Kolom

Anomali Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja

Retno Widiastuti - detikNews
Selasa, 30 Nov 2021 11:05 WIB
Massa buruh menggelar aksi demo terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja, di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (09/11/2020). Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang mengarah Slipi, Jakarta, terjadi kemacetan.
Foto ilustrasi: Rengga Sancaya
Jakarta -
Mahkamah Konstitusi (MK) mengukir sejarah baru pengujian undang-undang (UU) pada 25 November 2021 dengan mengabulkan pengujian formil UU melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang pengujian formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Sebelum ini belum pernah ada satu pun pengujian formil UU yang dikabulkan oleh MK. Putusan No. 91 tersebut dibacakan pertama oleh MK, kemudian diikuti dengan pembacaan sepuluh putusan lainnya yang mendasarkan pada Putusan 91, yang juga berkaitan dengan pengujian formil dan/atau pengujian materiil UU CK.

Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon perkara 91 dan memutuskan yang pada pokoknya:

a) Menyatakan pembentukan UU CK inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan", sehingga UU CK masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan UU sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan MK.
b) MK memerintahkan pembentuk UU melakukan perbaikan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, UU CK menjadi inskonstitusional secara permanen.
c) apabila dalam tenggang waktu yang diberikan pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka UU atau pasal/muatan yang telah dicabut/diubah oleh UU CK dinyatakan berlaku kembali.
d) Segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas ditangguhkan, dan dilarang menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU CK.

Tentu saja, putusan terhadap UU CK ini mengejutkan semua pihak. Tetapi, tampak pula dari putusannya, MK seperti berharap akan terjadi win-win solution antara pembentuk UU dan para pihak yang kontra sejak awal dengan UU a quo. Oleh karena keberadaan UU CK telah efektif berlaku selama kurang lebih dua tahun ini.

Begitu pun dengan 50-an peraturan pelaksana yang telah terbit yang menjadi amanat UU CK. Bahkan, daerah-daerah selama ini telah sibuk menyesuaikan diri dengan arah kebijakan UU CK, melalui banyak menerbitkan peraturan-peraturan di level daerah.

Hakikat Pengujian Formil

Secara umum, pengujian formil (procedural review) menitikberatkan pengujian terhadap kesesuaian prosedur pembentukan suatu UU. Tetapi, dalam perkembangannya terdapat perluasan terhadap makna pengujian formil, yakni meliputi pengujian terhadap kesesuaian prosedur pembentukan suatu UU (pengujian formil dalam artian sempit) dan juga berkaitan dengan segala hal yang bukan pengujian materiil (pengujian formil dalam artian luas).

Aspek prosedural ini untuk mewujudkan tiga fungsi utama, yakni penegakan hukum (law enforcement functions), pelaksanaan dan penerapan hukum (law applying function), dan pembuatan atau pembentukan hukum (law making functions), termasuk di dalamnya menjaga partisipasi masyarakat (Jimly Asshidiqqie, 2020). Sehingga, fungsi formil ini tidaklah kalah penting dengan fungsi materiil suatu UU. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipatuhi oleh pembentuk UU.

Menurut prosedurnya, uji formil suatu UU dapat diajukan bersamaan dengan uji materiil. Akibat dari apabila uji formil dikabulkan ialah dibatalkannya keseluruhan isi dari UU atau UU tersebut batal demi hukum. Berbeda dengan uji materiil, berkaitan dengan pasal-pasal yang didalilkan pemohon akan diputus, selain diterima, ditolak, dan dikabulkan, terdapat jenis putusan lain yakni putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally inconstitutional) dan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional).

Akibat dari apabila uji formil dikabulkan tersebutlah yang kiranya menjadi alasan terbesar MK belum pernah mengabulkan satu pun uji formal selama ini.

Anomali Putusan

Dalam putusan 91/PUU-XVII/2020, MK menekankan pentingnya keterpenuhan formalitas semua tahapan pembentukan UU dan bermaknanya partisipasi masyarakat (meaningful participation). MK kemudian tegas menyebut bahwa UU CK cacat formil karena tata cara pembentukan UU CK tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang.

Selain itu, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden, dan pertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terhadap putusan a quo, MK menjatuhkan putusan secara inkonstitusional bersyarat. MK tidak membatalkan secara langsung keberlakuan UU CK, tetapi menunda keberlakuan dengan memberikan kesempatan bagi pembentuk UU untuk memperbaiki UU CK berdasarkan tata cara pembentukan UU yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar, serta asas-asas pembentukan UU yang telah ditentukan.

Metode pembentukan UU ini pun harus sejalan dengan konsep pembentukan UU dengan menggunakan metode omnibus law. Sehingga kemudian, UU CK dapat diperbaiki setelah dibentuknya landasan hukum tersebut. Tetapi, dalam amar putusan yang lain, MK justru memberikan posisi yang dilematis. Hal ini karena, MK masih membuka ruang keberlakuan UU CK asalkan tidak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk melakukan pembentukan peraturan pelaksana baru serta tidak menjadi dasar bagi penyelenggara negara dalam melakukan kebijakan yang strategis dan berdampak luas.

Selain itu, terdapat celah ambiguitas terhadap makna "hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas", sehingga mengaburkan makna tindakan pelaksanaan apa yang tetap boleh dilakukan berdasarkan UU CK dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, putusan formil UU CK ini justru menunjukkan adanya anomali putusan; di satu sisi menunda keberlakukan UU CK, namun di sisi lain justru masih membuka ruang keberlakuan dan pelaksanaan UU CK. Menurut saya, hal ini semakin menjauhkan semangat mewujudkan kepastian hukum yang dibawa oleh MK dalam memutus pengujian formil terhadap UU CK dan justru menciptakan potensi permasalahan hukum baru di tingkat pelaksanaannya.
Retno Widiastuti peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII & Firma HICON, Awardee LPDP Magister Hukum Kenegaraan UGM

(mmu/mmu)