinjau Progres Tol Pekanbaru-Bangkinang':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)