Kolom

Mengawal Badan Pangan Nasional

Angga Hermanda - detikNews
Rabu, 27 Okt 2021 13:40 WIB
Menjelang hari raya Idul Fitri 2021, Tim Pengendali Inflasi (TPID) DI Yogyakarta melakukan pemantauan di berbagai pasar baik tradisional maupun modern. Hasilnya, Aman!
Foto ilustrasi: Pius Erlangga
Jakarta -

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Perpres ini hadir untuk menunaikan mandat pembentukan kelembagaan pangan yang diatur dalam Pasal 129 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sekaligus memberi sinyal bahwa kedaulatan pangan masih menjadi program prioritas pemerintah. Meski sudah ditunggu lebih dari sewindu, pembentukan Badan Pangan Nasional masih merupakan manifestasi soal hidup matinya suatu bangsa.

Secara garis besar, kebijakan pangan Presiden Joko Widodo telah termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Titik tumpu yang menjadi target adalah peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Tugas ini lah yang akan diemban oleh Badan Pangan Nasional ke depan. Sebelumnya pada akhir April 2021 di Malang, Presiden kembali menegaskan bahwa kedaulatan pangan bisa kita raih tanpa harus melakukan impor pangan dari negara lain.

Mengurai Polemik

Kehendak Presiden itu tentu sangat realistis dan disematkan kepada Badan Pangan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Posisi Badan Pangan Nasional tidak main-main karena berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sementara ini Badan Pangan Nasional akan mengurusi sembilan bahan pangan pokok, yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.

Sebelum kehadiran Badan Pangan Nasional, sembilan bahan pangan pokok dihinggapi berbagai permasalahan yang kompleks dan menahun. Misalnya untuk mengatasi rutinitas impor beras dan kedelai yang sulit karena kewenangan tersebar di berbagai kementerian/lembaga terkait. Belum lagi perihal keakuratan data produksi dan penentuan harga, terkhusus harga ditingkat petani yang belum menghadirkan kesejahteraan.

Kemudian permasalahan jagung dan telur unggas yang sudah lama dihadapi para peternak kembali mencuat belakangan ini. Para peternak mengeluhkan harga jagung pakan yang cenderung naik. Pada waktu yang bersamaan, harga telur unggas mengalami penurunan. Salah satu hulu dari kasus ini lagi-lagi mengenai data. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkesan saling bantah dan berdebat di ranah publik.

Menjelang pertengahan tahun ini, publik dikejutkan dengan kenaikan harga daging ayam Indonesia yang ditengarai lebih mahal daripada harga di negara tetangga dan beberapa negara di Rropa. Situasi itu tak mereda secara drastis. Bahkan Sampai dengan minggu ketiga September 2021, daging ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi.

Setali tiga uang, harga daging ruminansia juga bisa dikatakan tak terkendali pada semester pertama tahun ini. Siklus rutin kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Lebaran akan terus berulang jika produktivitas yang cenderung jalan ditempat dan ketergantungan kepada daging impor tak segera diatasi. Kedua faktor tersebut mesti diseimbangkan dengan fluktuasi permintaan konsumen.

Situasi serupa juga terjadi pada komoditas cabai. Awal September 2021 kita disuguhkan harga cabai yang anjlok. Padahal menjelang pergantian tahun harga cabai sempat melejit. Selain tentang perencanaan produksi yang belum sistematis, pengolahan pascapanen produk turunan cabai segar agar lebih awet juga menjadi catatan serius. Paradoks lain terjadi pada bawang. Ketika musim panen tiba, harga bawang merah ditingkat petani sangat lah mengkhawatirkan. Tetapi terkadang dalam waktu yang berdekatan, impor bawang putih tak terelakkan dan cenderung menjadi rutinitas tahunan.

Sementara itu, gula konsumsi terus dibayang-bayangi penurunan produksi di setiap tahun. Revitalisasi pabrik gula rakyat menjadi agenda yang mendesak, karena diharapkan dapat mengoreksi angka rendemen tebu nasional yang tergolong rendah. Kebijakan ini juga diimbangi dengan perhitungan yang matang terhadap neraca gula total saat masa giling tebu berakhir sebelum pergantian tahun. Sehingga proyeksi kebutuhan nasional pada tahun berikutnya dapat direncanakan dengan lebih presisi.

Tak Mudah

Memang tak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Pertama-tama Badan Pangan Nasional akan dihadapkan dengan kementerian yang secara kewenangan terkait pangan telah dilimpahkan kepadanya. Sebagaimana yang telah diuraikan, sembilan bahan pangan pokok memiliki permasalahannya masing-masing. Walau jika diperas sebagian besar menyangkut kebijakan stabilisasi harga, harga pembelian pemerintah dan ekspor-impor pangan.

Perpres 66/2021 mengatur kewenangan Badan Pangan Nasional dalam perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga, dan distribusi pangan. Kemudian juga mengenai perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan. Kedua kewenangan ini dimiliki Kementerian Perdagangan sebelum didelegasikan kepada Badan Pangan Nasional.

Terkhusus soal impor pangan, terobosan Badan Pangan Nasional patut dinantikan. Terutama setelah terjadi distorsi peraturan. Sebelumnya dalam UU Pangan keputusan impor pangan harus mempertimbangkan produksi pangan dalam negeri dan persetujuan Menteri terkait di bidang pangan. Namun setelah diubah UU Cipta Kerja, kedua syarat itu tak mempengaruhi keputusan impor pangan.

Kewenangan Kementerian Pertanian dalam hal perumusan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah dan perumusan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) termasuk rafaksi atau pemotongan harga, juga akan dilimpahkan ke Badan Pangan Nasional. Peran ini amat krusial karena besaran cadangan pangan pemerintah akan mempengaruhi kebijakan turunan seperti serapan gabah/beras pemerintah dan operasi pasar. Demikian juga mengenai HPP yang selama ini dinilai belum berpihak kepada petani dan membuka ruang monopoli pangan oleh swasta.

Kewenangan Badan Pangan Nasional yang mengurangi peran kedua kementerian tersebut diyakini akan menutup ruang saling menyalahkan yang selalu tersaji dihadap publik. Badan Pangan Nasional bisa lebih fokus pada kerja-kerja perbaikan kebijakan pangan nasional yang lebih substansif. Terlebih Perusahaan Umum Bulog juga akan dikuasakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Badan Pangan Nasional.

Karena itu menilik kewenangan Badan Pangan Nasional yang kuat, lembaga ini seyogianya dipimpin oleh profesional yang kompeten dan mumpuni di bidang pangan. Seperti mampu dalam memahami konteks permasalahan pangan yang harus diurai, berpengalaman di dunia pertanian dan pangan, memahami kewenangan yang kuat, berorientasi pada kedaulatan pangan, dan mampu mengawal implementasi dari solusi yang diputuskan. Mari kita kawal bersama; kini waktu bagi Badan Pangan Nasional.

Angga Hermanda Ketua Departemen Polhukam Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia

(mmu/mmu)