Kolom

Momentum Literasi dan Inklusi Keuangan

Manuel Adhy Purwanto - detikNews
Rabu, 27 Okt 2021 14:23 WIB
Ilustrasi fintech
Jakarta -

Data dari hasil riset Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkolaborasi dengan Boston Consulting Group (BCG) menyebut masih terjadi "celah atau jarak" sebesar 38% antara inklusi dan literasi. Menurut Senior Deputi Bidang Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Fintech OJK, Tomi Joko Irianto dalam diskusi beberapa bulan lalu, data ini bisa diartikan, meski banyak orang yang sudah menggunakan produk jasa keuangan, sebesar 38% dari pengguna masih belum paham seputar karakter layanan yang mereka terima.

Dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK pada 2019 ini juga menarik untuk dicermati di mana indeks literasi keuangan baru mencapai 38,03%, sementara indeks inklusi keuangan sudah mencapai 76,19%. Ini artinya, banyak orang yang sudah mengakses berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan. Namun, dalam tahap pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan dalam mencapai kesejahteraan masih belum matang.

Permasalahan itu yang hadir belakangan ini dalam beberapa peristiwa yang diberitakan media. Sebagai contoh, banyak orang yang membeli produk unit link, portofolio reksadana, saham, bahkan obligasi, tetapi tidak mengetahui risiko yang melekat di produk tersebut. Dampaknya, jika terjadi kerugian akibat pilihan investasi pribadi, mereka menjatuhkan kesalahan kepada pihak lain yang sebenarnya berada di luar dari konteks kejadian tersebut.

Tantangan

Literasi dan inklusi keuangan memang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus berjalan beriringan jika suatu negara ingin masyarakatnya menjadi sejahtera. Dalam hal ini, literasi masih perlu didorong oleh berbagai pihak, bukan saja pemerintah, tapi semua pelaku keuangan, mulai dari perusahaan yang bergerak di bidang keuangan sampai para pengajar program studi yang berhubungan dengan sektor keuangan. Peningkatan literasi tentunya akan mendorong pengetahuan yang cukup terhadap inklusi keuangan.

Mengenai inklusi keuangan, pemerintah, sebenarnya sudah mematok target besar pada 2024, di mana persentase masyarakat sadar inklusi keuangan harus mencapai 90%. Meski begitu, banyak catatan yang bisa menjadi batu sandungan pencapaian inklusi keuangan ini. Inklusi keuangan masih dipandang sebagai kebutuhan "pribadi dan sektoral", bukan kebutuhan yang lebih besar, yakni pemerataan kesejahteraan. Karena itu, perlu dorongan yang berkesinambungan agar inklusi keuangan menjadi perhatian semua pihak.

Tantangan pertama dari inklusi keuangan ialah infrastruktur digital. Di masa pandemi saat ini, di mana akses mobilitas terbatas, masyarakat berharap pada kemajuan sarana layanan keuangan digital. Meski banyak perusahaan fintech dan bank digital bermunculan, yang kemudian memudahkan masyarakat mengakses layanan, tetap saja para layanan keuangan ini membutuhkan ketersediaan infrastruktur internet cepat, bahkan tower untuk menutupi kebutuhan layanan keuangan di pedalaman.

Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). Untuk masyarakat yang berada tidak jauh dari pusat kegiatan ekonomi dan bisnis serta pusat pemerintahan, layanan SDM tentu sangat unggul. Namun, bagi mereka yang berada jauh di pelosok, sumber daya manusia atas pemanfaatan informasi dan teknologi sangat rendah, sehingga sosialisasi program inklusi keuangan secara digital belum mampu diserap maksimal. Al hasil, terjadi hambatan dalam melakukan penetrasi inklusi keuangan.

Ketiga, terjadi ketimpangan, khususnya akses infrastruktur digital dan informasi antara penduduk di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Dampaknya, hanya masyarakat Pulau Jawa yang memiliki penetrasi inklusi keuangan yang baik, sisanya di luar Pulau Jawa masih jauh. Data BPS menyebutkan, telah terjadi jarak ketimpangan yang meningkat dari 2017 sampai 2018. Ketimpangan ini memberikan konsekuensi, di mana secara nasional, Indonesia belum cukup tangguh dalam menerjemahkan inklusi keuangan secara menyeluruh.

Momentum

Gairah dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan tepat digelorakan pada bulan Oktober saat ini, di mana sejak 2016 lalu, bulan Oktober diperingati sebagai Bulan Inklusi Keuangan (BIK). Karena itu, pada bulan Oktober ini, banyak sekali agenda inklusi keuangan yang diisi berbagai macam acara. Meski begitu, jangan sampai, agenda tahunan ini, hanya semacam seremoni atau sebuah selebrasi tanpa adanya kemajuan yang berarti.

Euforia BIK harus memuat beberapa hal. Pertama, dalam menjamin target inklusi keuangan pada 2024 mencapai 90%, pemerintah perlu mendorong pemerataan layanan digital di seluruh sektor keuangan dengan sistem terpadu. Akses layanan keuangan mesti termasuk dalam akses publik yang mudah dicapai tanpa kesulitan. Dengan kata lain, setiap warga negara harus memiliki layanan keuangan yang terintegrasi.

Kedua, mendorong terbentuknya infrastruktur digital yang kuat. Meningkatnya inklusi keuangan saat ini di mana kebanyakan masyarakat telah aktif mengakses internet tanpa meningkatkan infrastruktur digitalnya merupakan hal yang percuma. Infrastruktur internet perlu dijangkau semua masyarakat, tidak hanya di pusat, tapi diberbagai pelosok daerah. Dengan begitu, layanan keuangan digital, yang diperankan oleh berbagai fintech dan bank digital akan mudah terserap masyarakat.

Ketiga, kolaborasi dengan layanan keuangan digital. Industri layanan keuangan telah berkembang pesat. Karena itu, dalam meningkatkan inklusi keuangan, perlu dilakukan kerja sama antarpihak. Terlebih saat ini, peran fintech sangat masif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Dengan kolaborasi strategis ini, antara lain, kemudahan perizinan, akses infrastruktur, dan kerja sama riset kedua belah pihak diharapkan layanan keuangan digital mampu menyerap masyarakat melalui kanalnya masing-masing.

Pada akhirnya, perayaan BIK pada 2021 di masa pandemi ini bisa memberikan semangat lebih untuk mendorong terciptanya penetrasi literasi dan pemerataan inklusi keuangan. Dengan berbagai agenda dan acara yang dilakukan pada BIK kali ini, diharapkan, ketiga faktor di atas mampu dijalankan, sehingga BIK tidak hanya sekadar selebrasi tahunan, tapi menjadi katalisator dalam upaya mencapai misi, bahkan melebihi target inklusi keuangan pada 2024.

Manuel Adhy Purwanto Investment Connoisseur Moduit

(mmu/mmu)