.webp)
Momentum Hari Ibu yang diperingati tiap tanggal 22 Desember mengantarkan kita untuk kembali menelaah atas upaya pemerataan pembangunan gender, terutama di Jawa Tengah. Komitmen Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melalui kebijakan dan inovasinya apakah sudah tercapai atau masih tersendat di tengah jalan?
Dalam kendali Ganjar, Provinsi Jawa Tengah telah beberapa kali berhasil meraih penghargaan dalam pemberdayaan perempuan, di antaranya Anugerah Parahita Ekapraya (APE), penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender.
Pemprov Jateng meraih penghargaan kategori utama APE sebanyak satu kali dan kategori mentor sebanyak kali berturut-turut. Kategori ini merupakan kategori tertinggi APE yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun pada penghargaan APE 2020 yang diberikan pada tahun 2021, hampir semua kabupaten/kota di Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dengan kategori yang berbeda-beda, mulai dari kategori mentor, kategori utama, kategori madya maupun kategori pratama.
"Selain kodrat tak satu hal pun pantas kita perdebatkan. Gender bukan penghalang meraih kesuksesan. Kami yang berada di Pemprov Jateng meyakini dan menjalankan prinsip itu dengan seksama, agar bisa memberikan pengabdian seoptimalnya," ungkap Ganjar.
Ada sederet kebijakan dan inovasi program untuk mewujudkan pemerataan gender di Jawa Tengah. Pertama, pendampingan bagi pekerja perempuan sektor informal untuk mendapat fasilitas BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, mendorong perekonomian kreatif dengan menyediakan modal khusus untuk perempuan pedagang pasar dan pelaku industri kecil rumahan saat pandemic. Ketiga, pembuatan Sekolah Cerdas Perempuan Masa Kini atau Serat Kartini. Keempat, berkolaborasi dengan organisasi masyarakat mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan. Kelima, pembuatan Aplikasi Pemetaan Perempuan dan Anak Kelompok Rentan (Apem Ketan).
Keenam, Pemprov Jateng membuat aplikasi layanan pengaduan kekerasan bernama 'Diyanti' (Diadukan, Dilayani, Diobati) yang memuat Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan anak, informasi seputar perempuan dan anak dan Konseling Keluarga. Ketujuh, Pemprov Jateng menginisiasi kampanye "Jo Kawin Bocah" sebagai pencegahan pernikahan anak. Langkah kedelapan, memberikan pelatihan PUG Lembaga pendidikan sekolah menengah Atas/ SMK. Kesembilan, pelaksanaan program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng) untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Kesepuluh, Pemprov Jateng juga melaksanakan Sekolah Gender, dan beberapa program lainnya.
Di tingkat organisasi pemerintahan, Ganjar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk menduduki jabatan penting. Namun, tegasnya, komitmen itu masih perlu disempurnakan dengan langkah strategis untuk memeratakan pembangunan berperspektif gender, di antaranya memperkuat komitmen politik dan kepemimpinan kepala daerah di setiap kabupaten/ kota untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, mendorong kepala daerah kabupaten/ kota dan kepala OPD untuk mengembangkan inovasi kebijakan dan program sesuai bidang tugasnya, khususnya dalam membuka akses bagi perempuan marjinal terlibat aktif dalam berbagai bidang pembangunan.
Upaya lainnya, yakni memperkuat kapasitas lembaga driver pengarusutamaan gender di tingkat kabupaten/kota, khususnya Bappeda/Bapelitbangda, DP3AKB atau nama lain sejenis, inspektorat dan BPKAD sehingga mereka dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan daerah responsif gender. Selain itu, Pemprov Jateng meningkatkan kapasitas sumber daya manusia birokrat publik secara lebih terintegrasi dengan mendorong peran Badan Diklat Daerah dalam melaksanakan pelatihan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah.
Pemprov Jateng turut mengembangkan aplikasi sistem pendataan terpilah menurut jenis kelamin yang bisa dimanfaatkan oleh daerah sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Di samping itu, Pemprov Jateng mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengarusutamaan gender berbasis online yang mudah diakses oleh siapapun yang membutuhkan.
Program lainnya, seperti menggerakan partisipasi masyarakat melalui CSR yang mendukung program-program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, khususnya dalam mengejar ketertinggalan perempuan di bidang ekonomi, politik dan pendidikan. Tak ketinggalan, Pemprov Jateng mengoptimalkan peran inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja OPD yang memperhitungkan perspektif gender perlu dioptimalkan.
Jika perlu, gubernur dapat memberikan sanksi negatif bagi kabupaten/kota maupun OPD yang tidak menunjukkan kinerja optimal dalam mendukung pembangunan responsif gender.
Ganjar pun bersikap responsif dan solutif dalam menangani isu-isu terkait gender. Misalnya, dalam menindaklanjuti kekerasan seksual seperti yang terjadi di Cilacap, sehingga tidak terjadi kasus serupa.
Ganjar turut menaruh perhatian serius pada kekerasan seksual dan perundungan di tempat pendidikan. Baginya, fenomena itu merupakan momentum untuk memberikan perhatian serius atas banyaknya persoalan terkait perempuan dan anak.
Di samping itu, jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini memberikan tempat bagi perempuan untuk menduduki jabatan penting di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah. Mulai dari urusan ketenagakerjaan, perekonomian, hingga investasi.
"Saya mencoba untuk menerapkan, ketika ada pilihan-pilihan untuk menentukan suatu jabatan, maaf pada bapak-bapak bukan kami tidak percaya pada Anda, tetapi biasanya perempuan lebih decisive [tegas dalam mengambil keputusan]. Ini pengalaman saya menjadi pemimpin," sebut Ganjar.
Ganjar menegaskan keputusannya menempatkan sosok perempuan pada posisi-posisi penting di OPD Jawa Tengah sampai saat ini tidak pernah menimbulkan masalah.
"Sampai hari ini, pada level top, saya belum pernah mencopot, memberhentikan, pejabat yang perempuan. Karena dari sisi kredibilitas dan kerjanya itu ya ngono," ungkap Ganjar.
Dari sistem yang telah dibangun maupun responsibility dari seorang pemimpin yang telah berpihak pada upaya pemerataan pembangunan gender ini perlu disambut dengan langkah strategis. Yakni dengan perencanaan yang matang dan terintegratif baik di tingkat pusat, Pemprov maupun kabupaten/kota.
Selanjutnya, mengimplementasikan program berdasar atas rencana dan roadmap (peta jalan) yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir penting sekali dilakukan evaluasi untuk melihat seberapa jauh keberhasilan dan kelemahan-kelemahan, guna menentukan langkah berikutnya.
Di akhir catatan ini, perlu disampaikan bahwa strategi pengarusutamaan gender perlu melibatkan stakeholder di luar pemerintahan. Sehingga penting dibuat regulasi gubernur yang mengatur tentang kewajiban perusahaan-perusahaan mengalokasikan anggarannya untuk mendukung kegiatan CSR dengan sasaran utama mewujudkan keadilan gender. Dengan strategi-strategi ini, Insya Allah Jawa Tengah akan unggul dalam mendukung keadilan dan kesetaraan Gender.
Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si, Guru Besar Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sebelas Maret (UNS)
