Kolom

Menimbang Integrasi Sektor Jasa ASEAN

MH Said Abdullah - detikNews
Selasa, 07 Des 2021 20:01 WIB
Ketua Banggar DPR 2019-2024 Said Abdullah
Ketua Banggar DPR Said Abdullah
Jakarta -

Para pemimpin negara negara ASEAN pada tanggal 15 Desember 1995 melangsungkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 5 ASEAN. KTT ASEAN itu menghasilkan kesepakatan kerjasama integrasi sektor jasa di seluruh kawasan ASEAN, namun realisasi kerjasama sektor jasa itu dilakukan secara bertahap. Kerjasama itu kemudian kita kenal dengan nama ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).

Terdapat 12 (dua belas) sektor jasa yang akan dikerjasamakan dalam kerangka AFAS, yaitu jasa bisnis; jasa distribusi; jasa komunikasi; jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa pendidikan jasa kesehatan dan sosial; jasa lingkungan jasa pariwisata dan perjalanan; jasa rekreasi, budaya dan olah raga; jasa transportasi, jasa keuangan, ekonomi digital dan jasa lainnya. Kedua belas sektor jasa yang dikerjasamakan tersebut diikat dalam sepuluh protokol. Saat ini kita telah melaksanakan protokol 1 sampai 7, dan protokol yang ke 8 AFAS baru saja kita bahas ditingkat DPR.

Kerangka kerjasama dalam skema AFAS sesungguhnya jalan liberalisasi sektor jasa untuk menopang gagasan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) yang dihasilkan dari KTT ASEAN di Singapura tahun 1992. Kerjasama di AEC jauh lebih luas lagi ketimbang AFAS yang hanya sektor jasa. Kerjasama AEC meliputi bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Selain itu, kerja sama ini mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Untuk mengurangi kesenjangan (gap) antar negara negara ASEAN, baik dalam kerangka AEC maupun AFAS, anggota ASEAN sepakat untuk membuat kerjasama ASEAN Framework on Equitable Economic Development (AFEED) atau Kerangka Kerja ASEAN mengenai pembangunan ekonomi yang setara. Kerangka kerja tersebut mengedepankan upaya, antara lain, pengurangan kesenjangan pembangunan, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan sosial, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan partisipasi yang lebih luas dalam proses integrasi ASEAN.

Manfaat?


Bagi negara manapun akan selalu mengedepankan kepentingan nasional dalam setiap kerjasama dengan negara atau pihak lain. Demikian pula dengan mandat Undang Undang No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang Undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yakni kepentingan nasional adalah ihwal utama yang harus jadi pertimbangan bagi jalan pemerintah mengambil langkah.

Sejauh mana kerangka kerjasama AFAS ini memberikan dampak ke sektor jasa di dalam negeri, sebaiknya kita sandarkan kaca benggala sebagai refleksi. Sektor jasa secara umum berkontribusi terhadap produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019 yang meliputi sektor jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, kesehatan,kegiatan sosial, perusahaan dan jasa lainnya mencapai 12,5 persen PDB. Kontribusinya lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2018. Kontribusi sektor jasa terhadap PDB pada tahun 2018 sebesar 15,23 persen Namun kontribusi sektor jasa terhadap PDB pada tahun 2018 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 12,07 persen.

Khusus sektor jasa keuangan dan asuransi pada Produk Domestik Bruto (PDB) kita masih sangat kecil. Pada tahun 2020 kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi terhadap PDB hanya 4,5 persen, sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 4,2 persen dan tahun 2018 sebesar 4,15 persen. Keterikatan Indonesia pada serangkaian paket komitmen bidang jasa keuangan dalam kerangka AFAS belum berkontribusi besar pada struktur PDB kita.

Kerjasama AFAS sepatutnya kita harapkan berkontribusi terhadap serapan lapangan kerja sektor jasa. Namun kontribusi sektor jasa terhadap lapangan pekerjaan tidak terlalu besar, saya menduga ada missmatch antara profil tenaga kerja kita dengan kebutuhan tenaga kerja sektor jasa, sehingga pertumbuhan di sektor jasa serapan tenaga kerjanya meskipun ada pertumbuhan tetapi tidak begitu massif, selama rentang 2015 sejak AEC disepakati hingga 2019 pertumbuhan serapan tenaga kerja sektor jasa hanya 1,1 persen meskipun dari sisi jumlah terdapat peningkatan sebanyak 3,34 juta pekerja. Namun jangan kita lupakan tenaga kerja kita juga membesar jumlahnya, bila tahun 2015 tenaga kerja sebanyak 114,8 juta menjadi 128,7 juta ditahun 2019.

Pada Agustus 2015 sektor pertanian menyerap tenaga kerja paling besar, sebesar 37,7 juta atau 32,8 persen pekerja. Sementara sektor jasa pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial menyumbang serapan tenaga kerja sebanyak 6,7 juta atau 5,8 persen. Untuk sektor jasa keuangan dan asuransi menyumbang 1,67 juta atau 1,4 persen pekerja dan jasa perusahaan sebanyak 1,36 juta atau 1,1 persen pekerja. Sektor jasa lainnya menyerap lapangan kerja sebanyak sebanyak 5,3 juta atau 4,6 persen pekerja. Bila kita akumulasikan, maka sektor jasa menyerap 15,03 juta atau 12,9 persen pekerja dari keseluruhan lapangan kerja kita.

Mari kita bandingkan komposisi tenaga kerja ini di tahun 2019. Kita tidak membandingkan dengan tahun 2020 karena kita anggap tidak apple to apple, sebab tahun 2020 adalah tahun krisis ekonomi akibat pandemi covid19. Pada Agustus 2019, sektor pertanian masih menyumbang tenaga kerja terbesar, yakni sebesar 35,45 juta atau 27,54 persen pekerja. Sektor jasa pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial menyerap 8,34 juta atau 6,4 persen pekerja. Untuk sektor jasa keuangan dan asuransi berkontribusi tenaga kerja sebanyak 1,77 juta atau 1,3 persen pekerja, dan jasa perusahaan menyerap pekerja sebanyak 1,9 juta atau 1,4 persen. Sektor jasa lainnya menyerap lapangan pekerjaan sebanyak 6,36 juta atau 4,9 persen. Kalau kita jumlahkan, sektor jasa pada tahun 2019 menyerap lapangan kerja sebanyak 18,37 juta atau 14 persen pekerja dari keseluruhan lapangan kerja kita.

Reorientasi


Merefleksikan data di atas, kontribusi sektor jasa terhadap PDB memang cukup besar. Oleh sebab itu komitmen AFAS ini mampu mendorong kita outward looking, tenaga kerja kita harus smampu ekspansif ke pasar ASEAN, namun tetap mampu menguasai pasar kita di dalam negeri. Kita tidak boleh lengah, diakui atau tidak tempayan ekonomi kita jauh lebih besar jika dibandingkan dengan negara negara anggota ASEAN lainnya.

Neraca perdagangan kita dengan ASEAN selama tiga tahun terakhir ini menunjukkan tren penurunan, baik ekspor maupun impor. Tiga tahun ini nilai ekspor kita ke ASEAN sebesar 119,48 miliar USD, sementara impor 115,37 miliar USD. Kita surplus perdagangan dengan ASEAN 4,1 miliar USD. Memontum kerjasama AFAS ini harus mampu menguatkan dukungan pembiayaan lebih besar bagi para pelaku ekspor kita, sehingga kontribusi ekspor kita terhadap PDB makin besar, yang saat ini masih dikisaran 20 an persen PDB.

Strategi utama yang perlu kita ke depankan adalah UMKM kita merambah pasar ASEAN dengan memanfaatkan keterbukaan platform digital ecommerce. Jurus ini untuk mentranformasikan kita memperkuat pasar ekspor. Kita juga harus menguatkan tenaga kerja terampil untuk menjangkau berbagai peluang pasar tenaga kerja ASEAN khususnya di sektor formal. Pada sektor keuangan, BCA, BRI dan Mandiri yang masuk 10 bank besar ASEAN harus lebih ekspansif lagi, apalagi BCA telah mampu menempati peringat 2 bank terbesar di ASEAN. Perbankan kita harus kreatif mengeluarkan produk produk keuangan yang mengambil ceruk pasar ASEAN.

MH Said Abdullah Ketua Badan Anggaran DPR

(dwia/fjp)