Kolom

"Cyber Vigilante"

Widowati Maisarah - detikNews
Selasa, 14 Des 2021 13:08 WIB
Poster
Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Beberapa waktu lalu, terjadi kecelakaan yang menimpa pasangan selebriti Indonesia, VA dan FA, yang menyebabkan pasangan tersebut meninggal dunia, dan anak mereka menjadi yatim piatu seketika. Dalam waktu singkat, kecelakaan maut di tol Ngawi-Kertosono tersebut ramai di media, baik media pers, infotainment maupun media sosial. Hampir semua kanal media memberitakan kecelakaan tersebut, begitu pula netizen yang ramai-ramai mengunggah dan menyebarkan video terkait.

Mau tidak mau, keriuhan media massa maupun media sosial mulai mengarah kepada dugaan penyebab kecelakaan. Pemberitaan media, sorotan infotainment, dan opini-opini netizen berbaur di dalam ruang media siber. Maka terbentuklah opini publik yang mengarah kepada kelalaian pengemudi mobil yang berinisial TJ sebagai penyebab kecelakaan. Bahkan, tak lama kemudian muncul kembali rumor di media siber bahwa si pengemudi memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi sambil bermain ponsel.

Terpaan informasi di ruang media yang cenderung tidak terkontrol mengakibatkan netizen menyikapi peristiwa tersebut dengan emosional. Informasi yang belum sepenuhnya utuh akhirnya membentuk opini publik yang juga dipertajam oleh opini dari beberapa figur publik dan portal-portal infotainment. Kesalahan dan tuduhan ditujukan kepada pengemudi. Di dalam ruang media siber, si pengemudi telah menjadi terdakwa, bahkan saat proses penyelidikan baru saja dimulai oleh pihak kepolisian.

Tampaknya, azaz praduga tak bersalah belum benar-benar mampu terinternalisasi ke dalam etika bermedia, baik oleh media-media infotainment maupun netizen. Tulisan ini tidak mendiskusikan apalagi menyimpulkan, apakah sopir dari artis VA bersalah atau tidak, lalai atau tidak, karena hal tersebut menjadi ranah pihak berwajib. Namun tulisan ini mencoba membahas secara singkat bagaimana keterkaitan antara pemberitaan media, opini infotainment dan komentar-komentar netizen dalam suatu kasus hukum yang sedang berjalan.

Ketika media memberitakan suatu kasus hukum (pidana maupun perdata), media juga harus mengedepankan azaz praduga tak bersalah. Landasan yuridis asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers yang berbunyi: Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Selain itu pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Pers disebutkan bahwa: Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Aturan pemberitaan kasus hukum tersebut sudah sangat jelas bagi media pers; institusi yang terlegitimasi untuk melakukan praktik jurnalistik dan menghasilkan berita. Tetapi aturan tersebut memang belum secara eksplisit mengatur infotainment dan pengguna media siber dan media sosial (netizen) yang notabene masuk ke dalam area abu-abu karena tidak diatur di dalam UU Pers. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan ketika terjadi kasus hukum yang menjadi sorotan masyarakat luas dan/atau menyangkut figur publik yang kemudian diliput oleh infotainment dan mendapatkan berbagai komentar netizen.

Di dalam public sphere itulah seseorang yang terlibat kasus hukum dapat begitu saja "dihakimi" oleh banyak pihak, entah oleh sebagian kecil media pers, media infotainment maupun netizen, meski proses hukumnya sendiri masih berlangsung. Jika aturan pemberitaan oleh media pers terkait suatu kasus hukum telah jelas dalam UU Pers, lantas bagaimana seharusnya pihak-pihak yang bukan media pers (khususnya infotainment dan netizen) bersikap di dalam ruang media siber?

Pada dasarnya, konstitusi Indonesia memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memberikan informasi, bertukar informasi, dan beropini di media, sejauh informasi tidak melanggar hak azasi orang lain dan tidak melanggar hukum. Dalam konteks kasus hukum terhadap TJ, pengemudi mobil artis VA, yang bersangkutan berhak atas praduga tak bersalah sebelum vonis hakim dijatuhkan.

Secara yuridis, terdapat Undang Undang yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang sudah "memvonis" TJ melalui pernyataan-pernyataan di media yang mendahului hukum, yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pelanggaran atas pasal ini diancam dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Dalam UU ITE tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pencemaran nama baik. Tetapi secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga pencemaran nama baik mengacu kepada ketentuan dalam KUHP Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP dijelaskan bahwa penghinaan merupakan delik aduan (Josua Sitompul, 2012).

Apabila seseorang merasa dirugikan oleh pemberitaan dalam media sosial yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, orang tersebut dapat melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian.

Bersikap Etis

Meskipun TJ yang sedang menghadapi proses hukum tidak melakukan tuntutan hukum terhadap pihak mana pun, namun seyogianya semua pihak --pers, infotainment, netizen-- dapat bersikap etis saat berada di media siber ataupun di media sosial. Bagi media-media pers, karena aturan hukum dan etikanya telah jelas, maka media pers cenderung taat pada azaz praduga tak bersalah dalam memberitakan kasus hukum. Namun norma tersebut tampaknya belum terbentuk sebagai pedoman bermedia siber bagi pihak lain di luar media pers.

Dalam dunia siber yang anonim dan global, norma sosial di dalamnya sulit terbentuk. Yang terjadi di dalam dunia siber adalah kontra budaya (counter culture) yang mencerminkan kepentingan dan norma yang berbeda dari dunia nyatanya netizen (Kimberley Allison, 2018). Hal ini disebabkan setiap individu yang berinteraksi di dalam ruang siber memiliki latar belakang budaya yang beragam, dan mereka cenderung merasa dapat "bersuara" dengan sebebas-bebasnya.

Netizen berinteraksi tanpa bertemu fisik sehingga mengurangi sensitivitas komunikasi, emosi dan empati. Hal ini yang kemudian sering menimbulkan cyber-bullying, cyber aggression dan seperti dalam kasus TJ: cyber vigilante atau main hakim sendiri di media siber. Media siber memang tidak memiliki sistem hukum, namun perlu diingat bahwa Indonesia memiliki Undang Undang yang mengatur bagaimana media (pers dan infotainment) memberitakan suatu kasus hukum dan bagaimana netizen bersikap di dunia maya.

Sangat penting bagi semua pihak yang bermedia siber untuk membiasakan sikap yang etis, empatik, dan menghormati hak dan privasi orang lain. Sikap-sikap seperti itulah yang kemudian secara perlahan akan membentuk norma sosial di media siber. Norma sosial dapat dibentuk dengan setidaknya dua cara yaitu melalui aturan tertulis misalnya Undang Undang, dan melalui kesepakatan bersama yang dibangun dari konsensus atau dari kebiasaan yang dilakukan bersama secara berulang sehingga muncul semacam aturan main.

Dengan demikian, selain membiasakan sikap etis, empatik, dan saling menghargai, literasi media juga penting untuk membentuk norma sosial di media siber. Literasi dapat membangun kesadaran netizen bahwa kebebasan berpendapat dan menyatakan kebenaran di media memang dilindungi oleh konstitusi, namun menghormati hak-hak azazi orang lain adalah batas kebebasan yang jika diterabas justru akan mencederai demokrasi.

Widowati Maisarah mahasiswa Doktoral Fisipol UGM

(mmu/mmu)