Kolom

Meninjau Pencatatan Nikah Siri di KK

Ida Nurhaida - detikNews
Kamis, 16 Des 2021 14:10 WIB
Contoh dokumen KK pasangan nikah siri.
Foto: dok. Istimewa
Jakarta -

Praktik nikah siri banyak terdapat di penjuru Tanah Air kita. Nikah siri ini tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan, namun sejak beberapa tahun terakhir status nikah siri sudah terlihat ada perkembangan yaitu dicatatkan dalam Kartu Keluarga (KK).

Menurut Direktur Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah, setiap penduduk Indonesia wajib terdata dalam KK, oleh karena itu Dukcapil memberi pelayanan bagi semua warga. Termasuk, bagi yang nikah siri, data-datanya dapat dimasukkan dalam satu KK sama halnya dengan pernikahan resmi. Hanya saja Dukcapil akan memberi tanda khusus pada KK dalam kolom keterangan (perkawinannya belum tercatat).

Menurut saya, kebijakan Dukcapil mencatatkan nikah siri dalam salah satu kolom KK tidak melindungi perempuan dan anak; sebaliknya akan memperkeruh suasana. Bagaimana kalau data nikah siri yg dilaporkan dan yang telah ditulis di KK itu bohong, karena tidak teruji keabsahan pernikahannya? Kasus seperti ini banyak terjadi.

Boleh jadi pelaku nikah siri tersebut, asal bisa masuk KK, mereka bersedia membuat surat pernyataan telah menikah meskipun nikahnya itu belum sesuai syariat. Kemudian Capil berlepas tangan, dan berdalih "kami bukan mensahkan perkawinan" seakan tidak mau tahu dengan penyakit masyarakat.

Niat Dukcapil untuk mendapatkan bapaknya sebagai wali atau memperoleh nasabnya itu pada akhirnya semakin mengkaburkan hukum, sebab kalau nikahnya tidak benar, sudah pasti ayah biologisnya tidak boleh menjadi wali nikah atau pun mewarisi dalam hukum Islam. Makanya keabsahan pernikahan itu harus jelas.

Dari survei yang saya temukan di Pengadilan Agama, terbukti ada istri yang mau memalsukan akta cerai (dibantu pihak lain) agar bisa menikah lagi dengan laki-laki lain, padahal ia belum diceraikan oleh suaminya. Kalau kasus seperti ini dibiarkan, kemudian pernikahan barunya itu dicatatkan oleh Capil, lalu mereka mempunyai keturunan, padahal status nikah dengan suaminya yang lama belum cerai (baik cerai liar mapun cerai di Pengadilan Agama), tentu ini sangat berbahaya untuk silsilah keturunannya.

Dalam kasus lain saya juga menemukan fakta yakni ada si istri meninggalkan suaminya dan menikah dengan laki-laki lain tanpa ada kata cerai atau talak dan surat cerai. Begitulah mental masyarakat saat ini; demi kepentingannya rela mengaburkan aturan hukum bahkan aturan agama, sehingga menikah tanpa prosedur. Apakah karena alasan ekonomi atau alasan lain.

Kalau terjadi kasus seperti ini pasti Capil tidak akan selektif. Bagi Dukcapil yang penting orang itu telah membuat surat pernyataan telah menikah dan memenuhi syarat yang ditentukan Capil (KTP dan SPTJM) yang akhirnya terdata. Padahal seharusnya dalam kasus di atas, si istri itu harus gugat cerai dulu (mempunyai akta cerai yang sah) sebelum menikah lagi. Yang diperlukan hanya bersabar sedikit, menunggu akta cerai resmi keluar.

"Sekarang didorong dulu untuk dicatatkan di KK, kemudian baru didorong untuk isbat nikah ke Pengadilan Agama," kata Pak Zudan. Ini adalah kebijakan yang terbalik. Apapun masalahnya, bagi pasangan yang menikah siri itu --bagi yang beragama Islam-- sebaiknya didorong dulu untuk isbat nikah ke Pengadilan Agama agar diperiksa pernikahannya yang telah lama itu, apakah telah beres menurut ketentuan hukum Islam (pengadilan dan KUA), baru diterbitkan KK. Artinya yang ditulis di KK telah menikah resmi dan telah ada payung hukumnya. Bukan asal catat saja.

Dukcapil tak harus terburu-buru mencatatkan di KK kalau kepastian hukum pernikahan pelaku nikah siri itu belum jelas. Sekarang tidak ada lagi proses yang lama. Bukankah telah ada kerja sama Dukcapil dengan Pengadilan Agama dan Departemen Agama tentang percepatan pelayanan produk pengadilan, buku nikah, dan KK? Seiring dengan berjalannya waktu, kerja sama ini pasti akan lebih sempurna kalau dilaksanakan dengan sungguh hati.

Nikah yang belum dicatat atau nikah siri itu bisa jadi karena memang antara sesama tidak kawin (jejaka/perawan-duda/janda), atau karena nikah siri kasus poligami liar atau bisa jadi seorang yg mengaku janda padahal ia belum cerai dengan suaminya, sehingga ini menjadi benang kusut.

Benang kusut semacam ini hanya akan bisa terungkap di pengadilan sejalan dengan ilmu hakim.

Kalau kasus nikah siri dicatatkan di KK, apalagi nikah siri karena poligami, akan berakibat simpang siur penyelesaiannya.

Kita tahu, nikah siri itu salah; kalau yang salah dipelihara dengan cara mencatatkan di KK, maka akan membuat pelaku nikah siri semakin merajalela pada masa yang akan datang dan menuai benang kusut yang semakin parah. Ujung-ujungnya perempuan dan anak juga yang terzalimi. Niatnya untuk melindungi perempuan dan anak, tetapi yang terjadi malah sebaliknya karena memuncaknya kasus nikah siri di kemudian hari.

Selain itu, dengan diselamatkannya kasus nikah siri oleh Dukcapil melalui pencatatan di KK, selain mengundang pelaku nikah siri semakin bertumbuh dan berkembang dengan cepat, dikhawatiri juga nantinya pelaku nikah siri ini akan ada yang beranggapan bahwa nikah siri telah dilindungi oleh hukum karena bisa dicatatkan di KK. Dan, kapankah lagi nikah siri ini dapat di setop?

Dalam hal ini, peranan Dukcapil untuk mendorong semangat masyarakat agar mencatatkan pernikahannya kepada petugas yang berwenang terlebih dahulu sebelum dicatatkan di KK sangat menentukan sekali.

Dampak lain, dengan dicatatkannya nikah siri di KK, mudaratnya akan lebih banyak daripada manfaatnya. Maka dari itu saya menyarankan agar kebijakan Dukcapil yang mencatatkan data nikah siri di KK perlu ditinjau ulang kembali. Untuk menutup berkembang biaknya nikah siri, Dukcapil jangan membuka lagi keran pencatatan nikah siri pada salah satu kolom KK dengan syarat apapun termasuk SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).

Marilah kita perbaiki sistem hukum di negara kita dengan benar. Semoga ke depan tidak ada lagi penyelundupan hukum dengan cara nikah siri.

Ida Nurhaida Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru

(mmu/mmu)