Kolom

UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK

Uli Parulian Sihombing - detikNews
Selasa, 30 Nov 2021 12:10 WIB
Petugas gabungan dari TNI dan Polri mengamankan area sekitar gedung MK. Pengamanan itu dilakukan jelang sidang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019.
Foto ilustrasi: Grandyos Zafna/detikcom
Jakarta -
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) No. 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat (unconstitutionally condition), yang di dalam pertimbangan hukum Putusan MK tersebut menjelaskan proses pembentukan UU Ciptaker tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Terdapat beberapa catatan penting di dalam pertimbangan hukum putusan MK tersebut. Pertama, absennya partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan UU Ciptaker tersebut. Kedua, UU Ciptaker bertentangan dengan tata cara pembentukan UU yang diatur di dalam Pasal 22A UUD 1945, yang "didelegasikan" teknis pelaksanaannya kepada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan No.12 Tahun 201, dan No. 15 Tahun 2019. MK mencatatkan sejarah untuk kali pertama mengabulkan permohonan uji formil UU terhadap UUD 1945.

Sebelum Putusan MK atas UU Ciptaker ini, terdapat banyak permohonan pengujian formil UU terhadap UUD 1945, tetapi MK selalu menolak permohonan pengujian formil tersebut. Putusan MK atas UU Ciptaker yang mengabulkan permohonan uji formil tersebut merupakan preseden baik, dan sejalan dengan fungsi MK untuk menjalankan wewenangnya pengawasan dan pengkoreksi (checks and balances) atas UU yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif.

Di masa depan, MK perlu mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan uji formil yang jika memang proses pembentukannya bertentangan dengan UUD 1945.

Di dalam amar putusannya, MK memerintahkan dalam waktu dua tahun, eksekutif dan legislatif harus memperbaiki UU Ciptaker agar proses pembentukannya sesuai dengan asas-asas dan pedoman yang diatur oleh UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Waktu dua tahun merupakan waktu yang relatif pendek untuk proses pembentukan UU, terutama untuk menyesuaikan dengan asas-asas dan pedoman yang diatur oleh UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Eksekutif dan legislatif membutuhkan waktu agar proses pembentukan UU Ciptaker menghormati asas partisipasi masyarakat karena masyarakat harus terlibat dalam seluruh proses pembentukan UU Ciptaker tersebut. MK di dalam pertimbangan hukumnya menyebut asas partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan.

Meaningful participation mengandung makna partisipasi tidak sekedar memfasilitasi agar suara-suara masyarakat didengar (right to be heard), tetapi juga agar kepentingan-kepentingan yang disuarakan oleh masyarakat tersebut perlu dipertimbangkan. Jurgen Habbermas menyebut demokrasi deliberatif sejalan dengan meaningful participation yaitu kebijakan merupakan resultan dari proses dialog warga negara dengan penguasa yang setara,dan non-diskriminasi.

Pasca Putusan MK tersebut, baik eksekutif dan legislatif perlu memperbaiki proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU Ciptaker. Konsultasi publik yang pernah dilakukan untuk sosialisasi Rancangan Undang-Undang (Ciptaker) yang pernah dilakukan, perlu diperluas jangkauan para pemangku kepentingannya, dan memperbaiki metodenya. Sehingga konsultasi publik tersebut berjalan efektif, dan mampu menyerap aspirasi para pemangku kepentingan khususnya kelompok-kelompok yang terdampak dari UU Ciptaker tersebut.

Metode Omnibus Law

Di dalam pertimbangan hukumnya, MK juga menegaskan proses pembentukan UU Ciptaker harus sesuai dengan pedoman baku pembentukan peraturan yang sudah diatur dalam UU No.12 Tahun 2011, dan UU No.15 Tahun 2019. Legislatif dan eksekutif telah menggunakan metode omnibus law dalam penyusunan UU Ciptaker yang merangkum dan memasukkan kurang lebih 97 UU menjadi satu UU.

MK tidak menilai apakah metode omnibus law sesuai dengan UUD 1945 atau tidak, tetapi MK menegaskan telah ada pedoman baku untuk pembentukan UU yang diatur di dalam UU No.12 Tahun 2011, dan UU No.15 Tahun 2019. Kemudian yang menjadi catatan penting dari putusan MK tersebut, MK juga secara tegas menolak cara pencabutan UU oleh UU Ciptaker yang menggunakan pasal-pasal, dan hal tersebut bertentangan dengan Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.

Jika omnibus law dimaknai sebagai metode untuk penggabungan beberapa UU menjadi satu, dan konsekuensinya ada UU atau ketentuan di dalam UU tersebut dicabut, maka sebenarnya UU No.12 Tahun 2011 dan juga UU No.15 Tahun 2019 tidak mengenal metode omnibus law. Oleh karena itu, pasca putusan MK ini, perancang UU Ciptaker perlu menyesuaikan dengan asas-asas dan pedoman pembentukan UU di dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 15 Tahun 2019 khususnya ketentuan pencabutan UU. Ini hal yang tidak mudah, karena MK sendiri tidak melakukan penilaian konstitusionalitas metode omnibus law tersebut.

Kita perlu mengapresiasi niat baik eksekutif dan legislatif untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk mensejahterakan setiap warga negara melalui pembentukan UU Ciptaker. Tetapi di dalam konteks negara hukum demokratis, di dalam pembetukan UU harus menghormati UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (the land of the law).

Kemudian juga, Pancasila norma fundamental bangsa yang merupakan roh yang menjiwai konstitusi kita. Jimly Asshiddiqie sering menyebut fungsi MK adalah sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), dan penafsir akhir atas konstitusi (the final constitutional interpretation).

MK telah menjalankan fungsi sebagai the guardian of the constitution,dan the final constitutional interpretation yang mengabulkan permohonan uji formil UU Ciptaker terhadap UUD 1945, karena telah mengawal nilai-nilai di dalam konstitusi kita, dan juga telah melakukan penafsiran atas makna pengujian UU terhadap UUD 1945 (constitutional review) yaitu batu uji pengujian UU terhadap UUD 1945 tidak hanya pasal-pasal di dalam UUD 1945, tetapi juga UU yang merupakan "pendelegasian" dari UUD 1945.

Uli Parulian Sihombing Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

(mmu/mmu)