Kolom

Menonton Ketimpangan

Dudi Suryadi - detikNews
Kamis, 25 Nov 2021 15:21 WIB
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan dan ketimpangan teranyar. Angka kemiskinan bertambah, dan tingkat ketimpangan (gini ratio) bergerak stagnan.
Ilustrasi kemiskinan (Foto: dok detikfoto)
Jakarta -

Berkembangnya teknologi dan digital, berkembang pula konten-konten kreatif yang disuguhkan di berbagai platform media sosial. Dari sekian posting-an, yang menarik yaitu boba seharga Rp 300 juta. Bagi Anda pengikut kuliner kekinian, harga boba normalnya hanya 20 ribuan saja. Masih dalam akun yang sama, posting-an lainnya yaitu menyajikan mie instan dengan taburan caviar dan topping mewah lainnya, total harganya Rp 15 juta rupiah/porsi. Masih banyak posting-an lainnya yang mempertontonkan aneka kuliner dengan racikan yang nama bahan-bahannya serba asing di telinga. Serba impor dengan harga yang fantastis.

Bukan menyudutkan apalagi menghakimi, terkuak fakta adanya gap yang sangat luar biasa antara kelompok pengeluaran desil tertinggi dengan kelompok pengeluaran lainnya. Apabila dihitung, harga boba tersebut setara dengan 53 orang pengeluaran orang miskin selama setahun. Begitu pula caviar, yaitu telur ikan dengan bandrol termurah Rp 170 juta rupiah/kg, jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga telur ayam yang mayoritas dikonsumsi penduduk miskin.

Mengukur ketimpangan pendapatan, dapat dilihat dari nilai gini rasio. Berdasarkan data BPS, selama satu dasawarsa terakhir tercatat ketimpangan tertinggi terjadi pada 2014 yaitu sebesar 0.414. Setelah itu menurun dan puncaknya ketika awal terjadi pandemi Covid pada September 2019 sebesar 0.380.

Menyempitnya ketimpangan ketika pandemi setidaknya menunjukkan satu kondisi. Yaitu, pandemi berpengaruh terhadap seluruh lapisan masyarakat termasuk lapisan menengah-atas. Namun, tentu saja efek dari pandemi berbeda antarkelompok.

Ketimpangan yang terjadi saat ini mungkin saja karena adanya ketimpangan pada masa lalu. Yaitu co-hort orang-orang yang hidup sekitar 20-50 tahun sebelumnya. Ketimpangan pada masa lampau setidaknya terjadi dalam tiga kondisi, yaitu ketimpangan kesehatan, pendidikan, dan ketimpangan wilayah.

Ketimpangan kesehatan dimulai ketika anak-anak dilahirkan bahkan ketika masih dalam kandungan. Dalam waktu bersamaan, terdapat anak-anak yang lahir dengan sehat dengan berat badan normal, ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih dengan fasilitas modern. Namun sebagian lainnya dilahirkan dengan kondisi malnutrisi, bayi berat lahir rendah, dan tidak sedikit mengalami kecacatan. Kondisi yang tidak beruntung inilah sebagian besar direpsentasikan oleh keluarga miskin.

Kondisi ini semakin memburuk seiring memasuki usia sekolah. Anak-anak dengan keluarga berpenghasilan menengah-atas, memiliki kesempatan bersekolah dengan kualitas yang lebih baik, fasilitas ajar yang lebih lengkap, ditambah dengan aneka ragam kursus tambahan. Kondisi ini semakin meninggalkan jauh di belakang anak-anak dari keluarga miskin.

Perbedaan wilayah pun turut berperan menciptakan ketimpangan. Laporan World Bank 2014 menyebutkan hanya 6 persen anak di Jakarta yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi, sedangkan di Papua, 98 persen anak tidak memiliki akses sanitasi yang layak. Padahal ketersediaan sanitasi yang baik, sebagai salah satu syarat membentuk keluarga yang sehat.

Puluhan tahun kemudian, wujud ketimpangan semakin terlihat dengan adanya generasi yang menikmati penghasilan tinggi karena menciptakan inovasi maupun bekerja sebagai profesional di perusahaan bonafid. Sedangkan yang lainnya, terjebak menggantungkan pekerjaannya di sektor informal yang tidak membutuhkan syarat keahlian dan pendidikan tertentu, namun dengan resiko mendapatkan penghasilan yang jauh lebih rendah. Ketimpangan inilah sebagai buah dari ketimpangan pada masa lalu.

Ketimpangan pada masa lalu dan di luar kendali inilah yang harus dikoreksi oleh pemerintah. Tidak adil rasanya ketika dalam suatu perlombaan lari misalnya, dengan start yang sama sebagian peserta dalam kondisi sehat, namun peserta lainnya dalam kondisi sakit. Ilustrasi ini kemudian memberikan gambaran bahwa pemerintah harus menyehatkan terlebih dahulu orang yang sakit agar tercipta kompetisi yang setara sejak awal.

Membahas ketimpangan, berarti membahas kelompok pendapatan antarkelas. Perubahan nilai angka gini sangat ditentukan oleh dinamika pendapatan yang berada di desil terendah. Oleh karena itu, fokus kebijakan untuk mengendalikan ketimpangan diarahkan kepada mereka yang berada di kerak kemiskinan. Menurut Chambers, mereka adalah orang miskin, fisiknya lemah, terisolasi, tidak berdaya, dan memiliki kerentanan tinggi.

Menurut BPS, mereka adalah penduduk yang termiskin dari yang miskin yaitu pengeluarannya 0.8 di bawah garis kemiskinan. Menurut Ravallion dan Haughton adalah mereka yang miskin kronis, yaitu teridentifikasi miskin dalam beberapa periode waktu.

Pastinya bukanlah pekerjaan yang mudah bagi pemerintah untuk mengatasi jenis kemiskinan ini. Karena semakin jauh penduduk miskin dari garis kemiskinan, usaha dan biaya yang dikeluarkan semakin besar dan waktu yang dibutuhkan pun semakin lama. Tapi inilah cara yang harus ditempuh untuk mengatasi kemiskinan sekaligus mengurangi ketimpangan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Sejalan dengan era desentralisasi, pemerintah daerah menjadi tumpuan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tidak ada jaraknya antara pengambil kebijakan dengan objeknya, diharapkan akan menekan bias kebijakan. Sederhananya, ketika pejabat publik daerah membuka pintu rumahnya, itulah bagian dari potret masyarakatnya.

Ketika perjalanan menuju kantornya, tampak semakin banyak pedagang kaki lima yang memenuhi bahu jalan atau menjamurnya pengamen jalanan yang berusia muda, berarti terdapat permasalahan penyerapan di sektor formal dan permasalahan tingginya angka putus sekolah. Atau semakin berderetnya rumah mewah beserta mobil mewahnya, namun angka kemiskinan semakin tinggi, berarti hasil pembangunan tidak dinikmati secara merata. Intinya, ketika terpilih menjadi pejabat publik maka setiap gerak-gerik, ucapan hingga teriakan dari warganya sejatinya adalah input dalam mengambil kebijakan.

Namun karena berbagai keterbatasan, hasil pengamatan kasat mata saja tidaklah cukup. Sangat dibutuhkan data-data yang bersifat resmi dan terukur untuk mengkonfirmasi fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Misalnya, data-data yang dipublikasikan oleh BPS dapat menjadi referensi untuk dijadikan dasar pertimbangan kebijakan publik, maupun sebagai evaluasi untuk menentukan tolak ukur keberhasilan pembangunan di daerah.

Misalnya, dengan memanfaatkan angka PDRB, pemerintah daerah dapat menentukan sektor mana yang menjadi basis dan sektor mana saja yang harus dikembangkan. Dengan PDRB juga, pemerintah daerah dapat memprediksi sektor mana yang memiliki nilai tambah tinggi dan responsif terhadap penyerapan tenaga kerja dari penduduk miskin. Sehingga pemerintah daerah dapat mengkalkulasi apabila berinvestasi sekian rupiah di sektor pertanian, seberapa besar dapat menyerap angkatan kerja di pedesaan dan seberapa besar dapat menurunkan angka kemiskinan.

Dengan mengamati angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), pemerintah daerah juga dapat melihat elastisitas sektor terhadap penyerapan tenaga kerja. Ketika pertumbuhannya tinggi, sedangkan pengangguran masih tinggi, maka warning bagi pemerintah daerah bahwa kenaikan tersebut ditopang oleh sektor keuangan, atau sektor lainnya dengan padat modal dan teknologi tinggi, bukan ditopang padat karya. Selain itu, ketika pemerintah daerah mendapatkan angka pengangguran menurun drastis namun tidak diiringi dengan penurunan angka kemiskinan, maka isu tentang decent jobs harus menjadi perhatian utama.

Pemerintah juga dapat mengevaluasi program-program pengentasan kemiskinan yang telah digulirkan. Apabila gencarnya program pemerintah daerah seiring dengan penurunan angka kemiskinan, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut berhasil menanggulangi kemiskinan. Namun apabila angka kemiskinannya tidak menurun bahkan mengalami kenaikan, maka perlu diperhatikan juga faktor-faktor non teknis lainnya. Misalnya terjadinya kebocoran anggaran (korupsi), data yang tidak tepat sasaran, inflasi yang menyebabkan menurunkan daya konsumsi orang miskin, atau bahkan karena faktor budaya.

Oleh karena itu, selain komitmen dari pemerintah daerah untuk menuntaskan kemiskinan, diperlukan juga kepekaan dalam mengamati data dengan berbagai indikatornya. Sejalan dengan itu, data yang lengkap dan akurat menjadi keharusan bagi para penyedia data. Garbage in garbage out. Apabila hal ini dilakukan setiap pemerintah daerah, diharapkan puluhan tahun masa yang akan datang ketimpangan pendapatan antarkelas dapat ditekan.

Walaupun kesenjangan antarkelompok dianggap sebagai pemicu konflik, namun masyarakat kita sepertinya telah menganggap biasa-biasa saja. Hal tersebut dapat kita lihat di tayangan televisi, sebagian acara mempertontonkan bagaimana perjuangan kaum papa untuk bertahan hidup, berdampingan dengan tayangan yang menyoroti orang-orang yang bergelimang harta beserta segala kemewahannya.

Namun tentu saja, terdapat pelajaran dari tayangan tersebut. Mereka yang bergelimang harta saat ini, bukanlah orang yang pemalas, bukanlah kaum rebahan yang ketika bangun tidur kemudian mendapatkan undian togel satu miliar dan menjadi kaya. Tapi, menjadi mereka yang sekarang adalah buah dari kreativitas, inovasi, dan kerja keras mereka berpuluh tahun sebelumnya. Walaupun anak-anak yang lahir dari mereka, cucu-cucu mereka, hingga cicitnya mungkin saja masih bisa menikmati bagaimana mencicipi camilan ratusan juta rupiah walaupun sambil rebahan.

(mmu/mmu)