ADVERTISEMENT

Kolom

Ibu, Hak Otonomi, dan "Zero Stunting"

Risni Julaeni Yuhan - detikNews
Rabu, 22 Des 2021 12:15 WIB
Pemeriksaan pencegahan dan penanganan balita Bawah Garis Merah (BGM) dilakukan di Kelurahan Naibonat, Kupang, NTT. Tercatat 6.674 Balita di Kupang mengalami stunting.
Foto ilustrasi: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Aspek kesehatan mengalami peningkatan dalam beberapa indikator yang mengacu pada SDGs, namun posisi Indonesia masih dihantui oleh krisis gizi yang memprihatinkan. Di tengah tantangan bonus demografi Indonesia, gizi merupakan variabel yang tidak kalah penting dengan pendidikan. Kedua faktor tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas bangsa di masa mendatang.

Tidak terpenuhinya gizi yang baik terutama pada usia balita akan menimbulkan permasalahan dalam pembangunan kesehatan. Karena pada usia tersebut proses tumbuh dan kembang anak sangat pesat. Tidak terpenuhinya gizi balita dapat mempengaruhi pertumbuhan intelektualitas dan fisik anak. Akibat panjangnya adalah rendahnya kualitas individu di masa mendatang yang secara tidak langsung mengakibatkan negara kehilangan sumber daya potensial dan berkualitas.

Hal ini menandakan bahwa kita tidak mampu merespons dan memanfaatkan secara maksimal bonus demografi. Salah satu masalah gizi yang cukup serius dialami oleh bangsa Indonesia adalah stunting. Yaitu kegagalan pertumbuhan linear untuk mencapai potensi genetik yang diakibatkan karena pola makan yang buruk dan penyakit.

MCA (2015) menyebutkan bahwa stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Dampak stunting pada anak sebelum berusia 2 tahun dapat meningkatkan risiko penurunan kognitif yang berpeluang terhadap anak memiliki IQ rendah, rentan terhadap penyakit termasuk penyakit degeneratif. Dalam skala lebih luas dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

World Bank mengestimasi rata-rata kerugian negara akibat masalah malnutrisi sebesar 4-11 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu dapat meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial serta dapat mengakibatkan turunnya daya saing dengan negara lain.

Upaya Pemerintah

Pemerintah telah berupaya meningkatkan status gizi masyarakat melalui kerangka besar intervensi stunting yaitu intervensi gisi spesifik dan intervensi gizi sensitif melalui Gerakan Scaling Up Nutrition (SUN) sejak 2012. Pemerintah juga telah mengintegrasikan SDGs ke dalam proses perencanaan pembangunan nasional dan melokalisasi indikator global yang tercermin dalam pembentukan Tim Koordinasi SDGs Nasional dan telah menyelaraskan tujuan SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun, implementasinya belum tampak signifikan.

Mengacu pada indikator masalah gisi yang diklasifikasikan oleh World Health Organization (WHO) bahwa pada 2015- 2019 prevalensi balita stunting Indonesia selalu menempati urutan teratas dibandingkan dengan prevalensi balita yang mengalami berat badan kurang (underweight) dan kekurusan (wasting). Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2015-2019 sebesar 28,92 persen.

Pada 2019 prevalensi balita yang mengalami stunting masih berada pada angka 27,67 persen (SSGBI, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih dalam kondisi kritis karena berada di atas standar dunia yaitu 22 persen. Terlebih jika dibandingkan dengan angka standar internasional WHO sebesar 20 persen.

Tanggung Jawab yang Sama

Keluarga merupakan poros utama dalam upaya penanganan stunting. Kesetaraan relasi kuasa antara suami dan istri menjadi salah satu indikator yang musti diperhatikan dalam hubungan keluarga. Karena pada realitasnya masih terdapat banyak ketimpangan terutama pada aspek belum terpenuhinya hak otonomi perempuan. Hal ini bertolak belakang dengan peran ibu yang sangat urgen dalam memastikan kecukupan gizi bagi anak.

Laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dalam pencegahan stunting. Ketahanan, kenyamanan, keberdayaan keluarga dan masyarakat harus ditopang oleh keduanya. Jauh api dari panggang, pada kenyataannya urusan pengasuhan anak termasuk pemenuhan akan gizi seolah menjadi tanggung jawab ibu. Dengan kondisi tersebut sering kali posisi ibu tidak berdaya. Padahal upaya pencegahan stunting harus melibatkan semua elemen dan masuk ke banyak lini. Karena tidak hanya terkait asupan makanan saja, tetapi pola asuh, sanitasi, budaya masyarakat, sistem sosial, akses sumber daya, situasi rumah tangga juga memiliki keterkaitan kuat.

Seorang ibu dapat menjadi pilar dalam masalah stunting jika terpenuhinya hak otonomi atau berdaya. Keberdayaan itu dapat ditilik melalui tiga aspek. Pertama, memiliki kontrol atas sumber daya yang otonom dalam hal beban dan waktu kerja serta dukungan sosial. Kedua, memiliki kontrol dan otonom atas finansial. Ketiga, adanya otonomi dalam setiap mengambil keputusan dalam rumah tangga dan kebebasan untuk beraktivitas sehari-hari. Di sinilah pentingnya pemberdayaan dan kesetaraan gender menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan dan gizi ibu dan anak-anaknya.

Kompleksitas permasalahan gizi buruk memerlukan respons cepat dan harus dipecahkan solusi sesegera. Berbagai upaya musti dikerjakan oleh semua anak bangsa agar persoalan stunting segera entas demi kualitas anak di masa mendatang. Karena sejatinya kualitas anak di masa sekarang akan menjadi penentu baik atau buruknya kualitas pemimpin negeri kelak di fase usia dewasa mereka.

Pemerintah patut diapresiasi oleh karena karena telah menjadikan stunting sebagai salah satu isu strategis guna menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia di masa mendatang. Hanya saja butuh kerja sama serta kontrol masyarakat agar terjamin pelaksanaan program tersebut. Begitu juga peran orangtua perlu ditingkatkan dalam memastikan ketersediaan gisi yang yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Di samping, itu penting bagi pemerintah mendorong perempuan untuk mengejar pendidikan tinggi, memfasilitasi masuknya perempuan ke pasar kerja, tunjangan kehamilan yang lebih baik, dan cuti hamil di tempat kerja. Sehingga perempuan betul-betul mendapatkan hak otonomnya dan berdaya dalam mewujudkan zero stunting di Indonesia.

Risni Julaeni Yuhan dosen Politeknik Statistika STIS, Ketua Departemen Pendidikan & Penelitian Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, mahasiswa Program Doktoral Kependudukan UGM

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT