Kolom

Ikan Nila Bukan Musuh Pariwisata

Osi Pratiwi Sasmita - detikNews
Kamis, 16 Des 2021 12:00 WIB
Keramba Jaring Apung
Jakarta -

Kontroversi ikan nila besutan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba memang bermula ketika pemerintah banting setir kepada sektor pariwisata sekira tahun 2015 lalu. Di saat Danau Toba diproyeksikan sebagai salah satu desinasi prioritas nasional, lalu meningkat menjadi destinasi superprioritas beberapa waktu lalu, maka ikan nila dan KJA mendadak menjadi tersangka di Danau Toba, yang seolah-olah telah menjadi penyebab utama redupnya sektor pariwisata di Danau Toba karena KJA dianggap mencemari air danau

Tentu tak ada yang salah dengan pemberian prioritas pada sektor pariwisata. Pemerintah terpilih berhak memberikan penekanan pada sektor-sektor yang dianggap potensial di masa depan yang bisa memberi nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hanya saja, menghadirkan sektor pariwisata yang seolah-seolah berlawanan dan bertentangan dengan sektor perikanan, terutama KJA, yang selama ini telah terbukti mampu menjadi salah satu sumber kesejahteraan masyarakat setempat, mampu memberi kontribusi nyata pada PDRB daerah, mampu menyediakan cukup banyak lapangan pekerjaan, dan mampu memberikan sumbangan fiskal pada pemerintah, rasanya menjadi pendekatan yang kurang tepat dan etis untuk sebuah kebijakan baru

Pemerintah tidak bisa memola persepsi publik seolah-olah hanya sektor pariwisata yang layak dipertahankan di Danau Toba, karena alasan lingkungan dan alasan prospek sektor pariwisata yang jauh lebih menjanjikan di masa depan (baru sekadar prospek). Tentu, pemerintah perlu (1) mengingatkan publik tentang betapa pentingnya kelestarian lingkungan dengan tetap menjaga kualitas dan kehigenisan air danau. Tapi (2) pemerintah juga perlu menghitung manfaat ekonomi yang telah diterima oleh masyarakat dari usaha KJA di sekitar Danau Toba selama ini dan kontribusinya kepada ekonomi daerah, baik langsung maupun tidak langsung.

Untuk itu, (3) pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih win-win solution alias perlu beradaptasi dengan situasi yang ada. Caranya dengan terus membuka peluang, bahkan membiayai, riset dan penelitian terkait dengan teknologi pemeliharaan ikan nila (tilapia) yang lebih ramah lingkungan untuk kemudian bisa diadopasi oleh masyarakat dan pelaku usaha KJA di Danau Toba di satu sisi, sembari membantu dan mendorong kawasan-kawasan KJA untuk beradaptasi dengan sektor pariwisata di sisi lain. Dengan lain perkataan, bukan tidak mungkin kawasan KJA juga bisa dijadikan destinasi yang menarik untuk wisata edukasi peternakan ikan tilapia atau kuliner ikan tilapia yang langsung dipanen dari lokasi peternakannya.

Saya yakin, pendekatan semacam itu jauh lebih manusiawi dan masuk akal, terutama bagi masyarakat pelaku usaha KJA di Danau Toba, yang selama ini memggantungkan hidupnya pada bisnis ikan tilapia, mulai dari hilir sampai hulu. Ketimbang mengatasnamakan kelestrian lingkungan hidup di Danau Toba, lalu mengharamkan udaha ikan nila dan KJA yang telah terbukti mampu mendatangkan kesejahteraan, seolah-olah sektor pariwisata tidak punya celah pencemaran lingkungan hidup sedikit pun. Padahal semua sektor usaha, berpeluang mencemari lingkungan, termasuk aneka ragam bisnis di sektor pariwisata, mulai dari hancur dan porak porandanya destinasi akibat terlalu dieksploitasi, sampai pada sampah-sampah pengunjung yang berkeliaran di mana-mana.

Lihat saja misalnya data dari Divisi Kemitraan CARE IPB, menyebutkan bahwa Desa Haranggaol di Kabupaten Simalungun sebagai salah satu sentra KJA di Danau Toba, justru menjadi desa termakmur se-Sumatera Utara. KJA mulai masuk di Haranggaol pada tahun 1990 saat aktivitas perdagangan menurun. Penduduk desa pada awalnya mengandalkan perdagangan dan budidaya bawang merah sebagai sumber pencaharian. Karena budidaya bawang terkendala oleh wabah penyakit tanaman, penduduk akhirnya beralih kepada budidaya KJA untuk lepas dari kemiskinan. Hasilnya justru sangat menakjubkan. Desa Haranggaol berhasil menjadikan usaha KJA sebagai sumber kesejahteraan jauh melebihi sektor usaha sebelumnya

Sementara data dari Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Sumatera Utara tahun 2020 menujukkan bahwa nilai ekonomi KJA di Danau Toba sekitar Rp 3,5 triliun setahun dengan serapan tenaga kerja 12.300-an orang. Nilai ekonomi tersebut meliputi benih Rp 0,2 triliun, pakan Rp 1,3 triliun, dan hasil produksi ikan Rp 2 triliun. Nilai tersebut di luar distribusi logistik, komunikasi, kuliner ikan, dan usaha terkait lainnya. Dan perkembangan bisnisnya meningkat setiap tahun sekitar 10%-15%.

Budidaya KJA di Danau Toba juga ikut mendorong berkembang pesatnya usaha pembenihan di tengah masyarakat, seperti di Simalungun, Deli Serdang, dan Samosir dengan kebutuhan benih 10-15 juta ekor/bulan. Bahkan, para pembudidaya sampai mendatangkan benih nila dari Sumatera Barat. Dan menariknya, bisnis KJA Toba justru tidak mati di kala pandemi. Pangsa pasar memang sempat turun 10%-30% hanya saat pemberlakukan karantina wilayah, namun sifatnya temporal. Belakangan sudah mulai dinamis kembali aktivitasnya

Fakta dan data semacam ini perlu diperhatikan pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan ke depan. Saya yakin, masyarakat bukan tidak bersedia untuk berhenti saat diminta oleh pemerintah, tapi masyarakat memang menerima manfaat yang nyata dari usaha KJA, yang justru belum mereka temukan di sektor pariwisata. Untuk itu pemerintah perlu bersikap arif dan adil dalam melihat persoalan ikan nila dan KJA ini. Pemerintah tidak bisa menggunakan kacamata hitam putih, karena melarang usaha yang telah terbukti mampu memberi manfaat kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan mengalihkannya kepada sektor baru yang belum terbukti khasiatnya bukanlah sebuah sikap yang manusiawi dan adil.

Dengan kata lain, pemerintah perlu menghadirkan sektor pariwisata di Danau Toba dengan wajah yang lebih bersahabat, lebih manusiawi, dan lebih komunikatif terhadap sektor lain yang terlebih dahulu telah eksis di Danau toba dan terbukti berhasil menyejahterakan masyarakat yang menggelutinya. Bagi masyarakat, ada ribuan perusahaan-perusahaan besar di seluruh Indonesia yang mencemari lingkungan atau merusak hutan, sehingga tak etis bagi mereka jika hanya usaha mereka saja yang dicap sebagai perusak lingkungan.

Bukan berarti melupakan asas pelestarian lingkungan, tapi pemerintah harus memberikan solusi yang masuk akal dan bisa diterima oleh semua pihak yang terkait dengan sektor perikanan di Danau Toba. Apakah itu tentang teknologi baru untuk KJA yang lebih ramah lingkungan, atau kebijakan zonasi yang lebih adil antara sektor pariwisata dan sektor perikanan, atau kebijakan lainya yang sama-sama bisa diterima oleh semua pihak. Begitulah seharusnya pemerintah hadir di Danau Toba

Osi Pratiwi Sasmita alumnus Magister Kebijakan Publik School of Government and Public Policy (SGPP) Cileungsi

(mmu/mmu)