Kolom

Konduktor Orkestra Pembangunan Berkelanjutan Indonesia

Stella Septania Farronikka - detikNews
Jumat, 03 Des 2021 08:59 WIB
Stella Septania Farronikka, Expert Panel ESG & Sustainable Development, National Center for Sustainability Reporting Indonesia
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Beberapa waktu lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengingatkan kepada kita semua mengenai sebuah gagasan besar untuk memperbaiki arah pembangunan ekonomi Tanah Air, sehingga mampu menjadi ramah lingkungan dan inklusif. Dalam sebuah forum Konferensi Kelima Para Ketua Parlemen Dunia (5WCSP) di Austria, Puan menegaskan tentang pentingnya upaya pembangunan yang berkelanjutan. Sebuah langkah strategis yang akan menjadi pondasi utama bangsa untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan upaya perlindungan lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan memang bukanlah barang baru. Di dunia, sejak awal 1970-an, masa di mana masalah-masalah lingkungan mulai menjadi perhatian, konsep pembangunan berkelanjutan sudah ramai menjadi bahan diskusi. Sebuah konsep yang memberikan perhatian lebih kepada bagaimana aktivitas bisnis harus mampu berjalan beriringan dengan pembangunan sosial dan lingkungan. Namun demikian, saat ini, memang diperlukan sebuah langkah dan gerakan yang lebih besar dan nyata untuk merealisasikan gagasan yang begitu penting untuk masa depan dan keberlangsungan hidup generasi mendatang, termasuk di Indonesia.

Kemudian pandemi COVID-19 memberikan kita semua pelajaran yang pahit tapi berharga. Sebuah pelajaran yang membuka mata kita semua bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan seimbang. Tidak bisa hanya fokus menggenjot pertumbuhan ekonomi, tapi lingkungan dirusak dan kesenjangan sosial semakin melebar.

Sejak saat itu, pembicaraan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan. Di tengah upaya pemulihan ekonomi dunia, berbagai langkah dan kebijakan strategis menjadi harus atau wajib untuk diambil, sehingga negara-negara di seluruh penjuru dunia bisa kembali bangkit dari krisis yang melanda. Situasi pandemi ini juga telah menjadi pelajaran berharga dan momentum penting bagi kita semua, agar mampu berbenah, bertahan, dan senantiasa siap dalam menghadapi krisis atau pandemi lainnya di masa depan.

Semangatnya pembangunan berkelanjutan adalah 'no one left behind'. Artinya pembangunan ekonomi, pendidikan yang berkualitas, kesehatan, lingkungan yang lestari, pekerjaan yang layak, bebas dari kelaparan, kesetaraan dan keadilan gender, energi yang terjangkau, inovasi dan teknologi dan rasa damai harus bisa dinikmati oleh setiap orang di seluruh dunia. Tujuan dan cita-cita mulia ini dituangkan dalam 17 goals dan 169 target yang menjadi kompas seluruh negara di dunia.

Sang Konduktor

Pertanyaannya, bagaimana noble purpose itu dapat diwujudkan? Di sini, DPR sesungguhnya memiliki peran yang amat krusial. Sesuai dengan fungsinya di legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR dapat menjadi 'Sang Konduktor' dari orkestra upaya dan langkah-langkah kita menuju pembangunan yang berkelanjutan

Selaku pemegang kekuasaan dalam membentuk regulasi atau undang-undang, DPR tentu saja memiliki peran vital untuk melahirkan regulasi-regulasi yang mendukung atau pro pembangunan berkelanjutan. Dalam setiap regulasi yang disusun, dibahas, hingga ditetapkan, DPR harus benar-benar memperhatikan tidak hanya manfaat ekonomi, tapi juga aspek lingkungan dan social progress seluruh masyarakat Indonesia di pelosok negeri.

Melalui fungsi anggaran, DPR harus mampu jeli dalam membahas dan memberikan alokasi anggaran dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN untuk upaya-upaya pembangunan berkelanjutan. Misalnya saja dengan mengoptimalkan atau memprioritaskan pos atau anggaran untuk transisi Indonesia ke low carbon economy dan mencapai net zero emission, termasuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai langkah memerangi perubahan iklim.

Melalui fungsi pengawasan, DPR memiliki kapabilitas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN oleh eksekutif, dan memberikan masukan-masukan agar langkah Indonesia menuju pencapaian SDGs tetap efektif dan tidak melenceng.

Manusia Sentris

Tapi lebih dari itu, perlu diingat di samping tiga fungsi utama tadi, DPR memiliki fungsi yang amat spesial, yakni menjadi mata, telinga, dan mulut rakyat Indonesia. Di sini peran DPR dalam orkestra langkah kita menuju pembangunan berkelanjutan semakin krusial, karena para wakil-wakil rakyat inilah yang mampu memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia dan menuangkannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Sehingga berbagai upaya, program, dan legislasi menuju pembangunan berkelanjutan yang dilahirkan benar-benar bisa menjadi sebuah langkah yang manusia sentris (people-centered).

Artinya upaya pembangunan berkelanjutan harus dilaksanakan secara humanis, tidak sepihak, serta mencerminkan budaya dan jati diri bangsa. Dengan kata lain, segala kepentingan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan harus mampu mencerminkan suara rakyat.

Tentu saja dalam pelaksanaannya, DPR sang konduktor orkestra pembangunan berkelanjutan tidak bisa berjalan sendirian. Semua pemangku kepentingan harus berperan dan ambil bagian. Pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat juga harus terlibat dalam menyukseskan upaya membangun masa depan yang lebih baik, masa depan yang bisa kita banggakan dan masa depan yang layak untuk kita wariskan kepada anak cucu kita.

Saya percaya dengan peran strategis DPR di pembangunan berkelanjutan, tema presidensi Indonesia di G20 'recover together, recover stronger' dapat ditambahkan aspek 'recover better' dengan manusia sentris perspektif.

Stella Septania Farronikka, Expert Panel ESG & Sustainable Development, National Center for Sustainability Reporting Indonesia

(akd/ega)