Joko Widodo dan G20

Indonesia mulai dari 1 Desember 2021 secara resmi menerima posisi sebagai Presidensi G20. Artinya, dalam kurun waktu satu tahun ke depan Joko Widodo akan menjadi Presidensi G20.

Dalam kesempatan berbicara, Presiden Joko Widodo menyatakan, "Saya menggalang komitmen negara maju membantu negara berkembang, negara kaya untuk mengurangi negara miskin. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas Recover Together, Recover Stronger, pemulihan bersama, pemulihan lebih kuat."

Keberadaan Joko Widodo sebagai Presidensi G20 tentu akan menjadi tuan rumah atas ratusan pertemuan negara-negara G20 dan Bali akan menjadi pusat kegiatan G20 selama tahun 2022. Indonesia akan memegang agenda Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 setelah mengambil tongkat estafet dari Italia yang tahun lalu yang menjadi tuan rumah KTT.

Untuk Presiden Joko Widodo, tugas ini sangat berat karena iklim yang tidak kondusif. Bersamaan dengan Bali Meeting yang dihadiri 20 negara, terbesit dua "gangguan" yang mungkin berpengaruh cukup besar. Meletusnya Gunung Semeru yang selama ini berdiam diri sepanjang puluhan tahun, mendadak meletus menimbulkan korban dan kepanikan. Gunung Merapi juga mendadak aktif meski belum besar benar.

Bersamaan dengan itu tahun depan akan diikuti dengan gejolak politik menuju 2022-2024. Dua tahun sebelum Pemilu gerakan kampanye politik nasional semakin bertambah, di samping semangat membangun dan mengejar target yang telah dicanangkan sejak lima tahun terakhir dalam bentuk pengembangan cepat jalan tol hingga dapat menjadi prioritas yang harus dikerjakan.

Presidensi G20 sendiri sudah resmi dibuka pada hari Rabu, 1 Desember 2021 pada malam hari, di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, oleh Presiden Joko Widodo, sekaligus menjadi kesempatan besar bagi pemerintah untuk berkontribusi lebih kencang bagi pemulihan ekonomi.

Guna mencapai tujuannya, Forum G20 menggunakan pertemuan berjenjang pada dua jalur. Finance Track (Jalur Keuangan) dan Sherpa Track (Jalur Sherpa). Jalur Keuangan dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Central, serta akan fokus pada isu makro ekonomi, fiskal dan keuangan. Sementara itu, Jalur Sherpa yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordianator Bidang Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri akan berfokus pada pembahasan area kerja sama non-keuangan, diantaranya pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, energi, perubahan iklim, ekonomi digital, investasi industri dan pariwisata.

Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi industri lewat pertemuan secara kumulatif yang menghadirkan ribuan delegasi khususnya negara berkembang. Kehadiran para delegasi bisa memberi manfaat secara langsung terhadap sektor jasa, perhotelan, transportasi, UMKM, terutama dampak terhadap persepsi investor dan pelaku ekonomi. Presiden Joko Widodo pernah memaparkan Presidensi G20 Indonesia yang bakal digelar di Bali meliputi penanganan kesehatan, transformasi digital dan energi berkelanjutan. Sehingga apa yang diimpikan Presiden Joko Widodo terpenuhi dan KTT G20 memperoleh nilai yang baik setelah setahun di Bali.

Jika semua ini terpenuhi secara baik, reputasi dunia terhadap Presidensi Joko Widodo akan bermakna tingi untuk pengembangan pesan dan kesan Indonesia di lingkungan G20 yang memiliki era luar biasa.

Di Bogor, 15-19 November 1994, 28 tahun lalu berlangsung pertemuan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC). Dihadiri oleh 21 negara Asia Pasifik. Pada pertemuan tiga hari tersebut, Presiden Soeharto bertindak sebagai tuan rumah APEC Conference. Dihadiri oleh Presiden Richard Nixon dari Amerika Serikat.

Tahun 2022 di Bali, selama setahun akan berlangsung pertemuan G20 yang dihadiri 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, serta Presiden Joe Biden dari Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Kenegaraan G20 dengan posisi Presidensi G20. Pada akhirnya harus disiapkan secara sempurna pertemuan yang akan berlangsung setahun tersebut.

Jakarta, 11 Desember 2021
Ishadi SK
Komisaris Transmedia