.webp)
Kerangka konseptual menunjukkan kebutuhan yang berkembang untuk mengembangkan solusi cerdas untuk pengelolaan sampah yang ada berdasarkan digitalisasi untuk industri daur ulang sampah lokal. Solusi pengelolaan limbah yang cerdas dan baru meningkatkan operasi pemulihan sumber daya yang efisien dan mengurangi biaya operasional dengan penanganan sumber daya dan keterlacakan aliran limbah. Status quo saat ini untuk pengelolaan limbah menggunakan pendekatan konvensional 'end-of-pipe' tidak dapat diterima atau berkelanjutan, sebagaimana tercermin dari meningkatnya biaya pengelolaan limbah.
Untuk mencerminkan kebaruan karya dalam tubuh literatur, artikel ini secara kritis menyelidiki hubungan teknologi, masyarakat, lingkungan dan ekonomi pengelolaan sampah di bidang keberlanjutan dengan membuka transformasi digital industri daur ulang sampah di Indonesia. Peran dan implikasi digitalisasi di era 4IR terhadap pemulihan sumber daya sampah non-organik juga diuraikan. Kami juga memberikan gambaran tentang dampak digitalisasi pada industri daur ulang sampah di fase transisi ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wilayah Studi
Secara geografis, Provinsi Yogyakarta terletak antara 70°33′ dan 8°12′ Lintang Selatan dan 110°00′ dan 110°50′ Bujur Timur. Terletak di antara bagian selatan provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Dengan luas 33 km2 dan tingkat pertumbuhan penduduk 1%, provinsi ini adalah rumah bagi 0,5 juta penduduk, terhitung 0,2% dari populasi negara.
Akuisisi Data
Pada awalnya, studi literatur dilakukan untuk memahami dokumen resmi tentang undang-undang lingkungan yang ada di Indonesia tentang pengelolaan sampah negara. Informasi sekunder tentang Statistik Persampahan Yogyakarta adalah pelengkap. Data primer diperoleh dari wawancara semi terstruktur dengan pejabat pemerintah, pemulung, pengusaha, operator TPA, dan tokoh masyarakat. Buka dialog yang selalu penting untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara para pemangku kepentingan yang terlibat.
Kerangka Hukum Pengelolaan Sampah di Indonesia
Karena sumber daya bumi untuk bahan mentah telah menipis dengan cepat, ada panggilan yang berkembang untuk produksi sirkular dan penggunaan bahan dan barang. Pemangku kepentingan memikirkan kembali dan mendesain ulang proses manufaktur mereka untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang bahan,sementara pembuat kebijakan merumuskan kerangka kerja legislatif yang memfasilitasi ES yang berkembang dan menghasilkan bahan dan barang yang aman yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
Seperti negara-negara lain, Indonesia kini bergerak dari ekonomi linier dengan penggunaan yang dapat diperkirakan ke ES dengan penggunaan yang tidak dapat diperkirakan. Dalam hal ini, kota-kota setempat dapat memainkan peran penting dalam mengurangi emisi rumah kaca (ERK) mereka dengan meningkatkan teknik minimalisasi dan daur ulang sampah modern mereka. Ini membutuhkan bantalan mekanisme hukum yang kuat dan kerangka penegakan hukum dengan bantuan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak yang muncul. Untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan dengan tujuan kesembilan Pembangunan Berkelanjutan Goals (SDG) PBB 'Industri, inovasi, dan infrastruktur', pembuat kebijakan di negara ini telah menunjukkan komitmen yang kuat dengan meratifikasi 1992 UNFCC dan Protokol Kyoto 1997, masing masing, melalui pemberlakuan UU No. 6/1994 dan No.17/2004.
Undang-undang baru untuk pengelolaan sampah juga telah ditetapkan kemudian sebagai payung hukum nasional. Undang-undang No. 18/2008 mengarahkan pengelolaan limbah padat di negara ini, sedangkan Peraturan Pemerintah No.81/2012 berfokus pada sampah rumah tangga yang berorientasi ekonomi dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup UU No. 13/2012 mempromosikan pemisahan sampah pada sumbernya melalui pengurangan, penggunaan kembali, skema daur ulang. Pendekatan analitis dalam struktur pengelolaan sampah mencakup pengendalian pembentukan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan, dan pembuangan bahan yang tidak diinginkan dengan cara yang memperhatikan kepentingan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi.
Menurut Peraturan Pemerintah No 81/2012, sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diproses di tingkat kota dan dimulai dari sumbernya dengan mewajibkan pengelola sampah, industri, dan perkantoran untuk memilahnya berdasarkan jenisnya. Namun demikian, pendekatan ini belum berjalan efektif karena fasilitas yang tidak memadai, penegakan hukum yang lemah, dan partisipasi publik yang rendah.
Untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan sampah, pemerintah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah tahun 2017 yang menetapkan 30% dari target pengurangan sampah pada tahun 2025. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2020 menemukan bahwa program tersebut hanya dapat mengurangi 2,5% limbah selama ini.
Perlunya standar untuk bahan yang dapat didaur ulang dan/atau produk daur ulang Transformasi digital merevolusi industri pengelolaan limbah pada bahan daur ulang dan pasarnya. Dengan semakin banyaknya orang yang bekerja sebagai pendaur ulang dan daur ulang sampah, keberadaan standar wajib untuk bahan sampah non-organik untuk memungkinkan digitalisasi mereka di aplikasi seiring berkembangnya industri daur ulang sampah lokal. Pasar membutuhkan standar dan spesifikasi untuk mendukung industri limbah dan menjamin kualitas produk yang dapat didaur ulang.
Selain itu, kehadiran mereka memastikan praktik yang adil di industri dan menstabilkan nilai pasar barang daur ulang bagi penjual dan pembeli sampah. Jika dipraktikkan dengan baik, keberadaan standar berkontribusi pada perlindungan lingkungan dalam jangka panjang.
Kehadiran standar tidak hanya mengatasi kekhawatiran publik tentang implikasi kesehatan dan lingkungan, yang dihasilkan dari industri daur ulang limbah, tetapi juga mempromosikan industri daur ulang pada platform. Standar emisi bahan daur ulang mungkin tidak diperlukan jika proses daur ulang memenuhi persyaratan lingkungan global. Untuk memungkinkan bahan daur ulangnya dikomersialkan di pasar global, industri limbah kota harus memungkinkan standar lokal untuk disinkronkan dengan persyaratan standar global demi tujuan ekspor.
Untuk tujuan ini, Indonesia harus menetapkan definisi khusus tentang sampah daur ulangnya. Definisi tersebut penting untuk menciptakan standar resmi untuk industri daur ulang sampah kota. Standar juga perlu memasukkan proses daur ulang limbah yang lengkap seperti pengelolaan barang daur ulang yang sesuai dengan peraturan Konvensi Basel. Persyaratan untuk limbah daur ulang harus sesuai dengan kualitas dan memenuhi spesifikasi tertentu, seperti yang diminta oleh industri tertentu.
