Kolom

Spirit Sumpah Pemuda untuk Parlemen dan Perem(Puan)

Rahmat Sahid - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 08:02 WIB
Rahmat Sahid, Konsultan Media dan Komunikasi, Periset, dan Penulis Biografi
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Jauh sebelum definisi dari Joseph Ernest Renan (1822-1892 ) menjadi rujukan kalangan akademisi dan praktisi politik di seantero penjuru dunia dalam hal memaknai nasionalisme, di Nusantara ini cikal bakal nasionalisme sudah diwariskan oleh Patih Gajah Mada melalui Sumpah Palapa.

Jika Ernest Renan mendasarkan nasionalisme pada segerombolan manusia dan kehendak untuk bersatu sebagai suatu bangsa, maka Gajah Mada, Mahapatih Kerajaan Majapahit, pada tahun 1336 mengucapkan sumpah yang spiritnya bagai dua sisi mata uang dengan kehendak bersatu sebagai sebuah bangsa sebagaimana pemaknaan nasionalisme, yakni kehendak untuk bersatunya Nusantara dalam nation state bernama Majapahit kala itu.

George McTurnan Kahin, seorang ahli kajian Asia Tenggara dalam bukunya Nasionalisme dan Revolusi Indonesia (2013) menguraikan bahwa spirit nasionalisme di Indonesia berakar sejak zaman Kerajaan Majapahit lewat visi globalisasi Maha Patih Gajah Mada yang terkenal dengan istilah Sumpah Palapa. Sumpah itu memuat tekad Gajah Mada menyatukan wilayah Majapahit dengan seluruh wilayah Nusantara.

Kehendak yang sama dan disepakati menjadi embrio dari lahirnya Bangsa Indonesia adalah strategi nasionalisme Jong Java, Jong Maluku, Jong Ambon, dan jong-jong yang lain dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda, pada 28 Oktober 1928.

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sendiri merupakan puncak kesadaran dari semangat nasionalisme Indonesia pada masa penjajahan dan pembodohan kolonialisme Belanda. Saat itu, puluhan anak yang benar-benar berusia masih muda berdatangan ke Jakarta demi menyatukan visi kebangsaan mereka. Mereka datang dari penjuru Tanah Air dengan membelah hutan, menyeberangi lautan, dan menantang maut demi terwujudnya satu gagasan yang kala itu sebenarnya masih terasa begitu abstrak bagi mereka sendiri. Anak-anak muda ini melupakan fanatisme ras, suku, serta agama demi mewujudkan nasionalisme Indonesia lewat gagasan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.

Karenanya, dalam Pidato 1 Juni 1945 yang disampaikan Ir Soekarno (Bung Karno) di hadapan para anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila, dan dalam kesempatan tersebut meskipun mengutip pemikiran Ernest Renan tentang nasionalisme, si Bung tetap mendasarkan pada keberadaannya tanah air sebagai pijakan untuk bersatu. Bukan bersatunya masing-masing dari Minangkabau, Madura, atau Jawa saja. Tetapi kehendak bersatunya Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke, dengan menjadikan bingkai nasionalisme sebagai strateginya.

Itulah yang bisa kita rasakan hingga saat ini, bahwa sangat tepat manakala para founding fathers dalam menjadikan nasionalisme sebagai strategi penetapan bentuk, dasar, dan konstitusi Indonesia sebagai piranti Negara sehingga demi semangat nasionalisme maka tidak dibuka ruang untuk menggunakan pendekatan inferior-superior ataupun mayoritas-minoritas.

Peran Parlemen

Dalam konteks mengisi kemerdekaan, spirit Sumpah Pemuda sangat relevan untuk diterapkan dan diejawantahkan dalam praktik berbangsa dan bernegara. Parlemen adalah salah satu lembaga tinggi Negara, yang di pundaknya terpatri tanggung jawab warisan para founding fathers dalam penetapan bentuk, dasar, dan konstitusi Indonesia sebagai piranti Negara tidak dibuka ruang untuk menggunakan pendekatan inferior-superior ataupun mayoritas-minoritas, terus bisa kita rasakan.

Sebab, sebagai lembaga legislatif yang beranggotakan sekumpulan wakil rakyat, dari Sabang sampai Merauke, padanya melekat 'kemewahan wewenang' berupa regulasi perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara. Maka, dalam laku dan keberpihakan politiknya, mereka harus bisa merepresentasikan spirit para Jong Java, Jong Maluku, Jong Ambon dan jong-jong lainnya, sebagai bidan embrio kemerdekaan, dan kemerdekaan itu oleh Bung Karno disebut sebagai jembatan emas, yang di bisa mengkonsolidir untuk kesejahteraan masyarakat.

Di parlemen sekarang ini, dengan jumlah anggota DPR periode 2019-2024 sebanyak 575 orang dari 80 daerah pemilihan (Dapil) se-Indonesia, mereka memiliki legitimasi kuat menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat. Itulah sebabnya, konstitusi mengamanatkan wewenang DPR untuk melakukan pengawasan, antara lain, terhadap pelaksanaan UU dan kebijakan Pemerintah. Di samping juga memiliki tugas wewenang menyusun legislasi dan memberikan persetujuan anggaran kepada Pemerintah.

Dengan legitimasi yang kuat itu, Parlemen harus menjadi wadah bagi berkumpulnya orang-orang terbaik dan terdidik yang merepresentasikan daerah masing-masing. Dalam bingkai ke-Indonesia-an, wakil rakyat seharusnya mampu menghadirkan kembali semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Andil Perempuan

Sumpah Pemuda lahir dari Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Di kongres yang bertempat di Gedung Oost-Java Bioscoop, para pemuda membangkitkan bersatunya gerakan pemuda yang bersifat nasional. Salah satu yang menarik untuk kembali dicermati dari gelegar semangat nasionalisme yang menggetarkan Pemerintah Kolonial itu adalah, bahwa ternyata ada andil kaum perempuan. Mereka turut berkontribusi dalam lahirnya naskah monumental Sumpah Pemuda.

Pada Kongres Pemuda II, seorang guru bernama Nona Poernomowulan didaulat menjadi pembicara utama. Di muka hadirin yang berjumlah 750 anak muda, Nona Poernomowulan berbicara tentang pentingnya upaya mencerdaskan bangsa lewat pendidikan. Nona Poernomowulan adu gagasan tentang peran penting pendidikan dengan tokoh-tokoh Sumpah Pemuda seperti Soegondo Djojopoespito, Soewirjo, S. Reksodipoetro, Moehammad Jamin, A.K Gani, Amir Sjarifudin, dan lain-lain.

Selain Nona Poernomowulan, ada perempuan lain yang hadir di Konggres Pemuda II, seperti Siti Sundari, Emma Poeradiredja, Suwarni Pringgodigdo, Johannad Masdani, Tumbuan, Dien Pentouw, dan Nona Tumbel.

Sehingga, berbicara tentang nasionalisme Indonesia, kita tidak boleh menafikan sumbangsih kaum perempuan mulai dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dengan kata lain, Angkat kakinya penjajah dari Bumi Pertiwi ini bukan semata hasil tetesan darah, keringat, dan air mata perjuangan kaum laki-laki.

Sebenarnya, jauh-jauh hari sebelum Kongres Pemuda II digelar di Jakarta, kaum perempuan juga sudah turut berkontribusi dalam pergerakan nasional. Pada 1911, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, Jacques Abendanon, menerbitkan buku berjudul Door Duisternis tot Licht yang diterjemahkan oleh sastrawan Pujangga Baru Armijn Pane pada 1938 dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang.

Buku ini merupakan kumpulan surat Raden Ajeng Kartini, putri Jepara, kepada Abendanon. Dalam surat-surat itu, Kartini melahirkan gagasan tentang Betapa, dalam kehidupan sosial yang menganut sistem patriarkhi, kesetaraan kaum perempuan hanya bisa diperbaiki melalui pendidikan!

Bahkan, di Aceh, perempuan bernama Cut Nyak Dhien sampai angkat senjata berperang melawan Belanda. Cut Nyak Dhien bersama suami keduanya, Teuku Umar, dengan gagah berani bergerilya melawan Belanda. Pada akhirnya, Cut Nyak Dhien memang berhasil ditangkap Belanda dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, hingga meninggal di sana pada 6 November 1908.

Momentum Puan

Kini, Sumpah Pemuda Indonesia genap berusia 93 tahun. Semangat nasionalisme Indonesia yang dirumuskan dalam gagasan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa puluhan tahun lalu semestinya sudah bukan sekadar wacana lagi, melainkan telah membumi di segenap aspek kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Indonesia pada masa kini, dihadapkan pada sejumlah tantangan yang apabila tidak dikelola dengan baik, berpotensi mengancam semangat nasionalisme yang sudah dibangun sejak 1982. Tantangan-tantangan itu bisa datang dari gerakan radikalisme, terorisme, dan separatisme yang kini telah menjadi laten di sebagian kalangan masyarakat. Selain itu, situasi pandemi COVID-19 juga begitu mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat, khususnya di arus bawah. Kesemuanya itu menjadi satu kesatuan yang harus disikapi dan ditangani secara komprehensif.

Parlemen, sebagai representasi keterwakilan rakyat, harus jeli melihat tantangan-tantangan ini sebagai momentum untuk membangkitkan nasionalisme Tanah Air. Ketua DPR RI, Puan Maharani, punya legitimasi kuat untuk membawa parlemen Indonesia bertransformasi menjadi garda utama penjaga semangat nasionalisme dengan konsisten menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat kecil dari Sabang sampai Merauke.

Terlepas bahwa masih adanya kalangan yang memposisikan perempuan sebagai konco wingking (selalu di belakang laki-laki), nyatanya setelah Reformasi 1998, peran perempuan sebenarnya sudah terbuka dalam dinamika politik dan tata kelola kenegaraan. Publik tentu masih ingat, bagaimana Megawati Soekarnoputri mampu membalikkan anggapan minor itu dengan tampil menjadi perempuan pertama yang menjadi Presiden Indonesia masa bakti 2001-2004.

Di Indonesia, memang baru Megawati perempuan satu-satunya yang mampu mencatatkan prestasi tertinggi di kancah politik nasional. Kini, posisi tertinggi jabatan yang diduduki perempuan adalah Ketua DPR, yakni oleh Puan Maharani, dan menjadi perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI. Di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Puan juga dipercaya menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2014-2019, perempuan pertama yang menjadi menko di Indonesia.

Maka, momentum peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2021 ini bisa menjadi spirit, sekaligus momentum bagi Parlemen Indonesia di bawah kepemimpinan Puan Maharani, melalui tupoksi dan kewenangannya untuk bisa hadir sebagai Parlemen Modern dan Parlemen Melayani dengan orientasi Politik Mengabdi, agar semangat nasionalisme untuk kehendak masyaratak yang bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia tidak sekadar slogan tanpa pemaknaan dan pengamalan.

Rahmat Sahid, Konsultan Media dan Komunikasi, Periset, dan Penulis Biografi

(akd/ads)