Kolom

Penegakan Hukum dan Keadilan untuk Novia

Efendik Kurniawan - detikNews
Selasa, 07 Des 2021 11:50 WIB
searing perempuan korban perkosaan
Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -
Publik dibuat geger dengan adanya pemberitaan seorang wanita remaja yang meninggal di atas makam ayahnya. Wanita (NW) ini meninggal karena diduga meminum racun. Anggapan publik kala itu, wanita ini depresi karena ditinggal ayahnya yang baru saja meninggal.

Tetapi, anggapan saat ini berubah sekejap dan menempati trending twitter. Terdapat fakta hukum yang terjadi di luar pikiran masyarakat. Ya, ternyata selama ini dia (NW) mengalami depresi berat atas peristiwa yang dialaminya. Depresi itu disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Dalam hal ini pacar korban yang "tega" memperkosanya. Bahkan atas perbuatan itu menyebabkan korban hamil.

Perbuatan pemerkosaan itu dilakukan dengan cara korban diminta untuk meminum suatu obat yang menyebabkan korban tidak sadar diri dan terjadilah perbuatan pemerkosaan itu. Atas perbuatan itu, korban hamil. Ada babak baru lagi terhadap korban, yaitu si R tidak mau bertanggung jawab dan meminta korban untuk menggugurkan kandungannya. Hal itu tidak disetujui oleh korban. Bahkan, korban akhirnya memberanikan diri untuk menghubungi keluarga si R. Dalam hal ini ibunda si R.

Harapan dari korban untuk mendapatkan respons baik dari ibunda si R, tetapi sebaliknya yang didapat. Ya, korban malah dihina dan tidak diperhatikan sama sekali. Kronologi selanjutnya, tiba-tiba si R mengajak jalan korban, alih-alih hati korban semringah diajak jalan dan ada kabar baik dari si R atas kelanjutan hubungannya, tetapi saat jalan itu korban diminta untuk meminum suatu obat yang tidak tahu untuk apa. Akibatnya, kandungan itu gugur. Atas peristiwa ini korban mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama 6 hari. Pasca kejadian itu, korban mengalami depresi berat. Berulang kali mencoba melakukan bunuh diri.

Penegakan Hukum

Bila menyimak dari pemberitaan media yang berasal dari tulisan-tulisan dan chat korban dengan beberapa orang lain, maka diduga kuat dalam peristiwa ini ada tindak pidana. Tulisan ini bisa menjadi sumbangsih kepada Penyidik yang mempunyai tugas untuk mengungkap perkara ini supaya terang.

Pertama, ada dugaan kuat terjadi tindak pidana pemerkosaan. Hukum pidana membedakan antara persetubuhan dengan pemerkosaan. Misalnya, dapat diterapkan dengan menggunakan Pasal 285 KUHP yang menyatakan, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Di dalam unsur delik itu ada unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan". Artinya, jika terdapat fakta-fakta dan bukti yang dapat menyatakan bahwa persetubuhan itu tidak disetujui korban, dan tidak disetujui korban itu juga diawali dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga korban tidak berdaya saat disetubuhi.

Kedua, dapat diterapkan dengan menggunakan Pasal 286 KUHP yang menyatakan, "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Terdapat unsur delik dalam rumusan delik itu, yakni "Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya." Artinya, jika terdapat bahwa korban dibuat tidak berdaya dengan cara diberi obat atau hal-hal lain sehingga dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, tanpa ada kekerasan atau ancaman kekerasan, maka memenuhi unsur delik ini.

Ketiga, terkait terjadinya peristiwa pengguguran kandungan (aborsi) dapat diterapkan Pasal 347 ayat (1) KUHP yang menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Terdapat unsur delik, "Sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya." Artinya, harus terdapat perbuatan materiil dan bukti-bukti yang menyatakan bahwa penggguguran kandungan itu tanpa persetujuan dari seorang wanitanya. Dengan kata lain, si wanita tidak menghendaki sama sekali pengguguran kandungan itu, tetapi terdapat keadaan-keadaan yang memaksa sehingga hal itu terjadi. Jika terdapat perbuatan dan keadaan seperti itu, maka dapat diterapkan pasal ini.

Keempat, juga dapat diterapkan dengan menggunakan Pasal 348 ayat (1) KUHP yang menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

Terdapat sebagian unsur delik yang sama dengan unsur delik dari Pasal 347 ayat (1) KUHP, tetapi terdapat juga sebagian unsur delik dari Pasal 348 ayat (1) KUHP, yakni "dengan persetujuannya". Artinya, harus terdapat fakta-fakta dan bukti-bukti yang menyatakan bahwa pengguguran kandungan itu dengan persetujuan korban atau dengan kata lain korban mengiyakan secara sukarela untuk dilakukan pengguguran terhadap kandungannya.

Kelima, terkait bunuh diri korban dapat diterapkan Pasal 345 KUHP, yang menyatakan bahwa "Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri."

Dalam kronologi peristiwa ini, Penyidik harus dapat mencari fakta-fakta dan bukti-bukti yang memenuhi unsur delik "mendorong orang lain untuk bunuh diri". Artinya, harus terdapat perbuatan materiil yang mendorong korban untuk bunuh diri. Misalnya, dalam bentuk chat atau sikap-sikap orang lain yang menyebabkan korban melakukan bunuh diri.

Melihat pada beberapa delik yang dapat diterapkan di atas, artinya pelaku dalam peristiwa ini diduga kuat juga lebih dari satu orang, dengan melihat pada bukti-bukti dan perbuatan materiil yang dilakukan oleh masing-masing pelaku.

Keadilan

Sesuai dengan konsepsi keadilan Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum yang berkeadilan, maka dalam fenomena peristiwa ini, penegakan hukum pidana dengan menerapkan pasal-pasal sesuai dengan perbuatan materiil yang terjadi, dapat dikatakan sebagai nilai "keadilan untuk Novia".

Pada titik itu semua aparat penegak hukum diuji, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan bahkan sampai pelaksanaan eksekusi putusan itu. Ya, diuji dalam hal ini maksudnya adalah profesionalitas, kejujuran dan rasa tanggung jawab akan tugasnya terhadap penanganan perkara itu menjadi penilaian publik. Dapat juga tingkatan moralitas aparat penegak hukum sedang diuji dalam konteks ini.

Selain itu, aparat penegak hukum harus menyadari bahwa dirinya adalah manusia-manusia pilihan. Maksudnya, tidak semua masyarakat bisa menjadi aparat penegak hukum. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menjadi aparat penegak hukum. Jika semua aparat penegak hukum bisa menyadari akan hal tersebut.

Saya percaya bahwa penanganan perkara terhadap tindak pidana yang menimpa korban ini bisa dilakukan secara profesional. Ya, lebih tepatnya keluarga korban dan masyarakat dapat puas dan merasa bahwa keadilan sudah terwujud terhadap penanganan perkara ini. Semoga!

Efendik Kurniawan, S.H, M.H Asisten Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Anggota Mahupiki Jawa Timur

Simak Video 'Komnas Perempuan: Sulit Tangani Kasus Kekerasan yang Libatkan Polisi':

(mmu/mmu)