.webp)
Judul Buku: Kerajaan Martapura dalam Literasi Sejarah Kutai 400-1635; Penulis: Muhammad Sarip; Penerbit: Pustaka Horizon, Juli 2021; Tebal: 148 Halaman
Selama kuliah di Jogja, saya sering ditanya soal kerajaan tertua Nusantara di daerah asal saya, Kutai Kartanegara. Saya konfirmasi, berdasar sejarah di sekolah dan sumber sejarah lokal, kerajaan itu bernama Kutai Kertanegara Ing Martadipura. Belakangan terungkap dua kekeliruan. Tak cuma Kutai Kertanegara bukan kerajaan tertua, nama Kutai Kertanegara Ing Martadipura pun tak tepat.
Sorotan besar kerajaan yang berdiri abad ke-5 di tanah Kutai juga mencuat usai gaung rencana pemindahan ibu kota negara ke sebagian wilayah Kalimantan Timur. Namun, benarkah kerajaan itu Kutai Kertanegara? Uji fakta sejarah soal kerajaan tertua Nusantara itulah yang dituangkan Muhammad Sarip di buku Kerajaan Martapura dalam Literasi Sejarah Kutai 400-1635.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut telusuran Sarip, kerajaan tertua adalah Martapura (bukan Martadipura) di Kecamatan Muara Kaman, bukan Kutai Kertanegara (berdiri abad ke-14). Hal itu bersandarkan Prasasti Yupa atau monumen batu bertulis yang ditemukan dua tahap, tahun 1879 dan 1940.
Yupa menjadi satu dari dua sumber historiografi primer penulisan buku ini. Berjumlah tujuh buah, Yupa mayoritas menceritakan kemakmuran periode Mulawarman. Kini ketujuh batu Yupa itu berada di Museum Nasional.
Sedangkan kitab klasik Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara setebal 132 halaman dari tahun 1849 adalah sumber autentik untuk penulisan sejarah Kerajaan Kutai Kertanegara. Ditulis Khatib Muhammad Thahir, seorang Banjar yang menjadi juru tulis Kerajaan Kutai Kertanegara, kitab ini beraksara Jawi (teksnya Arab bahasanya Melayu). Meski tergolong susastra berisi fakta historis bercampur mitologi pengagungan, namun kitab ini bisa jadi sumber sejarah dengan menyisihkan bagian dongengnya. Hal itu dipaparkan Sarip dengan merujuk pendapat ahli sejarah. Kini, naskah asli kitab ini disimpan di Perpustakaan Negeri Berlin, Jerman.
Muhammad Sarip bukanlah nama asing di dunia sejarah lokal Kaltim. Ia menjadi rujukan media lokal maupun nasional yang mengangkat liputan antara lain soal kerajaan di Kutai, Suku Dayak, Sungai Mahakam, masyarakat Kaltim masa lampau serta tokoh-tokohnya. Sarip alumnus Sertifikasi Kompetensi Penulis Sejarah oleh LSP Kebudayaan Kemendikbud. Sebelum itu, ia telah mendirikan Lembaga Studi Sejarah lokal Komunitas Samarinda Bahari (Lasaloka-KSB). Tulisan sejarahnya beredar di media daring, dan ada yang telah dibukukan seperti Sejarah Sungai Mahakam di Samarinda (2016) dan Samarinda Tempo Doeloe Sejarah Lokal 1200-1999 (2017).
Hasil penelitian sejarah ini disajikan dengan bahasa narasi dan deskripsi yang enak dibaca dan mudah dicerna, padahal kajiannya mendalam dan serius. Sarip merujuk pustaka lintas-aksara (Jawi, Pallawa, Belanda), klasik hingga modern, lokal pemda hingga jurnal internasional. Usaha serius berlanjut dengan mengunjungi situs Martapura di Muara Kaman (3,5 jam dari Samarinda), situs Kutai Kertanegara di Tenggarong (45 menit dari Samarinda), hingga meluncur ke Museum Nasional mengakses Yupa asli.
Temuan 7 buah Yupa menjadi awal pengungkapan kerajaan tertua Nusantara. Dari tuturan Sarip, ada tiga nama kesohor di Kerajaan Martapura yang disebut di Yupa. Pertama, Kundungga (bukan Kudungga) yang oleh kaum brahmana Hindu masa itu ditulis sebagai ayah pendiri kerajaan, bukan raja pertama. Kedua, Aswawarman putra Kundungga, raja pertama Martapura. Ketiga, Mulawarman putra Aswawarman, raja termasyhur yang membawa kejayaan Martapura hingga bisa berderma sapi 20.000 ekor. Tak ada catatan lebih lanjut siapa saja penerus Mulawarman.
Hingga dalam Salasilah Kutai diungkap proses runtuhnya Kerajaan Martapura dengan raja terakhirnya Dermasatia. Sarip membahas di sub bab tersendiri soal ekspansi Kutai Kertanegara tahun 1635 pada masa raja ke-8, Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa. Ringkasnya, terjadi perang 7 hari 7 malam hingga dua raja berhadapan saling tikam, yang berujung pada kematian Dermasatia. Kekalahan Martapura ini menandai keruntuhannya sekaligus pencaplokan wilayah oleh Kutai Kertanegara. Sejak itu, kerajaan pemenang melengkapi namanya menjadi Kutai Kertanegara Ing Martapura.
Era kerajaan Kutai berakhir tahun 1960, namun sejak 2001 dihidupkan lagi sebagai pelestarian sejarah dan budaya, tanpa adanya wewenang memerintah. Agak berbeda dari sebelumnya, kerajaan itu bernama Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Kartanegara dengan a bukan e, Martadipura bukan Martapura. Soal ini, Sarip tak luput mengulasnya. Perihal Kartanegara baginya tak begitu fatal karena 'Kartanegara' dan 'Kertanegara' punya arti yang tetap sama. Namun lain halnya dengan Martadipura, yang tak bisa dibenarkan karena mengubah nama dengan menyisipkan suku kata yang tak perlu.
"Nama Martadipura sebagai perubahan dari kata Martapura baru muncul pada era 1980-an. Bupati Kutai periode 1965–1979, Ahmad Dahlan mengungkapkan, idenya berasal dari Drs. Anwar Soetoen, seorang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai. Soetoen berpikiran bahwa antara kata marta dan pura perlu disisipkan kata depan di sebagai pengganti ing. Menurutnya, kata depan di sama arti dengan kata Jawa Kawi ing. Dahlan mengungkap kasus ini dalam bukunya tentang Salasilah Kutai yang terbit tahun 1981." (hal. 81)
Di buku ini, Sarip membahas kekeliruan nama Kundungga jadi Kudungga, yang kadung mengakar selama beberapa tahun terakhir. Tak kalah penting, hasil kerja Sarip memunculkan tanya kenapa museum di Tenggarong dinamai Mulawarman, bukannya pendiri Kerajaan Kutai Kertanegara, Aji Batara Agung Dewa Sakti (ataupun para penerusnya). Padahal museum ini bekas istana Kerajaan Kutai Kertanegara dan memuat jejak peninggalannya, bukan saksi sejarah Kerajaan Martapura. Belum lagi Patung Lembu Suwana yang menyambut para pengunjung museum juga berpotensi memunculkan anggapan kalau hewan itu tunggangan Raja Mulawaman. Padahal, Lembu Suwana hewan mitologis tunggangan Raja Aji Batara Agung.
Ahada Ramadhana pekerja media daring
