.webp)
Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) merupakan bagian dari Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang nasibnya saat ini masih belum menentu, meskipun sudah disuntik dana APBN sebesar lebih dari Rp 4 triliun. Suntikan dana ini diharapkan cukup untuk menutup biaya overrun dan menyelesaikan proyek fisik KCJB. Kebutuhan dana pembangunan fisik kemungkinan besar masih akan bertambah karena masih banyaknya permasalahan di pembangunan fisik KCJB. Salah satunya persoalan persinyalan yang belum tuntas dibahas.
Operasi angkutan kereta api (KA) jantungnya ada si persinyalan. Sinyal harus andal supaya keselamatan angkutan KA terjamin. Di era informasi teknologi, persinyalan juga sudah tidak manual yang di "engkol", tetapi sudah digital menggunakan frekuensi seluler, sama dengan yang digunakan untuk komunikasi voice dan data bergerak selama ini.
Sesuai dengan pembicaraan teknis antara KCIC dengan konsorsium China (HSRCC-CRSC-CRDC dan CDJO), teknologi seluler yang akan digunakan KCJB adalah Chinese Train Control System-3 (CTCS-3) dengan menggunakan teknologi persinyalan Global System Mobile - Railway (GSM-R) di frekuensi 900 MHz milik PT Telkomsel sebesar 4 MHz (936 - 940 MHz). Namun penggunaan frekuensi ini masih menyisakan banyak masalah terkait dengan keselamatan perjalanan KCJB dan mahalnya biaya sewa frekuensi yang harus dibayarkan oleh KCIC.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mempercepat proses penggunaan pita frekuensi 900 MHz milik Telkomsel, pembahasan dengan regulator (Kementerian Kominfo) harus segera diselesaikan supaya tidak mengganggu konsumen Telkomsel yang berada di frekuensi tersebut (2 G dan 3G), mengganggu keselamatan perjalanan KCJB karena di sepanjang jalur KCJB banyak digunakan penguat signal seluler (repeater) oleh publik. Pembahasan dan alternatif teknologi yang akan digunakan, kalau ada, harus segera ditentukan mengingat waktu pengoperasian semakin terbatas.
Masalah yang Muncul
Penggunaan frekuensi 900 MHz yang sudah disepakati ternyata memunculkan dampak negatif, baik finansial maupun teknis, yang harus segera diselesaikan oleh KCIC dan regulator. Untuk itu diperlukan proses frequency clearing atau network recovery di sepanjang jalur KCJB terhadap BTS eksisting milik Telkomsel yang berada pada jarak radius 40 - 60 Km supaya tidak terjadi interferensi akibat penggunaan frekuensi yang sama.
Untuk menangani persoalan di atas dengan CTCS-3, diperlukan biaya sekitar Rp 1,3 triliun untuk recovery jaringan Telkomsel yang terdampak dan Rp 160 miliar per tahun untuk biaya operasional. Hal itu dipastikan akan menambah cost overrun KCJB. Ironisnya meskipun biaya sudah dikeluarkan sebanyak itu, secara teknis tidak menjamin jaringan di pita 900 MHz akan bersih dari potensi terjadinya interferensi karena frekuensi tersebut digunakan juga untuk telekomunikasi GSM. Jadi risiko interferensi dari pengguna GSM Telkomsel 2 G dan 3 G juga tinggi.
Selain itu tingginya risiko interferensi pada frekuensi 900 MHz juga disebabkan oleh banyaknya penggunaan penguat sinyal GSM (repeater) ilegal oleh masyarakat umum yang sulit dikontrol oleh Badan Monitoring (Balmon) Kementerian Kominfo. Untuk itu perlu dicarikan alternatif teknologi persinyalan untuk KCJB yang lebih sederhana, namun menjamin keselamatan operasional KCJB, yaitu mengganti sistem persinyalan dari sistem CTCS-3 ke sistem CTCS-2. Sistem CTCS-2 merupakan sistem teknologi di bawah CTCS-3 dan tidak dilengkapi dengan teknologi GSM-R sebagai media transmisi data persinyalan.
Sesuai dengan isi surat High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC) pada April 2021, CTCS-2 merupakan backup system dari CTCS-3 yang dapat digunakan KCIC untuk kecepatan maksimum 300 Km/jam. CTCS-2 bekerja sebagai backup apabila teknologi GSM-R yang melekat pada CTCS-3 mengalami kegagalan operasi
Pada sistem CTCS-2, fungsi GSM-R sebagai media transmisi data persinyalan digantikan oleh peralatan pendeteksi sarana yang notabene sudah disediakan pada CTCS-3, sehingga faktor keamanan dengan menggunakan CTCS-2 tetap terjamin.
Hanya saja sistem CTCS-2 masih memerlukan radio komunikasi untuk train dispatching. Namun tidak harus menggunakan teknologi GSM-R 900 MHz yang mahal Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensinya.
Alternatif lain selain usulan penggunaan teknologi CTCS-2, pemerintah dapat memberikan dedicated frequency GSM-R kepada KCIC dengan keringanan sewa BHP Frekuensi yang berskala regional, sehingga faktor safety operasional KCJB tetap terjamin dan tidak ada ketergantungan KCJB pada operator seluler. Dua alternatif ini harus segera disetujui oleh Kementerian Kominfo, sehingga ada kepastian bagi KCIC dan PT Telkomsel.
Penggunaan CTCS-2 tanpa GSM-R dapat menghemat beberapa pengeluaran (overrun) KCIC dalam pengoperasian KCJB, antara lain tidak ada pengeluaran biaya untuk kegiatan frequency clearing sekitar Rp 1,3 triliun serta sewa BHP Frekuensi dan perawatan jaringan sebesar Rp 160 miliar per tahun. Hanya saja ada investasi tambahan untuk radio train dispatching yang diperkirakan tidak terlampau besar investasinya.
Sesuai dengan hasil kajian dan rekomendasi frekuensi radio untuk persinyalan KCJB yang dikeluarkan oleh Direktort Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Telkom pada April 2018 mengindikasikan bahwa teknologi Terresterial Trunken Radio (Tetra) andal untuk diterapkan sebagai komunikasi nirkabel KCJB.
Langkah Pemerintah
Penggunaan frekuensi untuk persinyalan KCJB semestinya dapat menyesuaikan ekosistem frekuensi di Indonesia dalam rangka keamanan operasi KCJB. Pemanfaatan CTCS-2 merupakan solusi optimal dalam rangka menekan cost overrun serta mengurangi upaya negosiasi yang melelahkan antara KCIC dan Telkomsel. Sementara secara teknis lapangan, penggunaan CTCS-2 hanya akan mengurangi waktu tempuh KCJB sekitar tujuh (7) menit dibandingkan dengan menggunakan CTCS-3. Kelambatan waktu hanya sekitar 7 menit tidak signifikan.
Pemanfaatan CTCS-2 dengan penggunaan teknologi Tetra untuk radio train dispatching harus segera diputuskan oleh KCIC sebagai operator KCJB dengan pertimbangan faktor keselamatan, biaya, dan waktu. Kecepatan negosiasi dengan pemerintah (Kementerian Kominfo, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan) harus selesai satu-dua bulan ke depan. Sehingga operasional KCJB dapat segera dilakukan di tahun 2022, tidak lagi mundur, meskipun kita belum membahas biaya operasi dan perawatan KCJB yang juga pasti tinggi.
Agus Pambagio pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen
Simak Video: Begini Penampakan Bantalan Rel Kereta Cepat Jakarta Bandung
