ADVERTISEMENT

Presidential Threshold, Sebuah Pertempuran yang Menentukan

Tony Rosyid - detikNews
Rabu, 05 Jan 2022 13:40 WIB
Ilustrasi Pemungutan Suara di bilik suara pada pemilu 2014
Ilustrasi pemilu (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

Pemilu memang masih lama. Tapi, suhu politik sudah mulai panas. kesiapsiagaan dan berbagai manuver dengan deras membanjiri media. Sejumlah baliho telah dipasang dan deklarasi terus bermunculan. Ruang-ruang publik riuh dengan berita capres.

Namun, tidak semua yang bermanuver, pasang baliho dan deklarasi akan punya kesempatan untuk nyapres. Mengingat syarat presidential threshold 20 persen, maka hanya akan memberi kesempatan buat segelintir orang saja.

Terkait Presidential Threshold, ada tiga kelompok pro-kontra. Pertama, kelompok yang tetap bertahan dengan Presidential Threshold 20 Persen, sesuai dengan UU Pemilu saat ini. PDIP masuk kelompok ini. Karena, hanya PDIP yang cukup suaranya untuk mengusung capres-cawapres. Partai lainnya? Terpaksa harus koalisi.

Selain PDIP, Istana diduga juga ikut menjaga Presidential Threshold 20 Persen. Mengapa? Dengan presidential threshold 20 persen, pasangan calon (paslon) maksimal tiga, dan itu lebih mudah dikendalikan. Ini menyangkut stabilitas politik dan keamanan negara, terutama peran politik Istana. Selain itu, anggaran juga relatif bisa ditekan. Beda dengan paslon yang berjumlah banyak, maka dianggap ada potensi gaduh, anggaran sangat besar, dan ruang politik buat istana juga akan menyempit, karena akan banyak pemain dan pengendali.

Selain PDIP dan istana, para pengusaha juga lebih suka paslon terbatas. Sebab, jika paslon terlalu banyak, sumbangan logistik yang harus disiapkan oleh para pengusaha itu akan membengkak.

Kepada semua paslon, pengusaha biasanya ikut menanam saham. Para pengusaha biasa main di seribu kaki. Siapa yang terpilih, mereka juga pemenangnya. Kalau paslon terlalu banyak, kocek mereka akan kerepotan.

Paslon yang punya potensi menang dan lebih mudah dikendalikan biasanya akan mendapat logistik lebih besar. Paslon yang nggak mudah dikendalikan, ini akan banyak mendapat hambatan. Ini bukan soal "suka atau tidak suka". Tapi, ini murni soal bagaimana menjaga kepentingan bisnis mereka.

Kedua, kelompok yang menginginkan Presidential Threshold 0 persen. Mereka menginginkan setiap orang punya kesempatan secara demokratis untuk nyapres. Namun, banyak tokoh berkemampuan yang nggak punya parpol. Mereka juga nggak punya uang yang cukup untuk membeli tiket parpol.

Jika mereka punya elektabilitas yang "potensial menang", sebenarnya ini bisa jadi modal untuk beli tiket. Akan selalu ada bohir yang datang dan membiayainya. Siapapun yang potensial menang, bohir akan datang dengan berkarung-karung uang.

Pilpres 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nggak punya uang. Karena potensial menang, uang berdatangan. Begitu juga dengan Jokowi di 2014. Potensial menang, logistik berhamburan. Begitulah tradisi yang berlaku dalam setiap pemilu. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di semua negara penganut sistem demokrasi.

Sejumlah orang nampak telah bekerja keras untuk menurunkan Presidential Threshold hingga 0 persen. Karena inilah satu-satunya pintu harapan untuk memberi peluang kepada sebanyak-banyaknya tokoh potensial untuk nyapres.

Ketiga, kelompok yang ingin Presidential Threshold diturunkan, tapi tidak sampai di-nol-kan. Di sini semua partai menginginkan, kecuali PDIP.

Bukankah selain PDIP, jumlah mereka mayoritas di DPR? Jawabnya betul. Masalahnya, mayoritas parpol tidak cukup punya nyali untuk mengupayakan keinginan politiknya. Terutama parpol yang masuk dalam koalisi.

Kepentingan sendiri nggak berani, bagaimana untuk kepentingan rakyat ya? Begitulah protes yang ada selama ini.

Parpol-parpol koalisi cenderung tunduk dan tidak "berani" berseberangan dengan istana. Saat ini, kepentingan Istana menyatu dengan kepentingan PDIP: presidential threshold 20 persen.

PKS dan Demokrat, sebagai partai oposisi, tidak cukup kuat suaranya di DPR untuk berhadapan dengan Istana dan PDIP.

Mereka ingin Presidential Threshold 5 persen, atau 10 persen, maksimal 15 persen. Kalau 5 persen, maka hampir setiap partai bisa mencalonkan. Kalau 10 persen, Gerindra (12,57 %) bisa mengusung calon sendiri. Kalau 15 persen, cukup dua partai bisa mengusung paslon. Bagi partai, ini akan lebih leluasa.

Tapi, dengan Presidential Threshold 20 Persen, tiga partai bergabung, baru bisa mengusung paslon. Untuk menyatukan tiga partai, memang perlu kerja cerdas. Akan selalu ada godaan dan gangguan dari pihak-pihak yang punya kekuasaan atau uang.

Membuat kesepakatan atau "deal" dua partai jauh lebih mudah dari tiga partai.

Nah, kelompok siapa yang kira-kira akan memenangkan pertarungan terkait presidential threshold ini? Publik pasti sudah bisa menebak.

Siapa yang kuat itulah pemenangnya. Begitu teori bicara. Ya, siapa? Gitu aja masih harus dikasih tahu. Mikiiiir...

Selama parpol-parpol koalisi tidak berani melawan PDIP dan berseberangan dengan istana, maka kecil harapan Presidential Threshold bisa turun, apalagi sampai 0 persen. Bagaimana dengan proses gugatan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi (MK)? Nggak usah tanya saya. Anak saya yang belum sekolah sudah tahu jawabannya.

Jogjakarta, 4 Januari 2022

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

(jbr/jbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT