ADVERTISEMENT

Kolom

Mengendalikan Lonjakan Harga Pangan

Imron Rosyadi - detikNews
Kamis, 30 Des 2021 16:54 WIB
Harga Cabai Rawit di Cianjur Meroket
Foto ilustrasi: Ismet Selamet
Jakarta -

Kondisi perekonomian yang stabil merupakan salah satu tujuan pokok kebijakan ekonomi makro. Instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah stabilisasi harga bahan pangan. Namun, untuk menciptakan harga pangan yang stabil bukanlah perkara yang mudah. Sebab, ada sejumlah bahan pangan yang rentan terhadap gejolak harga (volatile food), lantaran terjadi masalah pada rantai pasokan dan permintaan bahan pangan tersebut.

Setiap momen hari besar keagamaan terutama Ramadhan, Idul Fitri, dan Natal/Tahun Baru lonjakan harga bahan pangan kerap membuat repot pemerintah. Bahkan, pemerintah terkesan 'panik' ketika menghadapi harga bahan pangan yang terlanjur melonjak di pasaran.

Fenomena berulang itulah yang barangkali menjadi alasan mengapa pemerintah setiap kali menjelang momen tersebut, merasa perlu menjamin ketersediaan kebutuhan pangan yang cukup di dalam negeri. Hal itu sebagaimana diungkapkan Mentan Syahrul Yasin Limpo bahwa stok bahan pangan aman untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Serta harga dapat ditekan, sehingga aman secara material dan ekonomis.

Pengalaman

Masyarakat luas tentu merasa ayem mendengar kabar baik tersebut, namun ke-ayem-an itu segera terusik. Hal ini mengingat pengalaman bulan-bulan yang lalu; pemerintah kurang piawai mengendalikan harga komoditas pangan yang banyak dibutuhkan masyarakat pada saat puasa dan lebaran seperti daging sapi, daging ayam, gula pasir, telur, bawang merah, minyak goreng, dan berbagai varian cabai.

Belum lepas dari ingatan kita, harga dagang sapi sempat melonjak tajam pada puasa dan lebaran tahun yang lalu. Harga daging sapi pada saat itu menembus Rp 120 ribu/kg, bahkan di beberapa daerah mencapai Rp160 ribu/kg. Ironisnya sampai saat ini harga daging sapi cenderung keuhkeuh pada kisaran harga 100 ribuan/kg

Sementara kenaikan harga yang dianggap wajar berkisar antara 10-12 persen, namun fakta di pasaran mengalami kenaikan kurang wajar, yakni kisaran 20-30 persen. Padahal pemerintah pada saat itu meminta harga daging sapi bisa ditekan sampai Rp 80 ribu/kg, namun pedagang menolak karena alasan tingginya biaya pengolahan daging.

Tidak hanya komoditas daging sapi yang pemerintah kewalahan mengendalikan stok dan harga barang. Produk pertanian lain seperti bawang merah dan cabai pun kerap membuat pemerintah 'limbung', lantaran bahan pangan tersebut tiba-tiba krisis stok, dan harganya melambung tinggi.

Awal tahun ini misalnya, harga bawang merah sempat terkerek tak terkendali dengan harga jual ke konsumen akhir mencapai Rp 40.000/kg di Pasar induk Jakarta, bahkan dalam skala nasional dipatok dengan harga Rp.42.000/kg, meskipun sempat turun drastis menjadi Rp 25.000 – 30.000/kg setelah bawang merah impor membanjiri pasar domestik.

Lebih parah lagi, jelang Natal dan Tahun Baru tahun ini, fenomena lonjakan harga cabai rawit yang tidak masuk akal sehat, lantaran harganya nyaris lebih mahal dari daging sapi. Sampai artikel ini ditulis, tercatat harga cabai rawit sebesar Rp 103.255/kg. Komoditas pokok lain, seperti minyak goreng dan telur juga mengalami lonjakan harga yang signifikan.

Stabilisasi

Menurut hemat saya, ada sejumlah persoalan krusial yang membuat pemerintah kesulitan mengendalikan harga sejumlah komoditas tersebut. Pertama, belum adanya penguatan cadangan dan pasokan komoditas pangan secara terintegrasi antar-kementerian terkait (Pertanian dan Perdagangan), dan antar pusat dan daerah. Padahal UU tentang pangan mengatur cadangan pangan dari tingkat pusat sampai ke masyarakat dan/atau perdesaan.

Kedua, belum adanya produksi bahan pangan secara terintegrasi. Misalnya, lonjakan harga minyak goreng, mengapa bisa terjadi? Padahal pasokannya lebih besar dari kebutuhannya. Kemendag (2021) mencatat, kebutuhan minyak goreng nasional sebesar 5,06 juta ton per tahun, sementara produksinya bisa mencapai 8,02 juta ton.

Logikanya, posisi pasar minyak goreng seperti itu mestinya tidak terjadi lonjakan. Apalagi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Hal ini terjadi karena sebagian besar produsen minyak goreng tidak terintegrasi dengan produsen CPO. Alhasil, terdapat entitas binis yang berbeda antara produsen CPO dan produsen minyak goreng.

Imbasnya, para produsen minyak goreng domestik harus membeli CPO sesuai dengan harga pasar lelang domestik yang mengacu pada harga lelang PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Dumai, yang juga terkorelasi dengan harga pasar internasional. Akibatnya, ketika terjadi kenaikan harga CPO internasional, harga CPO domestik turut menyesuaikan harga internasional.

Ketiga, pemerintah memang benar telah mengatur harga acuan penjualan ditingkat petani dan konsumen untuk tujuh komoditas pangan, meliputi beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging. Namun karena lemahnya mekanisme kontrol pasar, maka harga acuan tersebut masih sebatas referensi. Belum lagi lonjakan harga akibat permainan para tengkulak besar dan kartel impor.

Tahun baru tinggal hitungan hari, kita berharap jaminan pemerintah itu tidak sekedar ngeyem-ngeyemi masyarakat, namun juga diiringi dengan antisipasi sejak dini, terkait dengan penguatan stok, pasokan komoditas dan stabilitas harga pangan. Sehingga diharapkan tidak memukul ekonomi rakyat, terutama usaha pangan olahan mikro dan ultra-mikro. Terakhir, kita berharap Bank Indonesia bersama pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga inflasi komoditas pangan sesuai target.

Imron Rosyadi dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT